Bataminfo.co.id, Tanjungpinang — Kondisi fisik kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau kini menjadi sorotan tajam. Kepala Bidang Transmigrasi, Sumantri Ardi, melontarkan kritik keras terhadap buruknya fasilitas ruang kerja yang ia sebut lebih mirip gudang dari pada kantor pemerintah.
“Ruangan ini tidak layak disebut ruang kerja. Dari pintu masuk saja sudah bau WC menyengat, plafon rusak penuh lumut hitam, bahkan kunci pintu ruang saya hilang seperti pernah dibuka paksa,” ungkap Sumantri dengan nada geram.
Ia menambahkan, sejak dulu dirinya sempat membenahi kondisi ruangan saat menjabat, termasuk memperbaiki pintu dan menyediakan meja kerja. Namun kini, saat kembali menjabat sebagai Kabid Transmigrasi, kondisinya justru jauh lebih parah.
“Diluar meja kerja penuh gelas kotor, ruangan kabid malah jadi tempat barang tak terpakai. Ini gudang, bukan kantor,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari Sekretaris Disnakertrans Kepri, Jhon Andariasta Barus. Ia tak membantah kondisi memprihatinkan yang disampaikan Sumantri. Menurutnya, hampir semua ruangan di kantor itu mengalami hal serupa.
“Ruangan itu memang sudah dari dulu seperti itu, Bang. Saya masuk sebagai sekretaris sejak Agustus 2024 dan langsung memotret semua kondisi ruangan, lalu saya buat laporan dan ajukan anggaran ke bagian keuangan sejak September. Tapi sampai sekarang belum di-ACC,” ujar Jhon pada Kamis (26/06/2025)
Ia menyebut, meskipun telah menyampaikan laporan dan kebutuhan anggaran ke pimpinan, hingga kini belum juga terealisasi. Bahkan, menurutnya, Wakil Gubernur Kepri sudah melihat langsung kondisi kantor tersebut.
“Saya memahami posisi Bang Mantri (Sumantri), karena memang benar apa yang ia rasakan. Tapi saya juga ada batas sebagai sekretaris. Untuk lebih jelasnya bisa langsung ke Kepala Dinas,” pungkasnya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar soal pengelolaan anggaran dan prioritas dalam pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Di tengah tuntutan efisiensi dan profesionalisme, justru ruang kerja aparatur pemerintah provinsi terkesan dibiarkan bobrok tanpa solusi konkret.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri belum memberikan pernyataan resmi terkait persoalan ini. (Budi)
