Bataminfo.co.id, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat program prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2021.
Gubernur Ansar, di Tanjungpinang, Kamis (5/8), memastikan program OPD yang tidak prioritas atau dapat ditunda pelaksanaannya, akan dicoret sehingga tidak dilaksanakan tahun 2022.
“Program yang dianggap tidak penting dan mubazir, ditolak,” tegas Ansar, dikutip dari kepriprov.go.id.
Gubernur pun telah melihat sejumlah rencana kegiatan yang tidak prioritas, yang diajukan beberapa OPD. Ia sudah memerintahkan Kepala OPD tersebut untuk menghapusnya.
“Dalam kondisi pandemi COVID-19, energi kita harus fokus diarahkan untuk kepentingan publik dan pemerintahan,” tuturnya.
Tujuh OPD yang ikut dalam rapat mempresentasikan rencana kegiatan tahun 2022 yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Dalam rapat itu, ia berulang kali mengingatkan agar program kerja OPD sesuai tugas pokok dan fungsi, serta mengedepankan aspek prioritas dan kebutuhan pemerintahan.
Program kerja pemerintahan juga harus tepat sasaran, tepat guna, efisiensi dan berdampak positif.
“Setiap anggaran yang disusun harus berbasis kinerja, transparan, akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan asal-asalan buat program kerja,” ujarnya.
Pemprov Kepri mengutamakan program penanganan COVID-19 dan pemulihan perekonomian pada tahun 2022.
