Bataminfo.co.id, Batam— Perdebatan mengenai penyesuaian tarif dan reformasi pola operasi pelabuhan di Batam dinilai harus keluar dari sudut pandang jangka pendek. Langkah transformasi ini perlu diletakkan dalam konteks yang lebih besar, yakni membangun kedaulatan logistik nasional di salah satu jalur perdagangan terpadat di dunia, Selat Malaka.
Sebagai informasi, Selat Malaka merupakan jalur pelayaran super strategis yang dilalui lebih dari 102.000 kapal per tahun. Jalur ini menampung sekitar 22% perdagangan maritim dunia serta hampir 29% perdagangan minyak global. Sayangnya, meski Indonesia menguasai sebagian besar wilayah geografis tersebut, nilai tambah ekonomi dan jasa logistik bernilai tinggi dinilai masih lebih banyak dinikmati oleh pusat logistik di luar negeri.
Ketua Woman in Logistics and Transport (WiLAT) Kepulauan Riau, Dr. Lindasari Novianti, SH, MH., menegaskan bahwa kondisi ini bukan lagi sekadar masalah persaingan usaha biasa.
“Dalam perspektif ekonomi nasionalis modern, kondisi tersebut menyangkut kemampuan negara untuk menangkap (economic rent capture) manfaat ekonomi dari posisi geopolitiknya sendiri,” ujar Linda, Kamis (9/7/2026).
Kedaulatan Logistik dan Ketahanan Nasional
Linda menjelaskan, ketergantungan yang terlalu besar pada ekosistem logistik eksternal dapat menciptakan kerentanan strategis bagi ketahanan rantai pasok nasional (national supply chain resilience).
Krisis global beberapa tahun terakhir—mulai dari pandemi, konflik geopolitik, hingga disrupsi jalur pelayaran internasional—menjadi bukti nyata bahwa negara tanpa kapasitas logistik domestik yang kuat akan kehilangan fleksibilitas ekonomi dan daya tawar strategis.
Oleh karena itu, kebijakan transformasi Pelabuhan Batam—termasuk penyesuaian struktur tarif dan reformasi pola operasi—harus dipandang sebagai investasi jangka panjang demi memperkuat kapasitas nasional dan pelaku usaha lokal.
Belajar dari Negara Tetangga
Berkaca pada teori pembangunan ekonomi, negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, hingga Korea Selatan berhasil membangun sektor logistik mereka lewat kombinasi investasi publik, reformasi kelembagaan, dan keberpihakan kebijakan. Indonesia, khususnya Batam, tidak boleh lagi hanya menjadi wilayah transit yang justru memperkaya ekosistem logistik negara tetangga.
“Reformasi yang dilakukan BP Batam dapat dipandang sebagai upaya economic upgrading,” tutur Linda.
Menurutnya, langkah ini penting untuk mendorong agar aktivitas bernilai tambah seperti
Bongkar muat (stevedoring)
Pergudangan (warehousing)
Logistik multimoda
Freight forwarding ini dapat semakin banyak dikuasai oleh perusahaan nasional dan pelaku usaha lokal di Batam.
Pada akhirnya,tantangan utama bagi Indonesia bukanlah mempertahankan tarif pelabuhan agar tetap murah, melainkan keberanian politik (political will) untuk mengeksekusi visi strategis di Selat Malaka.
Di saat negara-negara lain sibuk membangun koridor logistik alternatif demi merebut ceruk pasar global, Indonesia sebenarnya sudah memiliki modal keunggulan geografis yang mutlak.
“Penguatan Pelabuhan Batam harus dipandang sebagai bagian dari agenda nasional untuk merebut kembali nilai ekonomi, memperkuat ketahanan rantai pasok, dan memastikan posisi strategis Indonesia menghasilkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat,” pungkas Linda.
