Bataminfo.co.id, Jakarta – Amerika Serikat, Korea Selatan hingga Australia dikabarkan akan berinvestasi di Indonesia. Komitmen investasi ini masuk setelah Indonesia mendapatkan investasi dari Cargill dan Microsoft.
Hal itu disampaikan Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, saat konfrensi pers secara virtual, Selasa (27/7/2021) kemarin.
Dikutip dari CNNIndonesia.com, Bahlil Lahadalia mengklaim akan menerima aliran investasi asing dari Australia, Korea Selatan, termasuk Amerika Serikat (AS) pada kuartal IV 2021.
Bahlil mengungkapkan komitmen investasi dari kedua perusahaan asal AS itu muncul dari hasil kunjungan kerja ke negeri Paman Sam pada beberapa waktu lalu.
Rencananya, Cargill akan mengucurkan dana Rp5,2 triliun untuk pembangunan proyek mulai September-Oktober 2021, sedangkan rencana investasi Microsoft belum dirinci.
“Ada investasi dari AS, dari Microsoft, Cargill. Kemudian, ada beberapa perusahaan yang juga akan masuk tapi belum bisa diumumkan. Tapi investasinya dari Australia cukup gede, kemudian dari Amerika juga akan masuk gede, kemudian Korea yang akan masuk,” ujar Bahlil.
Kendati begitu, Bahlil belum bisa memberi rincian mengenai sektor usaha yang bakal mendapat aliran investasi, berapa besaran aliran dananya, hingga kapan waktu pastinya. Ia hanya memastikan paling lambat masuk di akhir 2021.
“Tapi perolehannya apa dan berapa angkanya, nanti tunggu tanggal main,” imbuhnya.
Bersamaan dengan berbagai rencana investasi yang akan masuk ini, Bahlil mengatakan target investasi mencapai Rp900 triliun di akhir tahun belum akan berubah. Ia masih optimis bisa mengejarnya meski diakui butuh kerja keras pada kuartal III 2021 karena penerapan PPKM Level 4.
“Dengan tantangan itu, harus ada strategi bagaimana agar kuartal III kita tidak terlalu jeblok, maka kita doakan PPKM bisa selesai di awal Agustus. Tapi sejauh ini belum ada perubahan, kalau ada perubahan kami evaluasi di kuartal IV,” jelasnya.
Di sisi lain, ia mengatakan lawatannya ke AS pada beberapa waktu lalu juga untuk bertemu Bank Dunia. Ia membahas soal peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia.
Dalam paparannya, ia menjelaskan langkah reformasi birokrasi dan regulasi dari pemerintah. Salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sejumlah aturan turunannya.
“Dari hasil pemaparan ke World Bank, tentu perbaikan akan ada, memang target peringkat 60 dan target Presiden pada 2023 di peringkat 40 atau paling jelek peringkat 50,” kata Bahlil.
“Ya kami tetap konsisten dengan arahan Presiden, mudah-mudahan insyaallah peringkat 60, tapi jangan mendahului pengumuman World Bank, meski kami optimis untuk mencapai ke sana,” tutupnya. (*)
