Bataminfo.co.id, Batam – Ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold masih terus jadi pertentangan publik maupun elite partai menjelang Pilpres 2024 mendatang.
Hal ini juga mendapat sorotan dari dua Partai Politik di Provinsi Kepri yakni Partai Gelora Indonesia dan Partai Ummat.
Pendiri sekaligus Sekretaris DPW Partai Ummat Provinsi Kepri, Irsyadul Fauzi mengatakan partainya sangat setuju dan mendukung dengan usulan nol persen ambang batas pencalonan presiden. Karena dengan demikian akan banyak kesempatan bagi anak bangsa yang berintegeitas dan kapabel untuk ikut berkompetisi mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
“Makin banyak calon makin bagus, karena bermanfaat buat rakyat untuk memilih calon presiden yang terbaik,” ujar Irsyadul Fauzi, Rabu (15/12/2021) sore.
Dikatakan Irsyadul Fauzi, Partai Ummat menginginkan dan mengusulkan Presidential Threshold nol persen itu juga untuk menghindari terjadinya ancaman disintegrasi bangsa dan polarisasi masyarakat.
“Kalau hanya 2 calon yang maju, seperti sekarang inu masih saja belum hilang yang namanya kubu-kubuan ditengah masyarakat. Padahal Pilpres 2019 sudah lewat,” kata Irsyadul.
Irsyadul juga menyoroti adanya parpol di Parlemen yang menolak ambang batas nol persen pencalonan presiden. Menurutnya penolakan itu karena parpol tersebut mempunyai kepentingan bargaining position.
“Mereka pasti bargaining dalam hal ini dengan bakal calon presiden. Baik itu secara materi atau dikenal dengan mahar politik ataupun bergaining jabatan di kabinet pemerintahan nantinya,” terang Irsyadul.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris DPW Partai Gelora Provinsi Kepri, Agus Purwanto SH. Ia menuturkan partainya turut mendukung usulan nol persen ambang batas pencalonan presiden. Karena hal itu menghambat majunya calon potensial dari berbagai daerah.
“Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini banyak calon potensial yang bisa maju seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil dan lainnya. Jika tetap memakai Presidential Threshold 20 persen, tentunya mereka bisa terganjal untuk mencalonkan diri sebagai Capres,” ujar Agus, Kamis (16/12/2021) siang.
Apalagi, sambung Agus, Ketua KPK Firli Bahuri juga mendukung usulan nol persen Presidential Threshold pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini juga sebagai bentuk mencegah terjadinya politik uang.
“Nol persen ambang batas pencalonan presiden ini juga mencegah terjadinya bargaining position parpol di parlemen. Dan juga memberikan kesempatan kepada Putra-Putri dari daerah yang punya potensial untuk maju sebagai bakal calon presiden,” tandas Agus. (ias)
