Bataminfo.co.id, Tanjungpinang – Kondisi fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah daerah, termasuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang tertekan akibat kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) mulai mendapat sorotan.
Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Provinsi Kepri mempertanyakan peran empat legislator DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Kepri yang dinilai memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat.
Keempat anggota DPR RI tersebut berasal dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem dan PDI Perjuangan. JPKP mendorong para legislator tersebut tidak hanya hadir saat masa reses, tetapi mengambil langkah konkret untuk memperjuangkan kondisi fiskal daerah.
Ketua Harian JPKP Provinsi Kepri, Fachrizan S.Sos, menilai kondisi fiskal daerah saat ini tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, keterbatasan anggaran akibat kebijakan TKD berpotensi berdampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
“Kondisi fiskal kita sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat sangat merasakan dampak dari keterbatasan anggaran akibat pemangkasan TKD. Sebagai anggota DPR RI Dapil Kepri, kami tuntut persoalan ini disuarakan dengan keras dan lantang agar kondisi ini segera berakhir dan kembali normal,” ungkap Fachrizan.
Pria yang akrab disapa Fahry itu mengatakan, empat legislator asal Kepri yang kini duduk di Senayan memiliki ruang politik yang cukup besar untuk memperjuangkan kepentingan daerah.
Terlebih, para legislator tersebut tersebar di sejumlah komisi DPR RI, termasuk Komisi I, III dan VI, yang memiliki mitra kerja kementerian, badan maupun lembaga pemerintah pusat.
Menurut Fahry, kondisi tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dan menyusun strategi bersama pemerintah daerah di Kepri.
“Legislator asal Kepri yang ada di DPR RI berjumlah empat orang dan menyebar di beberapa komisi. Menurut saya, empat legislator kita ini harus duduk bersama dengan kepala daerah yang ada di Kepri untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam upaya menormalisasi TKD kita,” katanya.
Ia menilai, persoalan fiskal daerah tidak semestinya hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Sebab, kebijakan mengenai TKD berada dalam ranah pemerintah pusat dan sangat berkaitan dengan kebijakan fiskal nasional.
Karena itu, menurut Fahry, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah dan para wakil rakyat asal Kepri di DPR RI.
“Strateginya bagaimana, ya mereka yang putuskan sebagai putra terbaik yang dimiliki Kepri hari ini,” ujarnya.
Fahry juga menyoroti karakteristik fiskal Kepri yang dinilainya berbeda dengan sejumlah daerah lain yang memiliki kapasitas APBD jauh lebih besar.
Ia menyebut daerah seperti Jakarta, Riau, Kalimantan dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa memiliki kapasitas fiskal yang relatif lebih besar. Sementara di Kepri, sejumlah kabupaten/kota masih sangat bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan.
“Kepri ini bukan hanya Kota Batam. Masih ada enam kabupaten/kota lainnya yang program pembangunannya masih sangat bergantung pada Dana Transfer Pusat ke Daerah,” tegasnya.
Menurutnya, ketergantungan tersebut membuat kebijakan pemangkasan TKD berpotensi memberikan dampak berantai terhadap pembangunan daerah, terutama di wilayah yang kemampuan fiskalnya terbatas.
JPKP pun meminta empat anggota DPR RI asal Kepri untuk lebih aktif turun ke lapangan. Masa reses, kata Fahry, seharusnya menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi masyarakat di seluruh wilayah Kepri, bukan sekadar menjalankan agenda seremonial.
“Dalam satu tahun ada empat sampai lima kali masa reses DPR RI. Kita harapkan anggota DPR RI turun langsung ke seluruh kabupaten/kota untuk menyerap aspirasi masyarakat dan jangan malah diwakilkan,” katanya.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Diimbangi Kondisi Fiskal
Fahry menegaskan, persoalan fiskal daerah tidak bisa dipisahkan dari kondisi perekonomian masyarakat.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan kemampuan pemerintah daerah menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan, pelayanan publik dan program yang menyentuh masyarakat.
Ia kemudian menyinggung pernyataan Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang sebelumnya menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kepri berada di angka 6,99 persen.
Namun, Fahry meminta angka pertumbuhan tersebut tidak hanya dilihat sebagai indikator tunggal dalam menilai kondisi ekonomi masyarakat.
“Persoalan fiskal ini merupakan salah satu tolak ukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, jadi harus dijadikan atensi. Gubernur Ansar baru-baru ini menyampaikan ekonomi Kepri tumbuh di angka 6,99 persen, namun tidak membuka data lainnya sebagai penyeimbang kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya,” pungkas Fahry.
JPKP berharap persoalan fiskal Kepri dapat menjadi agenda bersama antara pemerintah daerah dan empat legislator DPR RI asal Kepri. Mereka didorong menggunakan posisi politiknya di tingkat pusat untuk memperjuangkan kebijakan TKD yang lebih proporsional bagi daerah.
Bagi JPKP, persoalan tersebut bukan sekadar angka dalam struktur APBD, melainkan menyangkut keberlanjutan pembangunan dan kemampuan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan masyarakat di tujuh kabupaten/kota se-Kepri.
(Budi)
