Bataminfo.co.id, Kepri- Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih (MADA-LMP) Kepulauan Riau mengkritisi spanduk yang beredar di pulau dompak serta meminta Gubernur Ansar segera mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Terlihat jelas spanduk yang tersebar di beberapa titik pulau dompak bertulisan “KAMI SELAKU BAWAHAN DINAS PERKIM TIDAK TAHAN KETIKA RAPAT DILARANG BAWA HP KARENA TAKUT DIREKAM, KARENA BERBICARA TENTANG KOMITMEN JATAH KADIS”.
Iwan Kei selaku Ketua Laskar Merah Putih Provinsi Kepulauan Riau menyayangkan jika benar sikap Kepala dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan intervensi.
“Seharusnya Kepala Dinas Perkim wajib transparan serta tidak boleh ada satupun yang di sembunyikan apalagi Handphone itu sangat privasi. Ada apa sebenarnya dengan kadis perkim melarang bawahannya untuk membawa Handphone ketika rapat,” Ujar Iwan Kei
Iwan juga mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sudah di gaji oleh negara, buat apalagi berbicara untuk meminta jatah proyek yang ada di dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Mereka ASN kan sudah di gaji negara, tidak seharusnya mereka meminta jatah lagi terkait proyek,” Tuturnya kembali.
Lanjutnya, dia meminta Gubernur Ansar dapat mencopot dan mengevaluasi Kinerja Said Nursyahdu serta Aparat Penegak Hukum (APH) Yang berada di Kepulauan Riau agar dapat memeriksa kebenaran yang ada di internal dinas mereka.
“Kami juga meminta Gubernur Ansar Segera Mencopot Kepala dinasnya karena telah membuat keributan serta kami meminta APH yang ada di Kepri untuk Memanggil dan memeriksa kepala dinasnya,” Tutup Iwan Kei.
