Bataminfo.co.id, Lingga — Suara perlawanan dari generasi muda Lingga menggema, Ketua Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lingga (IMKL) Tanjungpinang, Muhammad Fatur, angkat bicara lantang soal kisruh antara PT Hermina Jaya dan masyarakat Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat. Fatur menyebut, perusahaan tambang itu telah mengabaikan hak-hak masyarakat dan berpotensi menodai semangat pembangunan berkeadilan di Bunda Tanah Melayu.
“Sebagai putra daerah, kami punya tanggung jawab moral untuk mengawal pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat. Bukan pembangunan yang berjalan di atas penderitaan rakyat,” tegas Fatur, Minggu (5/5).
Menurutnya, aktivitas PT Hermina Jaya kini menjadi sumber kegelisahan di tengah warga, terutama soal perizinan lahan yang masih buram. “Perusahaan ini lamban menyelesaikan kewajibannya. Ini mencerminkan lemahnya komitmen terhadap etika bisnis dan keadilan sosial. Mereka datang bukan hanya untuk menggali sumber daya, tapi harus menghormati hak masyarakat lokal,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, IMKL menyampaikan tuntutan keras:
PT Hermina Jaya diminta segera menuntaskan persoalan lahan secara transparan, menjalankan praktik tambang yang ramah lingkungan, dan membuka ruang dialog dengan masyarakat guna meredam potensi konflik.
Pemerintah Kabupaten Lingga didesak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin dan aktivitas perusahaan. Bahkan, mahasiswa meminta agar operasional PT Hermina Jaya dihentikan sementara sampai hak-hak warga benar-benar dituntaskan.
DPRD Lingga juga diminta membentuk tim pengawas independen yang melibatkan mahasiswa, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk memastikan tambang-tambang di Lingga tak lagi semena-mena.
“Kami tidak akan diam. Jika terbukti lalai dan abai terhadap tanggung jawab sosial serta lingkungan, kami menuntut izin PT Hermina Jaya dicabut permanen! Tidak boleh ada kompromi!” seru Fatur.
Gerakan mahasiswa ini menandai babak baru perlawanan sipil terhadap tambang-tambang nakal di Lingga. “Lingga punya masa depan cerah, tapi itu hanya bisa diraih jika pembangunan dijalankan dengan adil, transparan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya. (Budi)
