Catatan Ketua PWI Batam
Oleh: M.A. Khafi Anshary
Hari ini saya merasa bersyukur. Diskusi tentang semangat untuk bersama-sama membangun iklim jurnalistik yang sehat, dengan bersepakat menegakkan kode etik profesi di WAG Jurnalis Batam, Sabtu (21/11/2026), akhirnya melahirkan kesepakatan untuk menggagas sebuah komite etik lintas organisasi profesi kewartawanan.
Ide itu datang dari Ketua Umum Forum Wartawan Batam, Rudi Pangaribuan, seorang senior yang menggerakkan roda redaksi Swarakepri.com. Diskusi kemudian berkembang. Sejumlah ketua organisasi profesi menyatakan persetujuan. Termasuk saya, yang menyambut gagasan tersebut dengan penuh antusias. Ketua Pewarta Foto Kepri, Tommy Purniawan, juga menyatakan sikap serupa. Begitu pula Aidil Fitra Nasution, Ketua IWO Kepri, dan Zelly Nonidy Scor, Ketua IWO Batam.
Bagi saya, ini bukan sekadar kesepakatan di sebuah grup WhatsApp. Ada sesuatu yang lebih besar sedang kita coba bangun: kesadaran bahwa kehormatan pers tidak cukup dijaga dengan membela profesi ketika diserang, tetapi juga harus dirawat dengan keberanian mengoreksi perilaku orang-orang yang membawa nama profesi itu sendiri.
Gagasan membentuk komite etik lintas organisasi profesi kewartawanan lahir dari kegelisahan terhadap berbagai keluhan masyarakat mengenai perilaku oknum wartawan yang tidak menjalankan Kode Etik Jurnalistik. Terlebih, kasus dugaan pemerasan yang belakangan mencuat di Batam telah membuka kembali percakapan lama yang selama ini kerap kita hindari: tentang batas antara pekerjaan jurnalistik dan penyalahgunaan identitas wartawan.
Kita tidak boleh menutup mata. Ada orang yang mengenakan identitas wartawan, tetapi tidak memahami tanggung jawab jurnalistik. Ada yang membawa nama media, tetapi lebih sibuk membangun tekanan daripada menyampaikan informasi. Ada pula yang menjadikan profesi sebagai pintu masuk untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara-cara yang bertentangan dengan etika.
Namun, kita juga harus adil. Kesalahan seseorang tidak boleh menjadi vonis terhadap seluruh wartawan. Profesi jurnalistik tidak boleh ikut dipermalukan hanya karena ulah segelintir orang. Justru karena itulah organisasi profesi harus hadir, bukan untuk menjadi benteng perlindungan bagi setiap anggotanya tanpa melihat benar atau salah, melainkan menjadi rumah yang menjaga martabat dan kehormatan profesi.
Saya membayangkan, kesepakatan awal ini dapat berkembang menjadi sebuah Komite Etik Lintas Organisasi Profesi Kewartawanan di Batam. Sebuah ruang bersama yang mempertemukan organisasi-organisasi wartawan untuk membangun mekanisme pengawasan, edukasi, klarifikasi, dan rekomendasi terhadap persoalan etik yang melibatkan insan pers.
Tetapi, kita tidak boleh berhenti di situ.
Ke depan, gagasan ini juga layak dikembangkan menjadi Forum Etika dan Integritas Profesi Batam yang lebih luas, dengan melibatkan berbagai unsur profesi, seperti wartawan, LSM, advokat, pengusaha, akademisi, dan unsur masyarakat lainnya. Sebab, persoalan etika bukan monopoli wartawan. Setiap profesi memiliki kehormatan, tanggung jawab, sekaligus potensi penyalahgunaan identitas dan kewenangan.
Di sinilah pentingnya membangun kesadaran bersama. Jangan sampai seseorang begitu lantang berbicara tentang etika profesi orang lain, tetapi abai ketika perilaku di lingkungannya sendiri dipersoalkan.
Forum tersebut nantinya dapat melahirkan Satuan Tugas Penegakan Etika Lintas Profesi. Bukan sebuah lembaga superbody yang merasa berhak mengadili semua profesi, apalagi mengambil alih kewenangan organisasi yang sudah memiliki mekanisme penegakan kode etik sendiri. Satgas harus ditempatkan sebagai perangkat koordinasi yang menerima pengaduan, melakukan verifikasi awal, memfasilitasi klarifikasi dan mediasi, serta menyampaikan rekomendasi kepada organisasi profesi terkait.
Untuk urusan jurnalistik, kewenangan Dewan Pers dan mekanisme penegakan Kode Etik Jurnalistik tetap harus dihormati. Demikian pula profesi lainnya, yang memiliki aturan dan lembaga etik masing-masing. Satgas bukan pengadilan, bukan aparat penegak hukum, dan bukan pula tempat menjatuhkan vonis sebelum seseorang memperoleh kesempatan menjelaskan dirinya.
Kita membutuhkan mekanisme yang adil, bukan panggung penghakiman. Kita membutuhkan keberanian untuk mengoreksi, bukan kesenangan mencari kesalahan.
Saya kira, langkah berikutnya adalah membentuk tim perumus lintas organisasi. Menyusun piagam kesepakatan, batas kewenangan, struktur, serta standar operasional yang transparan. Dengan begitu, gagasan ini tidak berhenti sebagai percakapan yang hangat di ruang digital, lalu menguap ketika persoalan yang melatarbelakanginya mulai dilupakan.
Saya ingin melihat organisasi-organisasi kewartawanan di Batam duduk bersama tanpa membawa ego masing-masing. Tidak perlu menghitung siapa yang paling senior, siapa yang paling besar, atau siapa yang paling banyak anggotanya. Sebab, ketika berbicara tentang kehormatan pers, kita sedang berdiri di tanah yang sama.
PWI Batam tentu berkepentingan terhadap ikhtiar ini. Tetapi saya tidak ingin gagasan tersebut menjadi milik satu organisasi. Ia harus menjadi kesadaran kolektif. Sebab, pers yang sehat tidak dibangun oleh satu organisasi, melainkan oleh wartawan yang memahami tanggung jawabnya dan organisasi yang berani menegakkan kehormatan profesinya.
Barangkali, selama ini kita terlalu sering sibuk membela pers ketika dihina, tetapi belum cukup tekun membenahi perilaku mereka yang mencederai nama pers. Kita begitu cepat tersinggung ketika profesi dipersoalkan, tetapi terkadang lambat bersuara ketika etika dilanggar oleh orang-orang di lingkungan sendiri.
Sudah waktunya kita mengubah kebiasaan itu.
Saya percaya, kehormatan profesi tidak lahir dari banyaknya kartu pers yang dicetak, banyaknya organisasi yang dibentuk, atau panjangnya daftar nama yang tercantum dalam sebuah kepengurusan. Kehormatan lahir dari sikap, tanggung jawab, dan kesediaan untuk tunduk pada etika.
Hari ini, kita baru memulai sebuah percakapan. Belum ada komite yang terbentuk, belum ada satgas yang bekerja, dan belum ada piagam yang ditandatangani. Tetapi setiap perubahan besar selalu memiliki permulaan. Kadang-kadang ia lahir dari kegelisahan kecil yang akhirnya menemukan keberanian untuk dibicarakan bersama.
Semoga kesepakatan di WAG Jurnalis Batam hari ini tidak menjadi sekadar jejak percakapan yang tenggelam di antara pesan-pesan baru.
Sebab, kita tidak sedang berusaha membuat profesi wartawan terlihat sempurna. Kita hanya ingin memastikan bahwa mereka yang memilih jalan jurnalistik memahami bahwa kebebasan pers selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab.
Kita tidak sedang membangun pagar untuk melindungi kesalahan. Kita sedang berusaha membangun cermin agar setiap profesi berani melihat dirinya sendiri.
Dan mungkin, dari Batam, ikhtiar kecil ini bisa menjadi contoh bahwa menjaga kehormatan profesi tidak harus dimulai dengan saling menyalahkan, tetapi dengan keberanian untuk duduk bersama dan memperbaiki diri.









