Catatan Ketua PWI Batam
Oleh: M.A. Khafi Anshary
Polemik mengenai pernyataan Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, yang menyebut wartawan yang tidak terdata di Dewan Pers sebagai wartawan Bodrex usai konferensi pers, Kamis (19/11/2026), tampaknya telah membuka ruang perdebatan yang cukup gaduh. Ada yang merasa tersinggung, ada yang membantah, dan tidak sedikit pula yang buru-buru memasang badan untuk membela kehormatan profesi.
Tetapi, mengapa harus begitu sibuk meributkan istilah ketika ada seorang wartawan yang ditahan karena diduga melakukan pemerasan?
Jangan sampai kita terlihat seperti sedang mencari celah untuk membalas pihak yang melakukan penindakan, sementara substansi persoalan justru luput dari perhatian. Jika ada dugaan pemerasan, mari kita tempatkan persoalan itu pada proses hukum. Jangan justru menggeser perhatian publik dari dugaan perbuatan yang dilakukan menjadi perdebatan tentang sebutan.
Fokuslah pada perilaku kita sendiri. Sebab, cara paling tepat untuk membantah anggapan bahwa wartawan Bodrex adalah dengan menunjukkan bahwa kita bekerja secara profesional, memahami etika, dan menghasilkan karya jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, sebelum perdebatan ini semakin jauh, ada baiknya kita duduk sejenak dan memahami persoalannya secara utuh.
Pertama, pernyataan bahwa wartawan yang medianya tidak terdata di Dewan Pers otomatis merupakan wartawan Bodrex tentu perlu diluruskan. Pendataan perusahaan pers oleh Dewan Pers bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan seseorang sebagai wartawan atau bukan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mensyaratkan perusahaan pers harus terlebih dahulu terdata di Dewan Pers untuk menjalankan kegiatan jurnalistik.
Artinya, tidak terdata bukan berarti otomatis tidak profesional. Begitu pula sebaliknya, terdata bukan jaminan bahwa setiap orang yang bekerja di perusahaan pers tersebut telah menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.
Tetapi, ada hal lain yang justru menarik untuk diperhatikan.
Di tengah ramainya orang memperdebatkan istilah wartawan Bodrex, kita patut bertanya: apakah kegaduhan ini benar-benar lahir dari kepedulian terhadap kehormatan profesi, atau justru karena ada sebagian orang yang merasa terusik ketika standar profesionalisme mulai dibicarakan?
Sebab, persoalan wartawan Bodrex sesungguhnya tidak berhenti pada urusan terdata atau tidak terdata di Dewan Pers. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni bagaimana seseorang menjalankan profesinya.
Apakah memahami Kode Etik Jurnalistik? Apakah melakukan verifikasi sebelum menyampaikan informasi? Apakah memberikan ruang konfirmasi kepada pihak yang diberitakan? Apakah mampu membedakan kritik dengan penghakiman? Apakah menggunakan identitas wartawan untuk kepentingan jurnalistik atau justru menjadikannya alat untuk menekan orang lain?
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini semestinya lebih ramai diperdebatkan daripada sekadar mempertahankan atau mempermasalahkan sebuah istilah.
Saya tidak bermaksud menggeneralisasi semua wartawan yang medianya belum terdata di Dewan Pers. Banyak wartawan bekerja dengan sungguh-sungguh, menghasilkan karya jurnalistik, menjaga independensi, dan memahami batas-batas etik profesinya, meskipun medianya belum terdata.
Namun, kita juga tidak boleh menutup mata. Dalam praktik di lapangan, ada orang yang mengenakan identitas wartawan, tetapi tidak menjalankan kerja jurnalistik sebagaimana mestinya. Ada yang lebih sibuk mencari amplop daripada mencari kebenaran. Ada yang merasa memiliki kekuasaan untuk menghakimi, tetapi lupa bahwa dirinya pun terikat kewajiban melakukan verifikasi dan memberikan ruang hak jawab.
Ironisnya, ketika perilaku semacam ini dikritik, yang muncul justru perdebatan tentang penghinaan terhadap profesi.
Padahal, kehormatan profesi tidak akan runtuh hanya karena seseorang menyebut istilah Bodrex. Kehormatan profesi justru perlahan-lahan terkikis ketika orang-orang yang mengaku wartawan tidak lagi merasa perlu tunduk pada etika jurnalistik.
Saya kira, Kompol Agung Tri Poerbowo juga perlu memahami bahwa istilah Bodrex tidak tepat dijadikan konsekuensi otomatis dari tidak terdatanya sebuah perusahaan pers di Dewan Pers. Ukuran profesionalisme tidak sesederhana itu.
Namun, dalam konteks penegakan hukum terhadap dugaan pemerasan atau penyalahgunaan identitas profesi, aparat kepolisian tentu memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Jika ada dugaan pemerasan, intimidasi, atau penyalahgunaan identitas profesi, silakan ditindak. Jangan sampai profesi wartawan dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Justru kita perlu mendukung penegakan hukum yang objektif agar tidak ada ruang bagi siapa pun untuk menyalahgunakan nama pers demi kepentingan pribadi.
Di sisi lain, kepada rekan-rekan yang merasa keberatan dengan istilah wartawan Bodrex, saya ingin mengajak kita semua melakukan introspeksi. Jangan hanya sibuk meminta orang lain menghormati profesi kita, sementara kita sendiri abai terhadap kewajiban menjaga kehormatan profesi itu.
Sebab, Kode Etik Jurnalistik bukan pajangan di dinding kantor redaksi. Ia adalah pedoman yang semestinya hidup dalam setiap proses kerja jurnalistik. Mulai dari mencari informasi, melakukan konfirmasi, memverifikasi fakta, menyusun berita, hingga mempertanggungjawabkan apa yang telah dipublikasikan.
Kalau kita merasa telah bekerja secara profesional, tunjukkan melalui karya dan perilaku. Bukan dengan suara paling keras ketika sebuah istilah terasa menyakitkan.
Saya sering berpikir, jangan-jangan sebagian orang terlalu sibuk mempertahankan sebutan wartawan, sampai lupa mempertahankan perilaku seorang wartawan.
Kita tentu tidak ingin profesi ini hanya menjadi identitas yang bisa dipinjam, dicetak pada kartu pers, lalu digunakan untuk memasuki ruang-ruang kekuasaan. Wartawan adalah profesi yang menuntut pengetahuan, keberanian, integritas, dan tanggung jawab. Bukan sekadar keberanian mendatangi orang, mengajukan pertanyaan, apalagi merasa paling berhak mengawasi semua orang tanpa bersedia diawasi.
Sebagai Ketua PWI Batam, saya memandang polemik ini seharusnya menjadi momentum untuk membenahi kehidupan pers di Batam. Bukan momentum untuk saling merendahkan, melainkan kesempatan untuk mengembalikan ukuran profesionalisme ke tempat yang semestinya.
Kita boleh berbeda pendapat dengan Kasat Reskrim. Kita boleh mengoreksi pilihan istilahnya. Namun, jangan sampai kritik terhadap istilah justru membuat kita lupa mengoreksi perilaku sendiri.
Sebab, tidak semua yang memegang kartu pers sedang menjalankan tugas jurnalistik. Dan tidak semua yang belum terdata kehilangan kehormatan sebagai wartawan.
Pada akhirnya, yang perlu kita bedah bukan semata-mata siapa yang terdaftar dan siapa yang tidak. Tetapi siapa yang benar-benar bekerja untuk kepentingan publik dan siapa yang hanya sedang berlindung di balik nama besar profesi.
Jangan terlalu sibuk membela nama wartawan, jika perilaku kita sendiri belum cukup layak untuk membela kehormatan profesi itu.











