Lantang Karena Profesi Dihina: Wartawan Badut!

Avatar photo

Catatan Ketua PWI Batam

Oleh: M.A. Khafi Anshary

Ada yang tiba-tiba begitu lantang ketika mendengar istilah wartawan Bodrex disebut. Suaranya meninggi, pernyataannya bertebaran, bahkan seolah-olah sedang memikul kehormatan seluruh insan pers di pundaknya.

Menariknya, sebagian dari mereka justru nyaris tak pernah terdengar ketika profesi ini membutuhkan pembelaan yang sesungguhnya. Ketika etika jurnalistik dipertaruhkan, ketika nama wartawan digunakan tanpa tanggung jawab, ketika profesi dijadikan alat menekan narasumber, atau ketika praktik-praktik yang merusak kepercayaan publik berlangsung di depan mata, suara mereka tidak selalu terdengar.

Kini, ketika Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, menyebut istilah wartawan Bodrex, mendadak muncul barisan pembela profesi. Ada yang berbicara atas nama organisasi profesi, ada pula yang tampil membawa identitas lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Di sinilah menariknya persoalan ini.

Sebagian bahkan tampil dengan bangga mengenakan atribut organisasinya, lengkap dengan baret, kemudian menyampaikan komentar atas nama LSM yang diwakilinya. Tentu, itu hak mereka. LSM memiliki ruang dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, termasuk mengkritisi pernyataan pejabat publik.

Namun, ada satu hal yang sepertinya perlu diperjelas: ketika seseorang berbicara sebagai aktivis LSM, apakah ia sedang menyampaikan sikap organisasinya tentang sebuah persoalan publik, atau sedang mengklaim diri sebagai representasi profesi wartawan?

Keduanya memiliki ruang, tanggung jawab, dan kapasitas yang berbeda.

Ironisnya, terkadang seseorang begitu bersemangat membicarakan kehormatan profesi wartawan, tetapi tidak cukup cermat membedakan posisi dirinya sendiri ketika memberikan komentar di ruang publik. Baju boleh berbeda, atribut boleh lengkap, tetapi identitas dan kapasitas ketika berbicara seharusnya tidak kabur.

Tidak ada yang salah dengan LSM mengkritik pernyataan aparat. Tetapi menjadi menarik ketika seseorang berbicara sebagai aktivis LSM, lalu seolah-olah sedang mewakili seluruh wartawan yang merasa tersinggung. Persoalannya bukan pada hak berbicara, melainkan pada ketepatan menempatkan diri.

Kita juga perlu jujur melihat persoalan yang sebenarnya. Penggunaan istilah yang merendahkan profesi tentu patut dikritisi. Tidak semua wartawan yang medianya belum terverifikasi Dewan Pers dapat begitu saja diberi cap negatif. Ada wartawan yang bekerja sungguh-sungguh, menjaga etika, dan menjalankan fungsi pers meskipun medianya belum memenuhi seluruh persyaratan administratif.

Namun, jangan pula menjadikan perdebatan tentang istilah sebagai tempat bersembunyi dari persoalan yang lebih besar: masih banyak orang yang mengaku wartawan, tetapi tidak menjalankan pekerjaan jurnalistik sebagaimana mestinya.

Di sinilah kita harus membedakan antara membela profesi dan membela perilaku orang-orang yang kebetulan mengaku bagian dari profesi ini.

Organisasi profesi semestinya tidak hanya hadir ketika harga diri anggotanya terasa terusik. Ia juga harus hadir ketika martabat profesi dirusak oleh perilaku orang-orang yang mengatasnamakan wartawan. Ketika kode etik diabaikan, ketika konfirmasi dianggap tidak penting, ketika keberimbangan berita dilupakan, dan ketika identitas wartawan diperlakukan seperti kartu bebas untuk melakukan apa saja.

Jangan sampai ada yang baru menemukan suara ketika merasa profesinya dihina, tetapi kehilangan suara ketika melihat profesinya sendiri dipermalukan.

Lebih ironis lagi, ada yang tampil seperti pahlawan kesiangan. Datang membawa bendera organisasi, mengenakan atribut kebanggaan, berbicara seolah-olah paling memahami kehormatan pers, tetapi lupa bahwa menjaga profesi membutuhkan kerja panjang, bukan sekadar keberanian mengeluarkan pernyataan.

Kalau boleh sedikit menyindir, jangan sampai organisasi dan ruang publik berubah menjadi panggung pertunjukan, tempat orang-orang mengenakan kostum pembela pers, tetapi lupa memainkan peran sesungguhnya. Wartawan badut mungkin terdengar satir, tetapi lebih menyedihkan jika pembelaan terhadap profesi justru berubah menjadi pertunjukan tanpa substansi.

Kita tidak sedang membela setiap kata yang keluar dari mulut seorang pejabat. Kita juga tidak memberikan cek kosong kepada siapa pun untuk merendahkan wartawan. Namun, kita harus jujur: tidak semua kritik terhadap wartawan merupakan penghinaan terhadap pers, sebagaimana tidak semua orang yang berteriak membela pers benar-benar sedang membicarakan persoalan mendasar profesi ini.

Pers membutuhkan pembela yang bekerja, bukan sekadar pembela yang berisik. Membutuhkan organisasi yang berani mengingatkan dan menertibkan anggotanya, bukan organisasi yang hanya pandai tersinggung ketika sebuah istilah menyentuh telinganya.

LSM silakan menjalankan fungsi kontrol sosialnya. Aktivis silakan menyampaikan kritiknya. Organisasi profesi silakan menyuarakan keberatannya. Tetapi masing-masing hendaknya memahami batas kapasitas dan tanggung jawabnya. Jangan sampai atribut organisasi menjadi kostum untuk memainkan peran yang sebenarnya bukan mandatnya.

Sebab, kehormatan profesi tidak akan pernah tegak hanya dengan memperdebatkan sebutan. Ia tegak ketika wartawan tahu batas, memahami tanggung jawab, menjaga etika, dan tidak memperdagangkan identitasnya demi kepentingan pribadi.

Jadi, sebelum sibuk mempersoalkan siapa yang menyebut wartawan Bodrex, ada baiknya kita bertanya lebih dahulu: selama ini, apa yang sudah kita lakukan untuk memastikan profesi ini tetap dihormati?

Jangan-jangan, kita terlalu sibuk membela harga diri ketika sebuah istilah terdengar menyakitkan, tetapi lupa melakukan sesuatu ketika perilaku kita sendiri menjadi alasan publik kehilangan kepercayaan.

Sebab, membela profesi bukan soal siapa paling lantang berteriak, siapa paling gagah mengenakan atribut, atau siapa paling cepat tampil sebagai pahlawan.

Melainkan siapa yang paling konsisten menjaga kehormatannya.

Pers bukan panggung sandiwara. Dan kehormatan wartawan bukan kostum yang bisa dikenakan siapa saja ketika sedang ingin menjadi pahlawan.