Mari Buat Batas: Jangan Biarkan Media Sosial Menjadi Ruang Pengadilan Sepihak

Avatar photo
fot: Ilust(Web)

Catatan Ketua PWI Batam

Oleh: M.A. Khafi Anshary

Ada sesuatu yang mengkhawatirkan ketika media sosial mulai diperlakukan seperti ruang sidang, sementara orang yang merasa paling berhak menjadi hakim justru tidak merasa perlu menghadirkan bukti secara utuh. Cukup sebuah video, beberapa potong informasi, narasi yang dibangun dengan penuh keyakinan, lalu sebuah kesimpulan dijatuhkan. Publik pun dipersilakan menjadi penonton, bahkan terkadang ikut menjadi algojo melalui kolom komentar.

Begitulah wajah sebagian ruang digital kita hari ini.

Polemik yang menyeret nama Rio Bastian seharusnya menjadi momentum bagi kita untuk kembali membicarakan batas antara kebebasan berekspresi, kritik sosial, dan tanggung jawab menyampaikan informasi kepada publik. Sebab, persoalannya bukan semata-mata siapa yang sedang dikritik atau siapa yang merasa dirugikan. Ada prinsip yang lebih besar yang tidak boleh dikorbankan: kebenaran, keberimbangan, dan kehormatan manusia.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh mengkritik. Justru kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Wartawan pun memiliki tugas mengawasi kekuasaan, membongkar penyimpangan, dan menyampaikan persoalan yang mungkin tidak nyaman didengar oleh pihak tertentu.

Tetapi, kritik bukan tiket untuk menuding sesuka hati. Kebebasan berbicara juga bukan surat kuasa untuk mengadili orang lain tanpa memberikan kesempatan kepadanya menjelaskan persoalan.

Dalam konteks ini, saya perlu menyampaikan bahwa kepala sekolah dan satuan pendidikan yang mereka pimpin selama ini kerap menjadi sasaran unggahan berisi informasi sepihak dari akun Rio Bastian. Berbagai persoalan terkait pengelolaan dana BOS maupun aktivitas sekolah diangkat ke ruang publik. Namun, pihak sekolah tidak selalu mendapatkan ruang yang memadai untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya dipertanyakan, apa yang menjadi dugaan, dan bagaimana persoalan tersebut terjadi.

Padahal, sekolah bukan benda mati yang tidak memiliki suara. Kepala sekolah juga manusia yang memiliki hak untuk menjelaskan, mengklarifikasi, dan mempertanggungjawabkan kebijakan maupun pengelolaan anggaran yang menjadi kewenangannya.

Jangan sampai sebuah dugaan telanjur berubah menjadi kesimpulan, sementara pihak yang menjadi sasaran bahkan belum diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.

Saya ingin meletakkan persoalan ini secara jujur dan proporsional. Saya pernah bertemu dan berdiskusi langsung dengan pemilik akun Rio Bastian. Sebagai bagian dari masyarakat yang membayar pajak dan merasa memiliki hak untuk mempertanyakan serta mengawasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), saya memahami sekaligus membersamai semangat pengawasan yang dibawanya.

Saya tidak melihat semangat pengawasan publik sebagai sesuatu yang harus dimusuhi. Justru pengawasan terhadap penggunaan uang negara merupakan bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas. Dana BOS bukan milik pribadi kepala sekolah, bukan pula milik kelompok tertentu. Ada uang rakyat di dalamnya yang harus dipertanggungjawabkan.

Namun, semangat yang baik harus ditempuh dengan cara yang benar.

Mengawasi tidak sama dengan menghakimi. Mempertanyakan tidak sama dengan menuduh. Membongkar dugaan penyimpangan juga tidak berarti boleh mengabaikan hak pihak yang dituding untuk memberikan penjelasan.

Jika ada penggunaan dana BOS yang dianggap tidak wajar, pertanyakan. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kumpulkan data. Jika ada dugaan pelanggaran, sampaikan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi, jangan menjadikan ruang publik sebagai tempat menjatuhkan vonis sebelum seluruh informasi diperiksa.

Saya justru mengimbau seluruh kepala satuan pendidikan di Batam agar mulai tegas membuat garis batas terhadap cara penyampaian informasi di ruang publik, termasuk terhadap pola unggahan akun Rio Bastian.

Tegas bukan berarti antikritik. Tegas bukan berarti menutup pintu pengawasan. Dan tegas bukan berarti melindungi praktik yang keliru.

Jangan batasi semangatnya, tetapi luruskan caranya.

Kepala sekolah tidak boleh alergi terhadap pertanyaan masyarakat. Namun, mereka juga tidak harus pasrah ketika informasi mengenai lembaga yang dipimpinnya disampaikan secara sepihak tanpa ruang klarifikasi yang memadai. Berikan penjelasan berdasarkan data, siapkan dokumen yang dapat dibuka sesuai ketentuan, dan gunakan hak jawab atau hak koreksi apabila terdapat informasi yang tidak benar atau merugikan.

Sekolah harus berani transparan. Sebaliknya, siapa pun yang mengawasi sekolah juga harus bersedia berlaku adil.

Ada perbedaan mendasar antara mengungkap fakta dan membangun persepsi. Fakta membutuhkan proses pencarian, pemeriksaan, dan pengujian. Sementara persepsi terkadang hanya membutuhkan kemampuan merangkai kalimat, memilih potongan video, dan mengulang narasi sampai orang lain percaya bahwa sesuatu yang belum tentu benar seolah-olah sudah menjadi kebenaran.

Ironisnya, di zaman sekarang, orang bisa terlihat sangat meyakinkan tanpa harus benar-benar memahami persoalan yang sedang dibicarakannya.

Kita juga perlu berhati-hati ketika sebuah persoalan mulai berkembang jauh dari pokok perkara. Tudingan demi tudingan bermunculan, komentar saling bersahutan, kemudian persoalan yang semula harus diuji berdasarkan fakta justru berubah menjadi pertarungan opini. Orang tidak lagi sibuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi sibuk menentukan siapa yang harus dibenci.

Di sinilah media sosial bisa kehilangan fungsinya sebagai ruang pertukaran pikiran dan berubah menjadi panggung penghakiman.

Saya ingin mengingatkan, seseorang yang memiliki akun Facebook, mampu membuat video, menulis narasi, atau memiliki ribuan pengikut tidak otomatis menjadi wartawan. Begitu pula, seseorang yang menyebut kontennya sebagai investigasi tidak serta-merta menjadikan unggahannya sebagai produk jurnalistik.

Jurnalistik bukan sekadar kemampuan berbicara di depan kamera. Bukan pula soal seberapa berani seseorang menyebut nama, membongkar dugaan, atau melontarkan kalimat yang membuat orang lain tersudut.

Ada disiplin yang harus dijalankan. Ada verifikasi yang wajib dilakukan. Ada konfirmasi yang harus diupayakan. Ada keberimbangan yang mesti dijaga. Dan yang paling penting, ada Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pegangan bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.

Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Sementara Pasal 3 mengatur kewajiban wartawan menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Itu bukan hiasan yang ditempelkan di ruang redaksi. Itu adalah tanggung jawab profesi.

Karena itu, jangan sampai aktivitas membuat konten di media sosial disamakan begitu saja dengan kerja jurnalistik. Kita tidak sedang merendahkan kreator konten. Mereka memiliki ruang dan kebebasan tersendiri. Tetapi, setiap profesi dan aktivitas publik memiliki tanggung jawab masing-masing.

Jangan mengambil kebebasan jurnalistik, tetapi menolak disiplin jurnalistiknya.

Kalau hanya ingin berbicara, semua orang bisa berbicara. Kalau hanya ingin menuding, bahkan orang yang tidak memahami persoalan pun bisa melakukannya. Tetapi, ketika seseorang memilih menyampaikan tuduhan kepada publik, ia harus siap mempertanggungjawabkan dasar informasi yang disampaikannya.

Kritik harus memiliki argumentasi. Tuduhan harus memiliki dasar. Informasi harus diuji. Dan pihak yang menjadi objek tudingan harus diberikan ruang untuk menjawab.

Jangan sampai seseorang sudah lebih dahulu dinyatakan bersalah di Facebook, sementara proses mencari kebenaran bahkan belum dimulai.

Bagi pihak yang merasa dirugikan oleh konten tertentu, saya menyarankan agar tidak terjebak dalam perang komentar. Dokumentasikan setiap unggahan, simpan tautan, tangkapan layar, tanggal publikasi, dan materi yang dianggap merugikan. Ajukan hak jawab atau hak koreksi apabila terdapat informasi yang keliru dalam pemberitaan media. Jika konten tersebut diduga melanggar Standar Komunitas Meta, gunakan mekanisme pelaporan yang tersedia. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, tempuh mekanisme hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaporan bukan berarti membungkam kebebasan berekspresi. Sebab, yang harus dibatasi bukan kritiknya, melainkan perilaku yang terbukti melanggar aturan. Jangan pula menjadikan fitur pelaporan sebagai senjata untuk membungkam pendapat yang tidak kita sukai.

Saya juga mengajak rekan-rekan wartawan agar tidak kehilangan kejernihan berpikir hanya karena alasan solidaritas. Solidaritas profesi itu penting, tetapi jangan sampai membuat kita menutup mata terhadap fakta. Membela seseorang bukan berarti harus membenarkan seluruh tindakannya. Mengkritik pihak lain juga bukan berarti kita bebas mengabaikan prinsip jurnalistik.

Wartawan harus berdiri di atas fakta, bukan di belakang kerumunan. Jangan ikut menjadi pengeras suara bagi informasi yang belum teruji. Sebelum menyebarkan sebuah tudingan, tanyakan terlebih dahulu: apakah informasi ini benar, apakah sudah dikonfirmasi, apakah pihak yang dituding sudah diberi kesempatan menjawab, dan apakah informasi yang disampaikan telah memberikan gambaran yang utuh?

Sebab, menjadi wartawan bukan perlombaan siapa paling cepat menghakimi, melainkan siapa paling bertanggung jawab menyampaikan kebenaran.

PWI Batam memandang bahwa ruang digital harus tetap terbuka bagi kritik dan pengawasan publik. Tidak ada seseorang, lembaga, pejabat, ataupun institusi yang boleh kebal dari kritik. Tetapi, tidak seorang pun juga boleh kehilangan haknya untuk mendapatkan perlakuan yang adil hanya karena sedang menjadi sasaran sebuah unggahan.

Kita harus berhenti mengukur kebenaran berdasarkan jumlah penonton, banyaknya pengikut, atau kerasnya suara seseorang di media sosial. Sebab, suara yang paling nyaring belum tentu membawa fakta, sebagaimana orang yang paling percaya diri belum tentu memahami persoalan.

Jangan sampai kelak kita memiliki masyarakat yang begitu mudah percaya pada tudingan, tetapi begitu malas memeriksa kebenaran. Masyarakat yang lebih cepat membagikan video daripada membaca penjelasan. Masyarakat yang begitu bersemangat menjatuhkan vonis, tetapi kehilangan kesabaran untuk mendengar kedua belah pihak.

Dan yang paling menyedihkan, ketika klarifikasi akhirnya muncul, orang-orang yang dahulu paling bersemangat menyebarkan tudingan justru memilih diam. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada koreksi, apalagi keberanian menarik kembali kesimpulan yang telanjur disebarkan.

Mungkin jari memang lebih cepat daripada pikiran. Tetapi, jangan sampai kecepatan jari membuat kita kehilangan akal sehat.

Saya percaya, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi harus terus dijaga. Namun, kebebasan tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan kebisingan. Sementara kebisingan yang terus dipelihara bisa menjadi ancaman bagi kebenaran itu sendiri.

Polemik Rio Bastian hendaknya tidak membuat kita sibuk membela nama atau menyerang pribadi. Jadikan ini pelajaran bersama bahwa kritik harus tetap kritis, informasi harus tetap terverifikasi, dan solidaritas harus tetap berpijak pada kebenaran.

Saya ingin mengakhiri catatan ini dengan satu pesan: jangan matikan semangat masyarakat untuk mengawasi penggunaan uang negara. Jangan pula membuat kepala sekolah merasa bahwa setiap pertanyaan publik adalah ancaman. Tetapi, mari kita bangun budaya pengawasan yang sehat, yang berani mempertanyakan sekaligus bersedia mendengarkan jawaban.

Sebab, transparansi tidak akan tumbuh dari ketakutan. Akuntabilitas tidak lahir dari penghakiman sepihak. Dan kebenaran tidak pernah menjadi milik tunggal orang yang paling keras berbicara.

Media sosial bukan pengadilan. Jumlah pengikut bukan palu hakim. Kamera bukan surat izin untuk menghakimi. Dan sebuah unggahan, betapapun meyakinkannya, tidak pernah cukup untuk menggantikan proses pembuktian.

Jangan sampai kita begitu bersemangat mencari kesalahan orang lain, sampai lupa memeriksa kebenaran dari apa yang sedang kita ucapkan sendiri.

Ketua PWI Batam,

M.A. Khafi Anshary