Bataminfo.co.id, Batam- Jelang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang akan digelar pada bulan November mendatang. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Anshar Ahmad yang merupakan juga calon pertahanan Gubernur Kepri pada periode 2024 – 2029 dengan berpasangan wakil nya Nyanyang Haris Pratama, mulai agresif menyalurkan bantuan ratusan miliaran Rupiah ke sejumlah daerah Provinsi Kepri.
Ini terlihat pasca telah resmi mendaftar kan diri sebagai calon Gubernur Kepri. Anshar Ahmad melakukan kunjungan ke lima wilayah kecamatan yang ada di kabupaten Tanjung Balai Karimun, yakni ke kecamatan Moro, Sugie besar, Durai, Belat, dan Kecamatan Buru.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Kepri gencar memberi bantuan kepada para tokoh masyarakat yang ada di lima kecamatan daerah itu. Yakni berupa bermacam bantuan , dengan rincian berbeda di setiap daerah yang dikunjunginya.
Dari bantuan yang diberikan ini, untuk Kecamatan Moro sendiri, mendapatkan bantuan sebesar 10,64 miliyar rupiah. Sedangkan Kecamatan Sugie sebesar 5.03 miliyar rupiah, Kecamatan Durai senilai 6.05 miliyar, untuk Kecamatan Berat mendapatkan jumlah fanatis senilai 29.8 miliyar rupiah, dan yang terakhir kecamatan Buru 3.84 miliyar rupiah, dengan total keseluruhan nya mencapai sebesar 55.36 miliyar rupiah.
Dana ini diperuntukan untuk keperluan berbagai macam, seperti pembanguna Rumah Ibadah dan yayasan, intensif Guru Paud, RA, TK, intensif keagamaan, pembangunan fisik, bantuan pendidikan, bantuan para nelayan dan pendudukan.
Selain itu Gubernur kepri juga memberi bantuan kependudukan dan pencatatan sipil , UMKM, listrik, hingga ke majelis taklim dan lainnya kepada masyarakat di lima kecamatan tersebut yang diserahkan langsung oleh Gubernur Kepri Anshar Ahmad sendiri.
Bukan hanya di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, untuk di Kota Tanjung Pinang sendiri, Anshar Ahmad juga gencar menyalurkan bantuan senilai 142 miliyar rupiah. Dengan rincian sebesar 74.42 miliyar rupiah untuk Kecamatan Tanjung Pinang Timur, dan 67.63 miliyar rupiah di kecamatan Bukit Bestari, dengan diperuntukan hibah Rumah Ibadah, insentif Guru, Insentif keagaman, bantuan kelautan dan perikanan serta bantuan pendidikan.
Diketahui, bantuan ini langsung diserahkan langsung oleh Gubernur Kepri , Anshar ahmad, yang tidak melibatkan kepala daerah kabupaten sendiri, seperti Bupati maupun Walikota.
Hal ini seolah mirip dengan suasana Pemilu Pilpres, yang kerap agresif memberikan bantuan bantuan sosial berupa sembako kepada kalangan masyarakat, terlebih setiap bantuan sembako di panjangkan sebuah foto wajah gubernur ini.
Belum diketahui sejauh ini, bantuan yang di gelontorkan ratusan miliyar untuk masyarakat menggunakan anggaran APBD Pemprov Kepri ini atau uang pribadi Gubernur Kepri sendiri.
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardhika sugiarto saat dihubungi terkait penggelaran pilkada ini, ia menyebut KPK sendiri sudah mempunyai program Kawal Pilkada Berintegritas.
Menurutnya, Pilkada sebagai bagian dari proses politik, menjadi salah satu sektor, yang menjadi 5 fokus area pemberantasan korupsi KPK, yaitu hukum, SDA, layanan publik, bisnis, swasta, dan politik.
“Kelima area itu, memiliki tingkat potensi resiko yang tinggi terjadinya korupsi,” kata Tessa.
Lanjutnya, untuk itu upaya pemberantasan korupsi oleh KPK, tidak hanya melakukan pendekatan represif saja, tapi juga preventif dan edukatif.
Oleh karena itu KPK meminta para calon kepala daerah tidak menyalahgunakan anggaran negara maupun daerah, untuk kepentingan pribadi atau kampanye politiknya, dengan cara-cara melawan hukum dan bertentangan dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah.
KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi, juga secara intens melakukan pendampingan pencegahan korupsi kepada seluruh pemerintah daerah pada setiap area di Monitoring Centre for Prevention yang dinamakan MCP.
Melalui tugas pencegahan, KPK juga telah memotret dan memberikan rekomendasi kepada setiap pemda untuk melakukan perbaikan pencegahan potensi korupsi, dengan Survei Penilaian Integritas.
“Demikian halnya, KPK juga gencar melakukan kampanye “ hajar serangan fajar,” ungkapnya, Jum’at,(06/09/24).
Ia menekankan jika masyarakat masih melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses tersebut, dapat melaporkan aduannya kepada KPK.
Menanggapi akan hal itu, Ketua Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara, DPD kepri, Awaluddin mengatakan pada hakikatnya bantuan yang disalurkan oleh Gubernur merupakan hal bagus, namun tidak etis momennya diwaktu pilkada.
“Kenapa diwaktu saat ini, Gubernur Kepri yang juga maju dalam pilkada nanti baru menggelontorkan bantuan, bahkan mencapai ratusan miliyar rupiah dari keseluruhan yang di kunjunginya ,” heran Awaluddin saat dikonfirmasi Kamis sore (05/09/24)
Selain itu menurutnya, Gubernur Kepri juga harus mengklarifikasi anggaran bantuan itu dari mana saj. Apa itu termasuk dari Dinas Sosial, dinas PU atau dinas lain nya.
“Gubernur Kepri harus terbuka atas anggaran bantuan itu seperti apa, jangan hanya ada yang terselumbung. Contohnya seperti bantuan sembako yang menempelkan wajah pribadi Gubernur di suatu item sembako itu. Padahal itu kan dirinya bukan sendiri, ada juga Wakil Gubernurnya, ini entah kenapa hanya dirinya aja,” imbuhnya.
