Bataminfo.co.id, Batam- Ada kalanya niat baik tidak cukup hanya dijelaskan. Sebab, di tengah kebisingan ruang publik, penjelasan bisa kalah cepat dari sebuah video berdurasi beberapa detik. Apalagi jika potongan peristiwa diberi narasi yang membuat orang memahami sesuatu secara berbeda dari kejadian sebenarnya.
Rabu (11/11/2026), saya mengalami sendiri sebuah peristiwa yang memberikan pelajaran tentang bagaimana fakta bisa kehilangan konteks ketika dibawa ke ruang media sosial.
Saya perlu menjelaskan kejadian sebenarnya di balik video yang beredar. Kedatangan kami ke MIN 2 Batu Aji bukan untuk mencampuri persoalan antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. Kepentingan PWI Batam sejak awal sudah kami tegaskan, yakni bersilaturahmi dengan pihak sekolah. Sementara itu, kehadiran konten kreator dan perwakilan orang tua siswa memiliki kepentingan tersendiri. Dua kepentingan yang berbeda itu sudah kami jelaskan secara terbuka.
Namun, karena keterbatasan ruang pertemuan, kami menawarkan agar pembicaraan dapat berlangsung dalam satu ruangan. Kedua pihak menyepakatinya. Kami pun mengambil posisi sebagai pembuka komunikasi sekaligus jembatan agar aspirasi orang tua siswa dapat disampaikan dengan lebih baik. Tidak ada pengambilalihan kewenangan sekolah. Tidak ada pula niat PWI Batam menjadi pembela salah satu pihak.
Kami hanya ingin memastikan bahwa orang tua memiliki kesempatan menyampaikan keluhannya dan pihak sekolah memiliki ruang untuk mendengarkan.
Bahkan, ketika perwakilan orang tua diminta menyimpulkan keluhannya agar dapat dicatat dan disampaikan kepada pihak sekolah, justru pada saat itulah muncul persoalan lain. Akun Facebook Rio Bastian mengunggah video dengan narasi, “Ulang infak 500.000 yg ditanya orang tua, ko malah wartawan yg menjawab, makin kacau ini. Sekolah min 2 batuaji.” Lalu disusul permintaan perhatian kepada Wali Kota Batam dan Kementerian Agama Batam.
Saya tidak sedang mempermasalahkan hak seseorang untuk merekam, mengkritik, ataupun menyampaikan pendapat. Itu bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dihormati. Tetapi, kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh membuat seseorang merasa berhak mengabaikan konteks sebuah peristiwa.
Pertanyaannya sederhana: apakah meminta orang tua siswa menyimpulkan keluhannya agar dapat dicatat sama artinya dengan wartawan mengambil alih kewenangan sekolah untuk menjawab? Apakah menjadi jembatan komunikasi dapat diterjemahkan sebagai tindakan memperkeruh persoalan?
Di sinilah saya merasa perlu memberikan catatan yang lebih luas. Peristiwa ini bukan satu-satunya alasan kami memberikan perhatian terhadap aktivitas Rio Bastian di lingkungan pendidikan Kota Batam.
Dalam beberapa waktu terakhir, PWI Batam menerima banyak pengaduan dari kepala sekolah. Hampir semua kepala sekolah yang menyampaikan pengaduan kepada kami mengungkapkan keresahan terkait pola kedatangan dan pendekatan yang mereka alami dari akun tersebut.
Ada kepala sekolah yang mengeluhkan cara kedatangannya yang dinilai intimidatif. Ada pula pengaduan mengenai komunikasi lanjutan melalui telepon yang menurut keterangan mereka disertai permintaan sejumlah uang dengan istilah uang kopi.
Saya tidak sedang membangun tuduhan tanpa dasar. PWI Batam memiliki dokumentasi dan bukti pendukung atas sejumlah pengaduan tersebut. Bukti-bukti itu akan menjadi bahan verifikasi dan, apabila diperlukan, diserahkan kepada pihak berwenang untuk diperiksa.
Saya ingin menegaskan: sekolah bukan tempat yang boleh didatangi dengan pendekatan yang membuat tenaga pendidik merasa tertekan. Kepala sekolah bukan orang yang harus menyediakan uang hanya agar dapat menjalankan tugasnya dengan tenang.
Kami justru senang apabila ada masyarakat yang kritis terhadap pengelolaan sekolah. Kami menghargai orang-orang yang berani mempertanyakan penggunaan dana pendidikan, dana BOS, infak, pembangunan, maupun kebijakan kepala sekolah. Silakan kritik sekolah. Silakan awasi penggunaan anggaran. Silakan minta transparansi.
Tetapi, kritik harus disertai fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan hanya membawa potongan informasi, membangun dugaan, lalu menyebarkannya seolah-olah sudah menjadi kebenaran. Jika ada dugaan penyimpangan, tunjukkan datanya. Jika ada persoalan penggunaan uang, telusuri alirannya. Jika kepala sekolah dianggap melakukan kesalahan, berikan kesempatan untuk menjelaskan. Jangan sampai fungsi kontrol sosial berubah menjadi tekanan sosial.
Ada perbedaan mendasar antara menjalankan fungsi kontrol sosial dan menggunakan nama kontrol sosial untuk menekan seseorang. Wartawan bekerja berdasarkan kaidah jurnalistik, Kode Etik Jurnalistik, verifikasi, keberimbangan, dan konfirmasi. Sementara itu, konten kreator memiliki ruang berekspresi sesuai ketentuan hukum. Namun, siapa pun yang menyampaikan informasi kepada publik tetap harus bertanggung jawab terhadap kebenaran dan dampak dari informasi tersebut.
Memiliki kamera tidak otomatis menjadikan seseorang wartawan. Memiliki banyak pengikut tidak otomatis membuat setiap narasi menjadi kebenaran. Dan mengkritik sekolah tidak otomatis memberikan seseorang kewenangan untuk memperlakukan kepala sekolah sesuka hati. Jangan sampai seseorang begitu bersemangat mengawasi orang lain, tetapi lupa mengawasi caranya sendiri ketika menyampaikan informasi.
PWI Batam tidak ingin menghakimi siapa pun. Namun, apabila bukti-bukti yang kami miliki menunjukkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, terdapat konsekuensi hukum yang dapat ditempuh. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur pencemaran nama baik dalam Pasal 433, fitnah dalam Pasal 434, serta pemberatan pidana sepertiga apabila penghinaan dilakukan melalui sarana teknologi informasi sebagaimana Pasal 441 ayat (1). Sementara itu, Pasal 448 mengatur pemaksaan, Pasal 482 mengatur pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan Pasal 483 mengatur pengancaman melalui ancaman pencemaran atau pembukaan rahasia untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
Ketentuan tersebut bukan untuk menakut-nakuti, melainkan mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tetap memiliki batas hukum. Permintaan uang kopi tidak otomatis merupakan pemerasan. Harus dibuktikan adanya unsur pemaksaan, ancaman, maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, serta bukti pendukung lainnya. Jika unsur-unsurnya terpenuhi, persoalan tersebut dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Kami tidak sedang menyatakan seseorang telah bersalah. Kami sedang mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi, fungsi kontrol sosial, dan aktivitas membuat konten tetap memiliki batas hukum. PWI Batam juga tidak akan mencampuradukkan persoalan pribadi dengan persoalan profesi. Jika ada dugaan pelanggaran hukum, biarkan mekanisme hukum yang bekerja.
PWI Batam tidak datang untuk mengurus persoalan infak. PWI Batam juga tidak datang untuk menghalangi orang tua menyampaikan keluhannya. Kami datang dengan kepentingan organisasi, kemudian bersedia membuka ruang komunikasi karena melihat ada kebutuhan untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan.
Bukankah itu justru sesuatu yang patut dihargai?
Jika memang ada bagian dari tindakan PWI Batam yang dianggap keliru, silakan tunjukkan bagian mana. Jika ada pernyataan yang dianggap tidak tepat, silakan sampaikan. Kami terbuka untuk dikritik dan dikoreksi. Namun, kami juga berhak meminta agar fakta tidak dipelintir dan peran kami tidak digambarkan secara berbeda dari apa yang sesungguhnya terjadi.
Saya tidak ingin menjadikan peristiwa ini sebagai pertengkaran antara wartawan dan konten kreator. Profesi boleh berbeda, cara bekerja boleh berbeda, tetapi tanggung jawab terhadap kebenaran informasi semestinya tidak berbeda.
Kepada para kepala sekolah di Batam, saya ingin menyampaikan bahwa PWI Batam terbuka menerima pengaduan dan akan membantu mengarahkan persoalan sesuai mekanisme yang benar. Jangan takut menyampaikan keberatan apabila mengalami tindakan yang dirasakan mengintimidasi. Dokumentasikan setiap peristiwa dan jangan mengambil kesimpulan sendiri sebelum fakta diperiksa.
Rabu sore saya menanyakan apa maksud Rio Bastian membuat narasi demikian. Ia hanya menjawab salam saya, tetapi tidak memberikan penjelasan.
Kepada siapa pun yang datang ke sekolah dengan membawa nama kontrol sosial, ingatlah: sekolah adalah tempat orang mendidik dan dididik. Bukan tempat untuk menumbuhkan ketakutan. Kritiklah dengan data, bertanyalah dengan santun, dan sampaikanlah sesuatu berdasarkan fakta.
Sebab, yang paling berbahaya bukanlah orang yang berbeda pendapat dengan kita, melainkan ketika fakta yang sebenarnya sudah diketahui justru disajikan dengan cara yang membuat publik mempercayai sesuatu yang berbeda.
Salam hormat untuk kebebasan berekspresi. Salam hormat pula untuk kejujuran dalam menyampaikan fakta.
M.A. Khafi Anshary
Ketua PWI Batam
