Bataminfo.co.id, Batam – Hampir sebulan pascapemadaman listrik massal atau blackout yang melanda Batam, Bintan, dan Tanjungpinang pada 12 Oktober 2026, realisasi kompensasi bagi pelanggan terdampak masih dipertanyakan.
Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pemuda Bentan (DPP P2B) mendesak PT PLN Batam segera merealisasikan kompensasi yang sebelumnya telah diumumkan kepada publik. Mereka menilai masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji yang belum jelas pelaksanaannya.
Ketua DPP P2B, Hendra, mengatakan dampak pemadaman listrik tersebut sangat dirasakan masyarakat, terutama warga Bintan dan sebagian Tanjungpinang yang harus bertahan tanpa pasokan listrik hingga sekitar 52–53 jam.
Menurutnya, gangguan tersebut bukan hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga memukul kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari pedagang kecil, pelaku UMKM hingga nelayan.
“Warga Tanjungpinang dan Bintan belum merasakan kompensasi itu di tagihan mereka. PLN sebelumnya menyampaikan janji melalui media, tetapi masyarakat masih menunggu realisasinya. Kami mendesak PLN segera memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak blackout,” tegas Hendra.
Janji Kompensasi Masih Menunggu Realisasi
Sebelumnya, dalam konferensi pers pada 18 Oktober 2026, PLN Batam menyampaikan rencana pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak. Skema yang diumumkan meliputi 10 persen dari biaya beban untuk pelanggan reguler dan 15 hingga 25 persen untuk layanan khusus.
Namun, hingga awal November 2026, DPP P2B menilai belum ada kepastian yang memadai mengenai realisasi kompensasi, khususnya bagi pelanggan di wilayah Bintan.
Hendra menyebut Manager PLN ULP Tanjunguban, Muhammad Husni Armi, sebelumnya mengakui bahwa berkas kompensasi di wilayah Bintan masih dalam tahap validasi. Sementara itu, bentuk, besaran, dan jadwal pemberiannya belum memperoleh kepastian.
Bagi DPP P2B, proses validasi seharusnya tidak membuat masyarakat terus menunggu tanpa kejelasan. PLN diminta terbuka menyampaikan perkembangan dan memastikan hak pelanggan tidak terabaikan.
Kerugian Warga Tak Sebanding dengan Kompensasi
DPP P2B juga mempertanyakan apakah skema kompensasi yang diumumkan PLN telah sebanding dengan dampak yang dialami masyarakat.
Selama pemadaman berlangsung, sejumlah pelaku UMKM terpaksa menghentikan usaha. Hasil tangkapan nelayan terancam membusuk akibat keterbatasan es, bahan makanan rusak, hingga muncul laporan kerusakan peralatan elektronik.
Hendra menilai kompensasi berdasarkan tingkat mutu pelayanan listrik perlu dibedakan dari klaim kerugian individual yang dapat dibuktikan. Menurutnya, pelanggan yang mengalami kerugian nyata juga harus memperoleh penjelasan mengenai jalur pengaduan dan mekanisme penyelesaiannya.
“Warga bukan meminta gratisan. Warga hanya meminta haknya. Kalau masyarakat harus menanggung dampak blackout sampai hampir tiga hari, jangan sampai seluruh kerugian justru dibebankan kepada pelanggan. PLN harus segera memberikan kepastian dan merealisasikan kompensasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pandangan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau yang disebut meminta agar aspek keadilan dalam pemberian kompensasi diperhatikan. Pelanggan yang mengalami kerugian ekonomi konkret didorong mengajukan keberatan resmi dengan melampirkan bukti pendukung.
DPP P2B Ajak Warga Mengadu ke Ombudsman dan YLKI
Sebagai langkah lanjutan, DPP P2B mengajak masyarakat yang merasa berhak tetapi belum menerima kompensasi melalui tagihan November 2026 untuk menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman RI Perwakilan Kepri maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Hendra berharap pengaduan tersebut dapat menjadi langkah bersama untuk memperjuangkan hak pelanggan sekaligus mendorong PLN Batam memberikan penjelasan terbuka.
DPP P2B menegaskan, PLN harus menunjukkan tanggung jawab melalui kepastian jadwal penyaluran kompensasi, mekanisme penghitungan, serta informasi yang mudah diakses masyarakat.
“Jangan tunggu masyarakat kembali marah baru ada tindakan. Segera realisasikan kompensasi dan berikan penjelasan terbuka. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan listrik yang andal sekaligus kepastian atas hak-haknya,” tutup Hendra.
(Budi)
