Bataminfo.co.id, Bintan – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, diwarnai dugaan praktik politik uang atau money politics.
Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah warga mengungkapkan adanya pembagian uang yang diduga dilakukan oleh salah satu Calon Kepala Desa (Cakades) kepada masyarakat menjelang pemungutan suara, Selasa (11/11/2026).
Berdasarkan keterangan sejumlah warga yang ditemui media ini di sekitar lokasi pemungutan suara, calon kepala desa yang diduga terlibat disebut berinisial R. Calon tersebut diduga memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dengan harapan memperoleh dukungan dan suara dalam Pilkades.
Bahkan, nominal uang yang disebut-sebut dibagikan kepada masyarakat bervariasi, mulai dari Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per orang.
Beberapa warga yang ditemui media ini mengungkapkan, dugaan pembagian uang tersebut terjadi di sejumlah wilayah tempat pemungutan suara (TPS).
Menurut pengakuan warga, dari total enam TPS yang tersebar di Desa Gunung Kijang, empat TPS diduga menjadi lokasi pembagian uang sebesar Rp300 ribu per pemilih. Sementara itu, dua TPS lainnya disebut-sebut menerima uang dengan nominal mencapai Rp500 ribu per pemilih.
“Kalau yang saya dengar, ada yang mendapatkan Rp300 ribu, ada juga yang Rp500 ribu,” ungkap seorang warga kepada media ini, 11 November 2026.
Media ini kemudian melakukan pemantauan langsung ke sejumlah kampung dan lokasi TPS untuk menelusuri informasi tersebut. Dari hasil penelusuran awal, dugaan praktik politik uang itu menjadi perbincangan di tengah masyarakat saat proses pemungutan suara berlangsung.
Diketahui, terdapat tiga calon yang berkontestasi dalam Pilkades Desa Gunung Kijang 2026. Ketiganya yakni Asmilizar, S.Sos., yang memperoleh nomor urut 1, Suparno dengan nomor urut 2, serta Roslina, S.E., yang memperoleh nomor urut 3.
Salah satu calon yang disebut-sebut warga dalam dugaan praktik politik uang tersebut merupakan sosok berinisial R.
Informasi lain yang diperoleh menyebutkan, calon berinisial R berasal dari keluarga yang memiliki rekam jejak dalam pemerintahan desa. Orang tuanya diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Desa Gunung Kijang dan saat ini merupakan anggota DPRD Kabupaten Bintan dari partai politik berlambang Mercy.
Meski demikian, informasi mengenai latar belakang keluarga tersebut tidak serta-merta membuktikan keterlibatan calon bersangkutan dalam dugaan praktik politik uang.
Sebagaimana diketahui, Desa Gunung Kijang memiliki sekitar 2.134 pemilih berdasarkan data sementara persiapan Pilkades 2026, dengan enam TPS yang disiapkan untuk mengakomodasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
Adapun proses pemungutan suara berlangsung pada Selasa (11/11/2026), mulai pukul 08.00 WIB hingga 14.00 WIB. Apabila jumlah pemilih yang hadir belum memenuhi ketentuan kehadiran dua pertiga dari daftar pemilih tetap (DPT), waktu pemungutan suara dapat diperpanjang selama satu jam sesuai ketentuan panitia.
Jika dugaan tersebut benar, praktik politik uang berpotensi mencederai prinsip demokrasi serta merusak integritas pelaksanaan Pilkades. Sebab, masyarakat seharusnya memiliki kebebasan menentukan pemimpin berdasarkan pilihan dan pertimbangan masing-masing, bukan karena iming-iming sejumlah uang.
Panitia Pilkades, pengawas, serta instansi berwenang pun diharapkan tidak tinggal diam dan segera menelusuri informasi tersebut secara objektif dan transparan. Dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pembagian uang tersebut masih berdasarkan keterangan sejumlah warga dan belum dapat dipastikan kebenarannya secara independen. Media ini masih berupaya meminta klarifikasi dari ketiga calon kepala desa, khususnya calon yang disebut dalam tudingan tersebut, serta panitia Pilkades dan pihak berwenang.
(Budi)
