Bataminfo.co.id, Jakarta — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan menyampaikan niatannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai pertemuan tertutup antara Presiden dan Wakil Presiden di Istana.
Pertemuan tersebut dilaporkan berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa (10/11). Dalam pertemuan itu, Gibran menyatakan niatnya untuk mundur di tengah dinamika politik yang berkembang, khususnya yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Poin-Poin Penting Terkait Pertemuan dan Dinamika Politik:
Respons Presiden: Mensesneg meluruskan bahwa tidak benar Presiden Prabowo menolak niatan tersebut. Sebaliknya, dalam diskusi yang berlangsung, Presiden banyak memberikan saran dan masukan kepada Gibran.
Proses Hukum Lanjutan: Gibran juga memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Polemik Ijazah dan Tekanan Politik: Keputusan ini muncul di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen. Sebelumnya, sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.
Putusan Lembaga Peradilan: Mahkamah Agung (MA) sebelumnya memutuskan bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan SMA milik Gibran—yang digunakan sebagai syarat pendaftaran pada Pilpres 2024—dinilai tidak sah.
Putusan ini memperkuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan bukti dokumen tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Di sisi lain, Gibran sebelumnya sempat merespons polemik ini dengan menyatakan bahwa dirinya menempuh pendidikan perguruan tinggi strata satu (S1) di Singapura, yang membuktikan bahwa ia telah menyelesaikan jenjang pendidikan menengahnya.
