Bataminfo.co.id, Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2022 melaksanakan kegiatan Kerja sama bersama Desa Ponggok Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, hal ini di lakukan demi meningkatkan Pendapatan Asli Desa karena pada tahun tersebut Desa Ponggok mampu menghasilkan 15 Miliar per tahun dari wisata destinasi bawah air
Desa Ponggok beberapa waktu lalu sempat viral secara nasional dengan destinasi bawah airnya. Wisata Unggul Ponggok dan inovasi lainnya bahkan hingga saat ini menjadi keran terbesar dalam komentar Pendapatan Desa dimana dari sebelumnya Rp5 Juta pertahun menjadi Rp15 Miliar pertahun. Bahkan di masa pandemi Covid-19 pun masih bisa bertahan dengan Pendapatan Rp6 Miliar per tahun
Dengan adanya hal tersebut pemerintah Kabupaten Bintan menjalin kerja sama, dan disepakati bahwa ada 7 Desa yang berada di kabupaten Bintan siap bekerjasama dengan desa Ponggok demi meningkatkan nilai investasi wisata di daerahnya
Adapun 7 Desa tersebut adalah Desa Numbing, Air Gelubi, Berakit, Teluk Bakau, Toapaya, Toapaya Utara hingga Kuala Sempang. Semuanya dipersiapkan dengan beragam potensi Desa yang dimiliki. Sudah diinventarisir potensi yang ada, sudah dibuat skema brandingnya. Tinggal dimanifestasikan semua dalam pelaksanaanya.
Namun setelah berjalannya waktu hal ini mendapatkan atensi khusus dari ketua Umum Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD Hima Persis) Tanjungpinang-Bintan Muhammad Zhein Noor Ramadhan bahkan menyoroti Program pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai program kerjasama pemerintah Kabupaten Bintan dengan Desa Ponggok, Kabupaten Klaten pada tahun 2022 yang lalu.
“Pada Februari 2022 yang lalu pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan, telah menjalin kerjasama dan mendatangkan konsultan dari Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Yang mana ada 7 Desa di Bintan yang menjadi target pembinaan dan pendampingan oleh konsultan dari Desa Ponggok. Dengan sasaran dan capaian dari program tersebut dapat mendongkrak PADes ke-7 Desa hingga miliaran rupiah per tahun. 7 Desa yang menjadi target pembinaan dan pendampingan yaitu Desa Numbing, Air Glubi, Berakit, Teluk Bakau, Toapaya, Toapaya Utara, dan Desa Kuala Sempang,”ungkap Zein begitu sapan akrabnya kepada media Bataminfo.co.id pada Rabu (29/05)
Selain itu Zein menyayangkan bahwa kondisi terkini dari Ke-7 Desa tersebut tidak ada satupun yang mencapai target dari apa yang menjadi capaian pada program tersebut.
“Kami Menilai Pemerintah Kabupaten Bintan Gagal dalam melakukan berbagai program demi meningkatkan Pendapatan asli daerah lewat pendapatan asli Desa hal ini menjadi bukti catatan tersendiri kepada Sekretaris Daerah Yaitu Roni Kartika, karena pada tahun 2022 Beliau menjabat sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), kami rasa beliau gagal dalam menjalankan programnya dimana progress dari program tersebut gagal, karena hingga saat ini PADes di 7 Desa tersebut tidak mencapai target, bahkan ketika kami konfirmasi, saat ini pada tahun 2023 PADes 7 Desa Tersebut masih puluhan juta per tahun, “ungkap Zein kembali
Dari informasi yang di dapatkan media ini di lapangan dan dari pengakuan kepala BPD bahwa kegiatan tersebut tidak masuk dalam Musyawarah Pembangunan Desa (Musrembangdes) Bintan Tahun 2022 bahkan kegiatan tersebut menelan dari anggaran Desa lewat ADD dan DD sekitar 150 Juta per Desa
“Saat ini kami sangat menyayangkan dari informasi yang kami peroleh dari beberapa desa yang menjadi target program, jangankan menghasilkan PADes miliaran rupiah, ratusan juta saja tidak tercapai, ” jelasnya kembalk
Ia melanjutkan ” Dari kajian yang kami lakukan program tersebut dinilai gagal dan hanya membuang – Buang anggaran Desa yang tidak tahu ke peruntukan nya untuk apa saja,”
“Dari informasi yang di dapatkan bahwa tiap Desa mengeluarkan anggaran 150 juta dari kegiatan tersebut artinya jika di kali 7 total pengeluaran anggaran tersebut mencapai miliaran rupiah, namun inpect dari kegiatan tersebut tidak ada sama sekali” ungkapnya kembali
Hingga berita ini di muat, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika belum membalas pesan satupun yang ditanyakan media ini, padahal konfirmasi telah dilayangkan 2 hari sejak tulisan ini terbit, kami bahkan menganggap Sekretaris Daerah Roni Kartika berkompeten dalam menjawab pertanyaan wartawan karena pada tahun pelaksanaan program tersebut beliau menjabat Kadis PMD (Budi)
