Batam – Setiap hari, kapal-kapal petikemas tampak hilir mudik di perairan Batam, seolah tak pernah lelah mengangkut denyut ekonomi dari berbagai penjuru dunia.
Di geladak besi mereka tersimpan cerita tentang perdagangan, tentang jarak yang dipersingkat, tentang logistik yang bergerak lebih cepat dari bayangan manusia.
Semua berharap Batam tumbuh menjadi pelabuhan besar, membanggakan, dan disegani negara tetangga. Infrastruktur dibangun, layanan diperbaiki, investasi dipoles semenarik mungkin.
Namun kenyataan memiliki cara sendiri untuk mengejek mimpi. Sebab Batam bukan hanya pelabuhan, melainkan arena tempat lembaga-lembaga berebut panggung. Kapal yang datang untuk bongkar muat logistik justru kerap menjadi lokasi unjuk kewenangan.
Satu lembaga naik, disusul lembaga lain, dan kemudian lembaga lain lagi. Bukan untuk keselamatan pelayaran, tetapi untuk menegaskan: “Saya juga berhak.”
Kapal pun belajar berhitung. Mereka datang, tapi tak ingin tinggal. Sebab apa gunanya pelabuhan megah jika kepastian hukum justru tenggelam di bawah ombak ego?
Di Pelabuhan Petikemas Batuampar, Jumat (21/11/2025), Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), berdiri sembari menatap lalu lintas laut yang sibuk namun rapuh. Ia menyampaikakan dengan nada keprihatinan.
“Leading sektor keselamatan itu Kementerian Perhubungan Laut melalui KSOP. Tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur. Itu ada di UU Nomor 17 Tahun 2008,” ujarnya tegas.
Pesannya sederhana:
satu otoritas, satu komando.
Namun praktik di lapangan jauh dari sederhana.
“Kalau ada instansi lain masuk, KSOP jangan diam,” lanjutnya. “Pengusaha pasti tidak berani melawan. Tapi Kemenhub harus berani.”
Dalam penjelasannya, ia mengingatkan betapa besar peran Kementerian Perhubungan , sebuah peran yang ironisnya sering diremehkan.
Bambang menyebut transportasi KRL Jabodetabek yang setiap hari mengangkut 1,2 juta penumpang. Jika dikalikan setahun, angka itu setara dengan seluruh populasi Indonesia, dan tanpa kecelakaan.
“Bisakah pihak keamanan mengawal 265 juta penduduk tanpa ada satu pun kejahatan? Tidak bisa,” katanya bernada satir.
Hal yang sama terjadi di laut. 1 miliar ton logistik diselamatkan setiap tahun tanpa kecelakaan besar. Jika seluruhnya setara beras Rp 10 ribu per kilogram, nilainya Rp 10 ribu triliun.
“Apakah ada instansi lain yang mampu menyelamatkan Rp10 ribu triliun tanpa pencurian atau perampokan?” tanya Bambang. “Hanya Kemenhub.”
Lalu datang ironi berikutnya.
Gaji eselon II di Kemenkeu Rp150 juta. Kepala KSOP, yang menyelamatkan nyawa publik dan uang publik, hanya Rp29 juta.
Dunia birokrasi memang aneh: semakin besar tanggung jawab, semakin kecil penghargaan.
Namun di Batam, yang lebih menyakitkan dari rendahnya penghargaan adalah kaburnya kewenangan. KSOP, lembaga yang seharusnya memegang kendali laut, sering tidak dihormati. Banyak pihak naik ke kapal, menggelar “inspeksi”, dan menancapkan kuasa, meski tanpa mandat.
“Pasal 282 jelas. Otoritas laut itu KSOP. Mau polisi, mau jenderal, mau siapa pun, di wilayah ini tidak ada yang lebih kuat dari KSOP,” tegas Bambang. “Kalau ada yang tidak terima, laporkan ke saya.”
Di sisi lain, Batam membutuhkan pembangunan pelabuhan petikemas yang lebih ambisius, bukan hanya dari sisi kedalaman laut dan crane, tetapi percepatan layanan untuk menarik kapal generasi raksasa. Sementara negara tetangga sudah berbicara 65 juta kontainer per tahun, Batam masih berkutat pada 900 ribu.
Semua sepakat, Batam punya lokasi strategis, lahan luas, bahkan peluang menjadi simpul industri untuk Jepang, Korea, dan Eropa. Jika industri berdiri dan terhubung langsung dengan pelabuhan, Batam bisa jadi titik ekonomi paling semarak di Asia, bahkan lebih dari Singapura yang sudah kehabisan lahan.
Mimpinya jelas.
Modalnya ada.
Teknologinya mampu dikejar.
Yang belum terpenuhi hanya satu: kepastian siapa sebenarnya berkuasa di laut Batam.
Tanpa itu, Batam bukan pelabuhan besar, hanya panggung besar untuk adu kewenangan.
Bambang menutup kunjungannya dengan optimisme yang dingin namun tajam.
“Semua yang dibutuhkan Batam sudah ada. Tinggal mengembangkan pelabuhannya dan memastikan kepastian hukumnya.”
Sederhana.
Tetapi jika yang sederhana saja belum bisa dipenuhi, bagaimana Batam bisa memimpin peradaban laut?
Untuk saat ini, kapal-kapal dunia masih melihat Batam, bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai pertanyaan.
Amankah berlabuh di Batam?
(JKF)
