Bataminfo.co.id, Tanjungpinang – Sebagai provinsi kepulauan sekaligus wilayah perbatasan negara, Kepulauan Riau (Kepri) memiliki posisi strategis dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan, sekaligus mengembangkan potensi kemaritiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam pelaksanaan Pembinaan Teritorial Terintegrasi di wilayah kerja Kodaeral IV, yang digelar di Pelataran Gedung Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu (19/9/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Republik Indonesia Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, yang mewakili Gubernur Kepri Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasi kepada KASAL, Pusteral, Koarmada I, dan Kodaeral IV atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak KASAL di Negeri Segantang Lada. Kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas terselenggaranya kegiatan Pembinaan Teritorial Terintegrasi di wilayah Kepulauan Riau,” kata Misni.
Menurut Misni, kehadiran KASAL di Kepri menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung tata kelola wilayah perbatasan.
“Bagi Kepulauan Riau, kegiatan ini memiliki makna yang sangat strategis. Posisi Kepri sebagai wilayah kepulauan menjadikan aspek pertahanan dan pembangunan masyarakat pesisir perlu berjalan secara beriringan,” ujarnya.
Misni menegaskan bahwa laut memiliki peran yang jauh lebih luas bagi masyarakat Kepri. Laut tidak hanya menjadi jalur penghubung antarpulau, tetapi juga menjadi ruang kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat.
“Laut bukanlah pemisah antarpulau. Laut merupakan ruang kehidupan, ruang ekonomi, ruang budaya, sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara,” tegasnya.
Karena itu, menurutnya, pembinaan teritorial di wilayah kepulauan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai unsur.
Pembinaan tersebut, kata Misni, tidak semata-mata diarahkan pada aspek pertahanan, tetapi juga harus mampu mendorong pemberdayaan potensi wilayah dan memperkuat keterlibatan masyarakat pesisir.
“Pembinaan teritorial yang dilaksanakan secara terintegrasi menjadi penting untuk membangun keterhubungan antara kekuatan pertahanan, pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir,” jelasnya.
Lebih lanjut, Misni menyebut kekayaan dan potensi kemaritiman Kepri dapat menjadi salah satu kekuatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami melihat bahwa pembinaan teritorial hari ini tidak hanya berbicara mengenai aspek pertahanan, tetapi juga bagaimana potensi wilayah dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Ia kemudian mengaitkan semangat pembinaan teritorial tersebut dengan pelaksanaan Festival Bahari Kepri 2026, yang mengangkat berbagai potensi daerah, mulai dari kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, kebudayaan hingga kegiatan sosial masyarakat.
“Semangat kegiatan ini sejalan dengan Festival Bahari Kepri 2026 yang mempertemukan berbagai potensi kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, kebudayaan, serta kegiatan sosial masyarakat,” imbuhnya.
Menurut Misni, pembangunan Kepri sebagai wilayah kepulauan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pertahanan, pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat dinilai perlu berjalan dalam satu arah agar potensi maritim dapat memberikan manfaat yang lebih luas.
Ia berharap sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam menjaga sekaligus mengembangkan potensi wilayah Kepri.
“Kekuatan maritim akan semakin kokoh apabila dibangun bersama oleh TNI, pemerintah, dunia usaha, komunitas dan masyarakat,” tutupnya.
(Budi)
