Bataminfo.co.id, Bintan – Audiensi terkait rencana kegiatan sedimentasi pasir laut di Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, berujung ricuh. Forum yang digelar pada Selasa, 19 Mei 2026, itu justru memantik kemarahan nelayan setelah mereka merasa tidak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi.
Pertemuan yang berlangsung di Balai Serbaguna Dusun I tersebut awalnya dimaksudkan sebagai wadah dialog antara masyarakat dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Namun situasi berubah tegang ketika nelayan menganggap forum tidak berjalan adil.
Ketua Aliansi Nelayan Pesisir Bintan, Rudi Herdiawan, menyebut sejak awal audiensi, suara nelayan justru tersisih.
“Dari awal kunjungan, yang diberikan kesempatan berbicara justru masyarakat pendatang. Sementara kami nelayan saat ingin menyampaikan pendapat malah ditahan,” tegasnya.
Menurut Rudi, puncak kekecewaan terjadi ketika forum dihentikan secara tiba-tiba, padahal nelayan belum sempat menyampaikan pandangan mereka secara terbuka.
“Acara ditutup saat kami belum bicara. Kami ini yang terdampak langsung, tapi tidak didengar. Kami seperti dilarang bersuara,” ujarnya.
Kondisi tersebut memicu ketegangan di lokasi. Nelayan yang merasa diabaikan terlibat adu argumen dengan sejumlah peserta lain yang dinilai bukan pihak terdampak langsung, namun justru diberikan ruang dalam forum.
“Di situ terjadi keributan. Nelayan tidak terima karena yang didengar bukan suara kami. Padahal kami yang akan terdampak langsung,” kata Rudi.
Ia juga menyoroti dugaan adanya ketimpangan dalam proses penyerapan aspirasi, di mana kelompok masyarakat yang bukan nelayan justru lebih dominan dalam forum tersebut.
“Yang didengar bukan masyarakat yang hidup dari laut. Ini yang membuat kami merasa tidak dihargai,” tambahnya.
Audiensi tersebut diketahui hanya berlangsung singkat, sekitar pukul 09.30 hingga 10.30 WIB. Dalam waktu yang terbatas itu, nelayan menilai forum belum cukup untuk membahas persoalan besar yang menyangkut ruang hidup mereka.
Kekecewaan nelayan semakin dalam karena tidak adanya keputusan konkret dari pertemuan tersebut. Kehadiran pejabat pemerintah, termasuk dari tingkat provinsi, dinilai belum mampu menjawab tuntutan masyarakat pesisir.
Peristiwa ini menjadi potret nyata memanasnya penolakan terhadap rencana sedimentasi laut di wilayah Bintan. Bagi nelayan, persoalan ini bukan sekadar kebijakan, melainkan menyangkut masa depan penghidupan mereka di laut.
“Kami hanya ingin didengar. Kalau suara kami terus diabaikan, kami akan terus bergerak,” tutup Rudi.
Ia menambahkan bahwa, Legislatif Provinsi Kepri dan Juga Kabupaten Bintan tidak hadir di lokasi pada, Seharusnya mereka datang untuk mendengar aspirasi dari Masyarakat
“Seharusnya mereka datang, karena kami bagian dari rakyat, karena suara rakyat memng seharusnya didengar,” jelasnya kembali
