Bataminfo.co.id, Batam— Sorotan tajam dan kritik pedas masyarakat kembali mengarah pada tata kelola jajaran manajerial dan pengawasan PT PLN Batam. Publik mempertanyakan kompetensi dan profesionalisme pengisian jabatan jajaran Dewan Komisaris yang dinilai lebih kental dengan nuansa bagi-bagi jatah politik ketimbang kapabilitas teknis di bidang kelistrikan dan energi.
Dua figur yang kini menjadi pusat perhatian dan sorotan publik adalah Usep RS dan Deni Firzan.
Sederet Latar Belakang Politisi dan Olahraga
Berdasarkan rekam jejak yang beredar, Usep RS dikenal luas di Kepulauan Riau sebagai mantan calon legislatif (caleg) serta pengurus di KONI Kepri. Sementara itu, Deni Firzan tercatat memiliki latar belakang politik yang cukup kental.
Dokumen resmi dan data publik mencatat perjalanan politik Deni Firzan sebagai berikut:
Diangkat sebagai Bendahara DPC Partai Gerindra Kota Batam pada Agustus 2021.
Maju sebagai Calon Anggota DPRD Kota Batam pada Pemilu 2024 dari Dapil Batam 2 (Bengkong dan Batu Ampar) dengan meraih 3.296 suara.
Sempat mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), meski akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima.
Terlibat aktif sebagai Pembina Barisan Pemenangan Claudia (BPC) Kepri dalam agenda pemenangan Pilkada Batam 2024.
Menjabat sebagai Komisaris Independen PT PLN Batam pada 2025, yang kemudian diikuti dengan pengunduran dirinya dari kepengurusan partai.
Penunjukan figur dengan rekam jejak murni politik dan organisasi keolahragaan untuk mengawasi perusahaan penyedia listrik vital di Kota Batam memicu gelombang kritik pedas dari masyarakat.
Bukan Bidangnya (Mismatch Kapabilitas): Sektor kelistrikan membutuhkan pengawasan ketat dari ahli energi, manajemen korporasi, atau pakar regulasi publik. Publik meragukan sejauh mana rekam jejak sebagai pengurus olahraga maupun pengurus partai politik mampu mendorong perbaikan kinerja teknis PLN Batam yang sering dikeluhkan masyarakat.
Label “Komisaris Independen” yang Dipertanyakan: Meskipun Deni Firzan dikabarkan telah mengundurkan diri dari partai politik saat ditunjuk sebagai Komisaris Independen pada 2025, kedekatan rekam jejak politiknya yang masih sangat segar dinilai mengaburkan batas independensi yang hakiki.
Sorotan Kinerja Pelayanan PLN Batam: Dengan jajaran komisaris yang diisi oleh latar belakang non-teknis dan non-industri energi, publik mempertanyakan apakah fungsi pengawasan dewan komisaris benar-benar berjalan efektif untuk menyelesaikan masalah pemadaman, tarif, dan keandalan pasokan listrik di Batam.
Masyarakat mendesak agar penunjukan posisi strategis BUMD/BUMN anak perusahaan tidak sekadar dijadikan sarana “akomodasi politik” atau hadiah pasca-pemilu, melainkan berfokus pada profesionalisme demi kepentingan publik.
Krisis kelistrikan dan keterpurukan kinerja pelayanan PLN Batam adalah dampak nyata dari pengisian jajaran pengawas yang tidak kompeten di bidangnya. Masyarakat mendesak evaluasi total terhadap penunjukan komisaris titipan politik ini, agar PLN Batam dikelola oleh para profesional sejati yang mampu mencegah terjadinya blackout dan menjamin keandalan pasokan listrik demi kepentingan rakyat, bukan sekadar membagi-bagikan kursi jabatan.(zel)
