Bataminfo.co.id, Tanjungpinang — Pemadaman listrik atau blackout yang melanda wilayah Tanjungpinang dan sekitarnya tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada perekonomian nelayan tradisional dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perikanan.
Dampak tersebut menjadi sorotan Ketua Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS) Tanjungpinang-Bintan sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Zhein Noor Ramadhan, saat menyampaikan aspirasi dalam aksi di kantor PLN Tanjungpinang.
Zhein menilai gangguan pasokan listrik berpotensi menimbulkan kerugian serius bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan dan pelaku usaha perikanan yang bergantung pada ketersediaan es batu serta mesin pendingin untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
Menurutnya, ketika listrik padam dalam waktu lama, produksi es batu dapat terganggu dan mesin pendingin tidak berfungsi optimal. Kondisi ini membuat hasil tangkapan nelayan berisiko mengalami penurunan mutu, bahkan membusuk sebelum sempat dipasarkan.
“Bagi nelayan, hasil tangkapan bukan sekadar ikan. Itu adalah sumber penghidupan mereka dan keluarga. Ketika listrik padam, pasokan es batu terputus dan mesin pendingin tidak berfungsi, hasil tangkapan yang seharusnya dijual justru membusuk. Nelayan akhirnya menanggung kerugian dari sesuatu yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali mereka,” tegas Zhein.
Bukan Hanya Nelayan, UMKM Perikanan Ikut Terancam
Dampak blackout juga menjadi perhatian bagi pelaku UMKM perikanan yang mengolah hasil laut menjadi produk bernilai tambah, seperti bakso ikan dan berbagai olahan lainnya.
Gangguan listrik berkepanjangan dapat menghambat proses produksi sekaligus mengganggu penyimpanan bahan baku dan produk jadi. Akibatnya, pelaku usaha berisiko kehilangan modal, hasil produksi, hingga pendapatan yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga.
Zhein menilai kondisi tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis kelistrikan. Di balik gangguan pasokan listrik, terdapat masyarakat kecil yang harus menghadapi risiko kerugian ekonomi tanpa memiliki kendali atas sistem kelistrikan.
“PLN harus bertanggung jawab atas penanganan gangguan ini. Kami meminta penjelasan yang transparan mengenai penyebab blackout, langkah pemulihan yang dilakukan, serta upaya konkret untuk mencegah kejadian serupa terulang. Jangan sampai masyarakat nelayan dan pelaku UMKM perikanan menjadi pihak yang paling dirugikan, sementara mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan persoalan kelistrikan,” ujarnya.
Desak PLN Buka Data Kerugian dan Mekanisme Pengaduan
Selain mendesak percepatan pemulihan pasokan listrik di Tanjungpinang dan Bintan, Zhein meminta PLN menyampaikan informasi secara terbuka dan berkala mengenai perkembangan penanganan gangguan, termasuk potensi pemadaman lanjutan.
Ia juga mendorong PLN membuka ruang pengaduan bagi masyarakat terdampak, melakukan pendataan atas kerugian nelayan dan pelaku UMKM perikanan, serta memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian maupun kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar dampak ekonomi yang dialami masyarakat tidak terabaikan di tengah upaya pemulihan sistem kelistrikan.
“Jangan hanya berbicara tentang pemulihan jaringan, tetapi abaikan kerugian masyarakat. Ada nelayan yang kehilangan hasil tangkapannya, ada pelaku UMKM yang produknya membusuk, dan ada modal usaha yang hilang. Kami mendesak PLN segera menyelesaikan persoalan ini dan memberikan kejelasan mengenai langkah pertanggungjawabannya,” tambahnya.
Minta Pemulihan Listrik Disertai Solusi bagi Masyarakat
Zhein menegaskan, penyampaian aspirasi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil yang terdampak langsung oleh gangguan pelayanan kelistrikan.
Sebagai Ketua HIMA PERSIS Tanjungpinang-Bintan sekaligus Wasekjen KNTI Kepri, ia berharap PLN tidak hanya berfokus pada pemulihan teknis, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat, khususnya nelayan tradisional dan pelaku UMKM perikanan.
Baginya, keandalan pasokan listrik memiliki kaitan erat dengan keberlangsungan usaha masyarakat pesisir. Karena itu, pemulihan yang cepat, komunikasi yang transparan, serta kejelasan mekanisme pengaduan menjadi hal penting untuk menjawab keresahan warga.
“Listrik merupakan kebutuhan dasar yang menopang kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Karena itu, kami meminta PLN bertindak cepat, terbuka kepada publik, dan serius menyelesaikan persoalan ini. Jangan biarkan nelayan dan pelaku UMKM terus menanggung kerugian tanpa kepastian,” tutup Zhein.
(Budi)
