Bataminfo.co.id, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat melalui Rapat Asistensi Penyelarasan dan Inventarisasi Program Pembangunan Infrastruktur Pusat di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026–2027.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 4 tersebut dipimpin Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura. Forum ini menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur sekaligus upaya menyelaraskan program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar lebih terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat.
Nyanyang mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan instrumen penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, karakteristik Kepri sebagai provinsi kepulauan membutuhkan pola pembangunan yang terintegrasi dengan memperhatikan konektivitas antarpulau, keterbatasan akses, serta pemerataan pelayanan dasar.
“Pembangunan infrastruktur di Kepulauan Riau tidak boleh berjalan secara sektoral. Program pusat dan daerah harus saling mendukung, terutama dengan kawasan permukiman, pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri dan pariwisata, pelabuhan, serta sentra produksi masyarakat,” ujar Nyanyang.
Pemerintah Provinsi Kepri, lanjutnya, mengapresiasi sinergi dan kerja sama dengan balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan sejumlah balai dan satuan kerja kementerian yang menangani pembangunan jalan, sumber daya air, bangunan dan kawasan, prasarana strategis, serta penyediaan perumahan.
Di antaranya Plh. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam Nedy Hidayat, S.T., M.T.; perwakilan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau; Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepulauan Riau Riduan Kristian; serta perwakilan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kepulauan Riau.
Hadir pula sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yakni Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPP, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dr. H.T.S. Arif Fadillah, S.Sos., M.Si., selaku Perencana Ahli Utama.
Evaluasi Realisasi dan Hambatan
Dalam forum tersebut, Nyanyang meminta masing-masing kepala balai dan kepala satuan kerja menyampaikan capaian program, realisasi fisik tahun 2026, perkembangan administrasi, kegiatan yang telah selesai maupun yang masih berjalan, serta pekerjaan yang mengalami keterlambatan atau berpotensi tidak mencapai target.
Pemerintah Provinsi Kepri juga meminta seluruh balai dan satuan kerja menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah.
Nyanyang menegaskan Pemprov Kepri siap membantu menyelesaikan persoalan di lapangan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Kalau ada permasalahan yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi, kami siap hadir. Jangan sampai persoalan di lapangan berlarut-larut karena koordinasi yang tidak berjalan,” katanya.
Ia mencontohkan persoalan kebutuhan listrik, telekomunikasi, kesiapan lahan, serta berbagai infrastruktur pendukung di wilayah kepulauan yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Infrastruktur Air Jadi Perhatian
Sejumlah persoalan pengelolaan sumber daya air juga menjadi perhatian dalam rapat. Pemerintah Provinsi Kepri meminta pendalaman terhadap kondisi sejumlah waduk, dam, dan daerah aliran sungai yang berperan penting dalam penyediaan air serta pengendalian banjir.
Di antaranya kawasan Lancang Kuning, Sungai Pulai, wilayah Tanjung Uban, Batam, Anambas, dan Natuna.
Pemprov Kepri mendorong revitalisasi dan optimalisasi infrastruktur sumber daya air, termasuk mengantisipasi pendangkalan, kebocoran, serta potensi banjir di kawasan permukiman.
Persoalan tersebut dinilai penting mengingat ketahanan infrastruktur air memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, pertumbuhan kawasan permukiman, dan aktivitas ekonomi.
Anggaran Jalan Menurun
Dalam pembahasan pembangunan jalan, Pemprov Kepri menyoroti adanya penurunan alokasi program pembangunan jalan nasional di Kepri.
Kepala Dinas PUPRP Kepri Rodi Yantari menyampaikan bahwa salah satu penyebabnya adalah kondisi kemantapan jalan nasional di Kepri yang telah mencapai sekitar 100 persen. Dengan kondisi tersebut, pekerjaan jalan nasional ke depan lebih banyak diarahkan pada preservasi dan pemeliharaan.
Sebagai salah satu strategi, Pemprov Kepri tengah menyiapkan konsep peningkatan status sejumlah ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional.
“Jalan provinsi kita sekitar 620 kilometer yang tersebar di kabupaten dan kota. Kami sedang menyiapkan konsep peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional. Mudah-mudahan dengan langkah tersebut dukungan anggaran dari Kementerian PU dapat meningkat,” ujar Rodi.
Dalam rapat juga dibahas sejumlah usulan infrastruktur yang perlu diperjuangkan agar masuk dalam program pemerintah pusat, termasuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas serta fasilitas pendukung di sejumlah wilayah Kepri.
Perumahan dan Sanitasi
Sektor perumahan juga menjadi perhatian dalam rapat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat dukungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) APBN 2026 sebanyak 3.724 unit rumah yang dialokasikan bagi masyarakat di tujuh kabupaten/kota se-Kepri.
Pemerintah daerah menekankan bahwa pembangunan rumah perlu diiringi dengan penyediaan sanitasi dan infrastruktur dasar agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting bagi wilayah pesisir dan kepulauan seperti Anambas, Natuna, Batam, dan Lingga.
Pemprov Kepri juga mendorong perhatian lebih besar terhadap masyarakat suku laut yang masih tinggal di kawasan pesisir dan lokasi yang berpindah-pindah mengikuti kondisi lingkungan serta mata pencaharian.
Menurut Nyanyang, penanganan masyarakat suku laut tidak cukup hanya melalui pembangunan rumah. Program tersebut harus terintegrasi dengan sanitasi, akses pendidikan, konektivitas, dan penguatan ekonomi keluarga.
“Kalau hanya membangun rumah tanpa memperhatikan konektivitas dan kebutuhan dasar lainnya, hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu harus ada pendampingan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” katanya.
Sekolah Rakyat dan Program Strategis
Rapat juga membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Kepri. Sejumlah lokasi telah memasuki tahapan pelaksanaan, sementara beberapa lokasi lainnya masih membutuhkan penyelesaian persyaratan, seperti dokumen lahan, lingkungan, serta proses land clearing.
Pemprov Kepri meminta perangkat daerah terkait bersama balai dan satuan kerja untuk terus memantau kesiapan lokasi agar program tersebut dapat diusulkan dan direalisasikan sesuai ketentuan.
Hal itu dinilai penting mengingat kebutuhan pendidikan masyarakat di wilayah kepulauan memiliki karakteristik berbeda, terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil.
Tindak Lanjut Bersama
Wakil Gubernur Nyanyang menegaskan hasil rapat tidak berhenti pada pembahasan dan inventarisasi program. Setiap persoalan yang muncul harus ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi.
Pemerintah Provinsi Kepri akan melakukan sinkronisasi program pembangunan tahun 2027 dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat, termasuk mengoptimalkan peluang pembiayaan melalui APBN.
Sejumlah hal yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain penyelesaian dokumen lingkungan, penyusunan DED, usulan program infrastruktur melalui APBN, penanganan perumahan, usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta penyelesaian persoalan lahan.
“Pemprov Kepri juga akan menggelar rapat lanjutan secara tematik untuk membahas berbagai bottleneck pembangunan yang membutuhkan keputusan bersama,” jelasnya.
Melalui forum tersebut, Pemprov Kepri menegaskan komitmennya untuk membangun koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memastikan setiap investasi pembangunan memberikan dampak nyata terhadap konektivitas, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pelayanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
(Adv)
