Bataminfo.co.id, Tanjungpinang – Memasuki usia ke-24 tahun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menempatkan pemerataan pembangunan, penguatan konektivitas antarpulau, pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah, serta pelestarian identitas Melayu sebagai agenda penting pembangunan ke depan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad dalam Dialog Kepri Menyapa yang diselenggarakan TVRI Kepulauan Riau di Studio TVRI Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (23/9).
Dalam dialog yang mengangkat refleksi perjalanan 24 tahun Provinsi Kepri tersebut, Ansar mengatakan karakter geografis Kepri sebagai provinsi kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
“98 persen wilayah kita adalah lautan dan hanya 2 persen daratan. Problem konektivitas, menjamin ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, serta pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi memang memiliki tantangan tersendiri,” kata Ansar.
Menurut dia, pembentukan Provinsi Kepri pada 2002 menjadi tonggak penting dalam upaya mempercepat pembangunan wilayah yang sebelumnya memiliki rentang kendali pemerintahan yang sangat luas.
Dalam kurun 24 tahun, kata Ansar, telah terjadi berbagai perubahan, termasuk terbentuknya sejumlah daerah otonom yang membuat pelayanan pemerintahan dan pembangunan semakin dekat dengan masyarakat.
Namun, ia menegaskan pembangunan Kepri tidak dapat hanya bertumpu pada satu wilayah. Batam sebagai pusat industri dan investasi perlu berjalan beriringan dengan kabupaten dan kota lainnya.
“Strategi pembangunan yang kita lakukan adalah pengembangan kawasan sesuai posisi strategis dan kekuatan sektor masing-masing wilayah,” ujarnya.
Dorong Pemerataan Investasi
Ansar mengatakan pemerintah daerah terus berupaya agar aktivitas investasi dan pengembangan kawasan ekonomi tidak terkonsentrasi di Batam.
Untuk Bintan dan Karimun, pemerintah daerah terus mendorong agar kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dapat memperoleh perlakuan yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan daya tarik investasi.
“Kita terus mengusulkan agar kawasan-kawasan di Bintan dan Karimun mendapatkan perlakuan yang sama seperti Batam,” katanya.
Menurut Ansar, kepastian hukum dan kepastian perlakuan kawasan menjadi faktor penting bagi investor. Ia meyakini perluasan skema kawasan perdagangan bebas akan memberikan ruang yang lebih besar bagi pengembangan ekonomi di kedua daerah tersebut.
Selain Bintan dan Karimun, pemerintah juga mendorong pengembangan kawasan ekonomi di Lingga, Natuna dan Anambas sesuai karakteristik dan potensi masing-masing.
Di Lingga, misalnya, pemerintah daerah mendorong hilirisasi komoditas sagu. Pemerintah bersama pemerintah kabupaten telah mengusulkan pengembangan kawasan perkebunan sagu untuk mendukung hilirisasi dan menarik investasi.
“Kalau satu ekosistem ekonomi terbentuk, multiplier effect-nya akan besar. Akan lahir supply chain dan berbagai aktivitas ekonomi baru,” ujar Ansar.
Pemerintah juga mendorong hilirisasi komoditas silika di Natuna agar sumber daya alam tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.
Menurut Ansar, pengolahan silika dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan industri, termasuk yang berkaitan dengan energi terbarukan.
Buka Akses Ekonomi ke Negara Tetangga
Kondisi geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara juga dinilai sebagai peluang ekonomi yang perlu dimanfaatkan.
Ansar mengungkapkan pemerintah daerah tengah mendorong pembukaan akses transportasi dari Natuna menuju Vietnam, khususnya Ho Chi Minh City. Selain itu, pemerintah juga membahas peluang akses perdagangan dengan Hainan, China.
“Kalau dengan pesawat sekitar satu setengah jam. Kita sudah bertemu Dubes Vietnam dan sudah membahasnya. Tinggal kita komunikasikan lebih lanjut dengan Kementerian Luar Negeri,” kata Ansar.
Untuk Anambas, pemerintah juga tengah mengupayakan skema pemenuhan kebutuhan pokok dari wilayah yang lebih dekat secara geografis, termasuk Hainan.
Menurut dia, kebijakan khusus diperlukan untuk wilayah-wilayah terdepan dengan mempertimbangkan karakter geografis dan kebutuhan masyarakat setempat.
Museum dan Monumen Tugu Bahasa
Selain agenda ekonomi, Pemprov Kepri juga menempatkan pelestarian sejarah dan kebudayaan Melayu sebagai bagian penting pembangunan daerah.
Ansar mengatakan pembangunan museum dan monumen Tugu Bahasa di Pulau Penyengat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kembali posisi sejarah Melayu dalam perkembangan bahasa nasional.
Peletakan batu pertama pembangunan tersebut dijadwalkan bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-24 Provinsi Kepri, Kamis (24/9).
“Kalau kalender kerja kita, InsyaAllah akan kita selesaikan pada akhir 2027. Awal 2028 bertepatan dengan 100 tahun Sumpah Pemuda,” kata Ansar.
Ia menegaskan pembangunan museum dan monumen tersebut tidak boleh berhenti sebagai simbol fisik. Pemerintah akan mendorong pengembangan konten sejarah dan budaya yang dapat diterima generasi muda.
“Simbol-simbolnya sudah kita bangun. Konten-konten monumental itu yang harus kita perkaya, terutama agar generasi muda benar-benar mencintai budayanya sejalan dengan perkembangan teknologi,” ujarnya.
Menurut Ansar, pendekatan tersebut penting agar generasi muda tidak kehilangan identitas budaya Melayu di tengah perkembangan zaman.
LAM Kepri Dukung Modernisasi Berbasis Budaya
Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau Dato’ Seri Setia Utama Raja Al-Hafiz Raja Ismail mengatakan pembangunan dan modernisasi tidak harus berhadapan dengan pelestarian adat dan budaya Melayu.
Ia menilai masyarakat Melayu memiliki keterbukaan terhadap pendatang dan investasi selama pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat serta tetap menghormati nilai adat dan budaya setempat.
LAM Kepri, kata dia, mendukung upaya pemerintah melakukan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota.
Ia juga menekankan pentingnya pelestarian bahasa Melayu melalui dunia pendidikan.
“Cikal bakal bahasa nasional kita berasal daripada bahasa Melayu. Karena itu, melalui pendidikan dan muatan lokal, kita melakukan upaya-upaya untuk melestarikan bahasa Melayu,” ujarnya.
Menurut Raja Ismail, pelestarian tersebut perlu dilakukan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Pembangunan museum dan monumen bahasa Melayu di Pulau Penyengat juga dinilai menjadi salah satu sarana untuk mengenalkan sejarah bahasa kepada masyarakat.
Pendidikan dan Talenta Daerah
Sementara itu, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Dr. Eki Darmawan, S.Sos., M.I.P., menilai pembangunan Kepri membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan sektor swasta.
Ia mengatakan keterkaitan antara pendidikan, kebutuhan tenaga kerja dan pengembangan sektor swasta harus diperkuat agar pembangunan dapat menghasilkan lapangan pekerjaan sekaligus melahirkan pelaku usaha baru.
Eki juga menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki ruang untuk memberikan prioritas kepada calon mahasiswa berprestasi, termasuk dalam bidang seni, budaya dan keagamaan.
Menurutnya, pengembangan kewirausahaan juga perlu diarahkan pada karakter kemaritiman Kepri. Potensi hasil laut dan produk lokal dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah yang memiliki pasar lebih luas.
Kolaborasi Menjadi Kunci
Menutup dialog, Ansar mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kepri untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Ia menyebut pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, perguruan tinggi, pelaku usaha, serta lembaga penyiaran memiliki peran masing-masing dalam pembangunan daerah.
“Semua stakeholder yang ada di Kepri mesti saling bergandengan tangan membangun Kepri ke depan lebih maju lagi,” katanya.
Ansar berharap usia ke-24 Provinsi Kepri tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga menjadi titik evaluasi dan pijakan untuk melanjutkan pembangunan.
“Jadikan ini sebagai starting point bagi kita untuk melanjutkan tugas-tugas kita sesuai dengan profesi kita untuk menghasilkan karya terbaik,” ujar Ansar.
(Adv)
