Bataminfo.co.id, Tanjungpinang — Polemik aktivitas bongkar muat malam hari di Pelabuhan PT Putra Dompak Berjaya, Dompak, kini melebar. Setelah sebelumnya disorot KP3 dan Dinas Perhubungan, tudingan baru muncul terkait dugaan adanya oknum Satpol PP Provinsi Kepri yang diduga “membacking” aktivitas pelabuhan rakyat tersebut.
Isu ini mencuat setelah beredarnya pernyataan di media sosial yang menyerang media dan mempertanyakan pemberitaan soal bongkar muat dini hari. Dalam unggahan tersebut, akun yang diduga milik seorang anggota Satpol PP Provinsi Kepri menuding media serta menyindir pemberitaan terkait aktivitas pelabuhan di Dompak.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepri, Guntur Sakti, angkat bicara.
Saat ditemui media Bataminfo di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (2/3/2026), Guntur menegaskan pihaknya tidak mentolerir tindakan anggota yang melampaui kewenangan atau mencoreng nama institusi.
“Kita akan kroscek kebenarannya melalui internal kami, karena itu kan di Facebook,” ujar Guntur singkat.
Pernyataan ini menjadi respons atas dugaan bahwa oknum tersebut seolah membela atau membacking aktivitas pelabuhan rakyat di Dompak yang sebelumnya telah diberitakan karena melakukan bongkar muat hampir setiap minggu pada malam hingga dini hari.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, aktivitas bongkar muat sekitar pukul 02.30 WIB di pelabuhan rakyat Dompak memunculkan kekhawatiran publik.
KSOP mengakui pengawasan hanya dilakukan pada jam kerja, sementara KP3 menyatakan siap melakukan sidak dan penindakan jika aktivitas malam kembali terjadi.
Kini, sorotan publik bukan hanya pada pengelola pelabuhan, tetapi juga pada netralitas aparat.
Guntur juga memastikan bahwa jika benar terdapat anggota yang menyampaikan pernyataan tidak pantas atau menyerang media tanpa dasar, pihaknya akan melakukan evaluasi internal.
“Kita pastikan dulu kebenarannya. Kalau memang ada anggota yang bertindak tidak sesuai aturan dan etika, tentu akan ada pembinaan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab spekulasi adanya keberpihakan Satpol PP terhadap pengelola pelabuhan PT Putra Dompak Berjaya.
Sementara itu, publik masih menunggu langkah konkret lintas instansi dalam memastikan aktivitas bongkar muat di pelabuhan rakyat Dompak tidak lagi dilakukan di luar jam operasional dan tidak menjadi celah praktik ilegal.
Dengan KP3 siap sidak, Dishub menyatakan akan menindaklanjuti, dan kini Satpol PP berjanji melakukan pengecekan internal, polemik pelabuhan rakyat Dompak memasuki fase pengawasan terbuka.
Redaksi akan terus mengawal perkembangan ini.
(Budi)
