Bataminfo.co.id, Batam – Sekretaris Aliansi Driver online Batam (ADOB), Gusril menyampaikan hasil pembahasan dari pihaknya dengan Pemerintah dan atau Dinas terkait mengenai tarif yang dituntut oleh Massa Aksi dalam unjuk rasa hari ini, Selasa (11/6/2024).
Gusril juga mengatakan bahwa tuntutan mereka hari ini memang terkait angka tarif untuk kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4).
“Tuntutan kami ini untuk pembahasan tarif, yaitu tarif untuk roda dua (R2) dan roda empat (R4). Kesepakatan kita adalah, pembahasan tarif ini sifatnya harus satu kesatuan seperti R2 dan R4. Kita tidak mau SK yang dulu untuk R4 saja. Dalam satu minggu kedepan, akan dikeluarkan Tim perumus yang ada pemerintah, ada perwakilan driver online, ada juga dari pihak aplikator,” tutur dia.
Gusril menambahkan, “Kita meminta agar tarif batas atas Rp. 2.500 itu untuk R2. Dan kita minta untuk R4 itu Rp.6000. Itu per, kilometer yang jadi tuntutan kita. Yang mana saat ini R2 itu diantara Rp.2000 sampai dengan Rp.2.100. Sedangkan R4 itu tarifnya diantara Rp. 3000 – Rp.3.500. Kita kuatirnya, Pemerintah hanya fokus membahas untuk R4 saja. Alhamdulilah, hari ini kita puas dengan hasilnya. Pemerintah menyambut baik. Tapi jika satu minggu kedepan tidak sesuai yang disampaikan Pak Kadis (Kadis Perhubungan Kota Batam), maka kami akan turun demo lagi dengan Massa aksi lebih banyak,” sambungnya.
Sementara itu, salah satu pendemo, Rudi Hasibuan, saat diwawancarai oleh Tim Bataminfo.co.id, secara spesifik dirinya menyebut bahwa, sekurangnya ada empat poin penting yang menjadi tuntutan pihaknya dalam aksi hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Gusril.
“Tujuan kami melakukan aksi hari ini adalah untuk menyampaikan aspirasi kami. Pertama; pembahasan tarif angkutan transportasi berbasis aplikasi baik roda dua maupun roda empat. Kedua, penerapan angkutan sewa khusus baik baik roda dua maupun roda empat. Dan ketiga, regulasi untuk roda dua sebagai bentuk kewenangan Pemerintah daerah (Pemda). Keempat, kuota angkutan sewa khusus baik roda dua maupun roda empat. Terakhir, menindak tegas aplikator yang melakukan pelanggaran aturan dan undang-undang serta intimidasi kepada mitra driver,” katanya.
Dia juga menegaskan hal senada yang disampaikan oleh Gusril, yang mana pihaknya meminta kepada Gubernur Kepri untuk menegaskan Surat Keputusan (SK) terkait tarif angkutan tersebut. Mereka berharap, Pemerintah dapat mengontrol tiap aplikator demi tidak terjadi pelanggaran aturan yang semestinya.
“Kami (Driver Online roda dua maupun roda empat) itu solid. Kami menuntut tarif yang sewajarnya untuk driver online. Jangan dimainkan. SK Gubernur yang sudah diterbitkan tidak dijalankan oleh pihak aplikator. Sekitar ada perwakilan 20 an orang yang masuk tadi ke dalam untuk menyampaikan tuntutan kita ini. Kalau nanti hasil yang diharapkan itu tidak sesuai, maka kami akan turun dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi. Harapan kami, Pemerintah bisa membentuk tim untuk mengontrol aplikator ini. Dan untuk Gubernur Kepri agar dapat mengeluarkan SK secara tegas dan memperhatikan kami driver online, karena kami juga masyarakatnya,” jelasnya.
