Catatan Seorang Wartawan
Oleh: M.A. Khafi Anshary
Saya pernah mewawancarai Osman Hasyim pada 2012. Kala itu, saya masih menulis untuk Tabloid DiA, koran mingguan yang lahir dari rahim Posmetro Batam, sebuah koran yang pada masanya dikenal sebagai raja koran kriminal di Batam.
Dari Posmetro, jiwa jurnalistik saya tumbuh. Di sanalah saya belajar mengenali peristiwa, mendengar suara yang tak selalu terdengar, dan memahami bahwa di balik setiap berita selalu ada manusia dengan cerita dan kepentingannya masing-masing.
Salam hangat untuk keluarga besar Posmetro Batam. Saya menyayangi kalian semua. Ada kenangan yang tak selesai hanya karena seseorang telah meninggalkan sebuah ruang redaksi.
Pada 2012 itu, Osman Hasym saya kenal sebagai pengusaha yang bergerak di bidang kemaritiman dan kepelabuhanan. Seiring perjalanan waktu, namanya juga dikenal melalui aktivitas organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPC Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Batam periode 2017–2021 dan menjadi bagian dari gerakan kebangkitan industri maritim Batam melalui Aliansi Gerakan Kebangkitan Industri Maritim Batam (AGKIMB).
Waktu berjalan. Dunia mempertemukan kami kembali dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya.
Bukan di ruang wawancara, bukan pula di tengah hiruk-pikuk aktivitas kepelabuhanan. Kami dipertemukan oleh puisi di panggung Sebab Puisi, Suratan Laman Kata Coffee & Resto, Sekupang.
Di tempat itu, kata-kata menemukan panggungnya. Orang-orang datang membawa kegelisahan, menyampaikan perasaan, dan sesekali menyembunyikan kritik di balik metafora. Saya melihat Osman dalam suasana yang berbeda. Seorang pengusaha maritim yang juga bersentuhan dengan dunia kata.
Namun, beberapa hari kemudian, saya menyaksikan pertemuan yang jauh berbeda.
Rabu (11/11/2026), Osman berdiri di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Sekupang, Batam. Bukan untuk membacakan puisi, melainkan memperjuangkan gugatan PT Marina Intidaya Shipping (MIS) terhadap kebijakan Direktur Badan Pengusahaan (BP) Batam yang membidangi kepelabuhanan.
Di ruang itu, puisi berganti dengan dokumen. Metafora berganti dengan argumentasi hukum. Dan setiap kalimat harus berhadapan dengan pertanyaan majelis hakim.
Saya kemudian mendengarkan keterangan Dendi Gustinandar, mantan Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, yang dihadirkan sebagai saksi fakta oleh pihak tergugat.
Dendi menerangkan bahwa selama menjabat sebagai Direktur Pelabuhan BP Batam, sejak 2021 hingga 2025, ia mengetahui bahwa dokumen Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan Batam belum tersedia.
Keterangan itu menarik perhatian karena menyentuh salah satu pokok persoalan yang sedang diperdebatkan dalam gugatan PT MIS.
Ketika ditanya majelis hakim mengenai dasar pengelolaan pelabuhan, Dendi menyebut BP Batam memiliki Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dan izin operasional pelabuhan. Ia juga menjelaskan bahwa pembagian tugas dan fungsi di lingkungan BP Batam telah diatur, sementara urusan penyusunan dokumen kepelabuhanan berada pada unit perencanaan program strategis, bukan pada Badan Usaha Pelabuhan.
Dalam persidangan yang sama, Dendi mengakui tidak dapat membandingkan secara langsung dampak pengelolaan pelabuhan yang memiliki atau tidak memiliki DLKr dan DLKp. Namun, ia menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelabuhan di Indonesia harus memiliki kedua dokumen tersebut.
Di sinilah persoalannya menjadi menarik.
Sebab, perkara ini bukan semata-mata tentang hubungan antara sebuah perusahaan dengan lembaga pengelola pelabuhan. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah kepelabuhanan dijalankan? Apa landasan administratif yang digunakan? Dan bagaimana kedudukan kewajiban pembayaran jasa kepelabuhanan ketika status serta kelengkapan dokumen wilayahnya masih dipersoalkan?
PT MIS melalui gugatannya mempersoalkan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di wilayah yang menurut penggugat belum memiliki penetapan DLKr dan DLKp. Penggugat meminta agar tindakan pemungutan tersebut dinyatakan melawan hukum dan dokumen penagihannya dinyatakan tidak sah.
Namun, persoalan ini bukan hanya menyangkut tagihan. Dalam pengakuannya kepada saya, Osman menyampaikan bahwa tagihan tersebut juga berdampak langsung terhadap aktivitas perusahaannya di pelabuhan. Perusahaannya mengalami pencekalan. Situasi inilah yang membuat persoalan tersebut tidak lagi sebatas urusan administrasi penagihan, tetapi telah menyentuh keberlangsungan aktivitas usaha yang dijalankannya.
Tentu, gugatan itu masih harus diuji melalui proses peradilan. Keterangan seorang saksi bukanlah putusan hakim. Begitu pula dalil penggugat maupun jawaban tergugat, semuanya harus ditempatkan secara proporsional sampai majelis hakim menjatuhkan putusan.
Sebagai wartawan, saya tidak ingin mendahului palu hakim. Tetapi saya juga percaya bahwa pertanyaan publik tidak boleh berhenti hanya karena sebuah persoalan sedang berada di ruang sidang.
Ada hal yang patut direnungkan dari persidangan tersebut. Ketika seorang mantan pejabat memberikan keterangan tentang dokumen yang belum tersedia selama masa jabatannya, publik berhak memahami bagaimana proses administrasi itu berjalan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana kebijakan tetap dijalankan dalam kondisi demikian.
Kepelabuhanan bukan urusan kecil. Di dalamnya ada investasi, aktivitas ekonomi, kepentingan pelaku usaha, penerimaan negara, dan masa depan maritim Batam. Karena itu, kepastian hukum bukan sekadar kebutuhan perusahaan yang sedang berperkara, melainkan juga kepentingan masyarakat dan iklim usaha secara keseluruhan.
Saya mengenal Osman dari sebuah wawancara pada 2012. Saya kembali bertemu dengannya melalui puisi. Kini saya melihatnya berdiri dalam sebuah perkara hukum yang menyangkut kebijakan pengelolaan pelabuhan Batam.
Tiga perjumpaan, tiga suasana, tetapi satu benang merah: manusia dan kegelisahannya.
Dulu, saya mencatat ceritanya sebagai seorang pengusaha maritim. Kini, sebagai wartawan, saya mencatat bagaimana ia membawa persoalannya ke hadapan hukum.
Barangkali begitulah perjalanan waktu mempertemukan manusia. Kadang melalui berita, kadang melalui puisi, dan kadang melalui sebuah gugatan.
Saya hanya berharap ruang sidang tidak sekadar menjadi tempat bertemunya penggugat dan tergugat, melainkan juga ruang untuk menemukan kejelasan. Sebab, dalam urusan publik, yang dibutuhkan bukan hanya siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi juga kepastian tentang apa yang benar menurut hukum.
Dan bagi seorang wartawan, ada satu hal yang tidak boleh hilang di antara semua kepentingan itu: keberanian untuk mencatat fakta, sekaligus kerendahan hati untuk tidak menghakimi sebelum waktunya.
Catatan ini tentu belum berakhir. Pada Rabu (18/11/2026), saya akan kembali ke ruang sidang yang sama. Kali ini, Osman selaku penggugat dijadwalkan menghadirkan saksi fakta dari pihaknya.
Saya akan kembali mencatat, mendengar, dan menyimak setiap keterangan yang disampaikan di hadapan majelis hakim. Sebab, tugas seorang wartawan bukan menentukan siapa yang benar sebelum perkara diputus, melainkan memastikan setiap fakta mendapat ruang untuk dicatat dan setiap keterangan memperoleh tempat untuk didengar.
Di ruang sidang itu, cerita masih berlanjut. Dan saya akan tetap berada di sana, bersama catatan dan pena.
