Bataminfo.co.id, Batam – Anggota Komisi I DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Uba Ingan Sigalingging menanggapi intruksi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Surat Edaran bernomor 683/SET-STC19/III/2022 terkait Vaksin Booster yang kini menjadi syarat Perjalanan.
Menurutnya, kebijakan yang diambil oleh Pemprov ini akan sangat memberatkan masyarakat di Kepri, terkhususnya di kota Batam. Uba menyebutkankan, untuk melakukan perjalanan baik antar daerah di Kepri maupun ke luar daerah, tak semestinya bersyaratkan vaksin booster.
Hal ini diungkapkan dia saat diwawancarai oleh Bataminfo.co.id di Login Cafe, Mitra 2 Batam Center, Senin, (4/4/2022).
“Kebijakan ini sebenarnya mengacu secara nasional. Yang mana vaksin booster menjadi persyaratan untuk bepergian. Menurut saya, implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur ini belum pas. Justru ini akan menyulitkan masyarakat,” ucap Uba.
Uba mengungkapkan, kebijakan ini harusnya dikeluarkan oleh Pihak Pemprov jauh sebelumnya sehingga tidak memberatkan masyarakat. Menurutnya, Pemprov justru harus lebih maksimalkan lagi pelaksanaan Vaksin booster.
“Jika memang pemerintah ingin membuat aturan, ini harusnya dari jauh hari. Harusnya ini sudah dari setahun yang lalu. Sehingga ada warning yang disampaikan sehingga masyarakat mengetahui, bahwa jika tidak mengikuti vaksin booster maka akan berdampak pada perjalanan antar daerah maupun luar daerah. Dirinya justru meminta Pemprov untuk meninjau serta lebih memaksimalkan lagi proses vaksinasi booster,” ungkap dia.
Uba Ingan meminta kepada Pemprov agar mensosialisasikan terkait vaksinasi booster kepada masyarakat secara menyeluruh. Dirinya juga meminta agar Pemprov lebih memperhatikan teknis atau monitoring di lapangan terkait vaksinasi serta pada saat terjadinya puncak arus mudik.
“Sosialisasi kepada masyarakat harusnya menyeluruh. Sebenarnya sudah diupayakan, tapi menurut saya belum maksimal. Misalnya peran RT, RW adalah ujung tombaknya. Harus dilibatkan. Saya melihat Pemprov khususnya kaitannya dengan Batam itu agak gagap dalam mengkomunikasikan program-program mereka khsusnya dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan vaksin booster tersebut. Sehingga kalau boleh Pemrov maksimalkan lah teknis monitoring di lapangan,” terang politi Partai Hanura ini.
Uba juga sempat menyentil terkait tes Antigen dan PCR. Menurutnya, jika keduanya ini juga masih turut diterapkan, maka akan semakin menyulitkan masyarakat dalam beraktifitas. Dia berharap, Pemprov tak asal mengeluarkan kebijakan yang berujung pada menyusahkan masyarakat.
“Menurut hemat saya, masyarakat kan sudah divaksin sebanyak 2 kali. Saya kira itu sudah menjadi modal awal untuk bisa melakukan aktifitas. Saya berharap tidak ada aturan yang memberatkan masyarakat untuk harus tes antigen atau pcr. Karena itu justru semakin memberatkan terutama ditengah-tengah kondisi ekonomi yang sulit sekarang ini,” tandasnya. (non)
