Bataminfo.co.id, Tanjungpinang – Sekretaris Daerah Kepulauan Riau, TS Arif Fadillah mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo berpesan kepada seluruh jajaran baik di pusat maupun daerah untuk mendukung peran UMKM melalui Koperasi dalam rangka memulihkan perekonomian nasional.
“Bapak Presiden Jokowi berpesan bahwa UMKM menjadi salah satu sentral perekonomian yang harus segera diberikan rileksasi, restrukturisasi agar terhindar dari pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat,” ujar Arif saat mengikuti acara Penyerahan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Koperasi melalui video conference dari Rupatama lt.4, kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (23/7).
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan pada kondisi saat ini sulit dalam mengendalikan perekonomian bahkan di dunia pun semua mengalami pertumbuhan yang menurun.
“Pertumbuhan ekonomi dunia yang terkontraksi. The World Bank mengatakan turun minus 5 persen, OECD tumbuh tapi minus 6 sampai 7 persen. Gambarannya adalah bahwa setiap bulan selalu berubah, dinamis dan bahkan sulit (karena menurun),” lanjutnya.
Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia saat kuartal pertama 2020 masih plus yakni 2,97 persen, nanti pada kuartal kedua akan jatuh minus 4 sampai 5 persen.
“Apa yang harus kita lakukan? Salah satunya secepatnya berikan rileksasi, restrukturisasi kepada UMKM dan Koperasi, dengan harapan dan keyakinan bahwa kuartal ketiga nanti harus naik lagi,” tambahnya.
Jokowi senang, dirinya setiap hari mendapatkan laporan angka-angka yang baik, seperti konsumsi sudah naik peredaran uang, bansos tunai yang mempengaruhi daya beli dan konsumsi rumah tangga. Aktivitas ekspor pun juga sudah mulai naik.
“Momentum ini harus kita jaga dan di tingkatkan, saya berpesan kepada semua untuk bergerak menumbuhkan ekonomi,” pesan Jokowi.
Terkait penyaluran dana kepada koperasi ini, Jokowi mengapresiasi dan berharap menjadi stimulus dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM
“Kita berharap, koperasi likuiditasnya baik sehingga dapat memberikan pinjaman dengan baik dengan kuncinya dua: proses sederhana dan cepat,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam laporannya mengatakan hingga saat ini terdata sebanyak 123 ribu lebih unit koperasi dengan 22 juta total anggota. Sedangkan aset yang di miliki sebanyak Rp. 152 Triliyun, dengan Omset sebesar Rp. 154 Triliyun. Koperasi Konsumen paling besar 59 persen, Koperaai Produsen sebesar 19 persen, Koperasi Simpan Pinjam sebesar 13 persen, Koperasi Jasa sebesar 4,85 persen dan Koperasi Pemasaran sebesar 2,6 persen.
“Sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk melakukan upaya cepat dan komperhensif dalam membantu koperasi dan UMKM menghadapi pandemi, maka kami melalui LPDB telah menyiapkan 3 fase pemulihan,” kata Teten.
Lebih lanjut, Tenten menjabarkan 3 fase tersebut yakni program survival, telah melakukan restrukturisasi pinjaman dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan jasa selama 12 bulan. Hingga kini telah dilakukan kepada 40 mitra koperasi (100 persen) berupa penundaan pokok, penundaan jasa, pengurangan jasa, perpanjangan waktu dan penambahan fasilitas pinjaman dengan total sebesar Rp. 135,7 Miliyar.
“Dalam program tersebut juga LPDB tidak mengenakan bunga selama masa penundaan pembayaran sehingga secara langsung ini merupakan subsidi bunga dari LPDB sebesar 100 persen selama satu tahun,” lanjutnya.
Kedua, fase program pemulihan ekonomi, dengan alokasi tambahan sebesar Rp. 1 Triliyun disalurkan kepada koperasi dengan bunga 3 persn (menurun 1 setengah persen flat pertahun kepada 4,8 juta anggota).
“Penyaluran pembiayaan baru tersebut telah di cairkan sebesar Rp. 381 Miliyar. Untuk koperasi konvensional sebesar Rp 21,8 M (13 mitra) kemudian dengan pola syariah sebesar Rp. 109 M (21 mitra),” tambahnya.
Terakhir, pada fase program penumbuhan ekonomi telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memudahkan akses pembiayaan koperasi dan UMKM dengan bunga ringan dan pendampingan.
Kedepan, Kementerian melihat koperasi dapat menjadi mitra Pemerintah untuk pembiayaan yang murah untuk UMKM, bagian membangun kelembagaan yang mudah dalam pembinaan karna jumlah UMKM yang besar di seluruh indonesia yang harus disederhanakan kelembagaannya. Kementerian pun telah melakukan berbagai pembenahaan secara menyeluruh.
“Untuk itu, kami mohon dukungan Bapak Presiden beserta seluruh jajaran agar peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian kita selalu kuat,” pungkasnya. (red)
