Kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut berdampak signifikan pada sektor perhotelan. Menurut survei Industri Hotel Indonesia oleh Horwath HTL, permintaan kamar dari pemerintah di hotel-hotel Indonesia berkisar antara sekitar 5─7 persen dari total bisnis hotel.
Sementara itu, permintaan terkait MICE berkisar antara 6─21 persen. Angka-angka ini bervariasi, tergantung pada karakteristik pasar, hotel positioning, dan lokasi geografis. Ketergantungan pada pengeluaran pemerintah dan permintaan terkait MICE dominan di segmen hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5.
Ketua Bidang Litbang dan IT Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI), Christy Megawati, mengatakan bahwa survei tersebut melibatkan 726 pelaku industri perhotelan dari 30 provinsi. “Hasilnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam,” katanya saat jumpa pers secara hybrid, Sabtu (22/3/2025).
Ia menyambung, “Sejak kebijakan penghematan anggaran pemerintah diterapkan pada November 2024, kami melihat penurunan signifikan dalam kinerja pasar.” Pada November 2024, kata dia, pebinsis masih optimis bahwa kinerja pasar 2024 terbilang positif daripada tahun sebelumnya.”
“Tapi pada Desember (2024), sejak ada pengumuman efisiensi anggaran, market mulai shifting, dan pada Januari 2025, mereka mulai pesimis karena memang market secara kinerja pasar mengalami penurunan,” bebernya.
Merujuk survei, responden mengungkap sejumlah potensi dampak efisiensi anggaran. Dampak dalam lingkup kendali hotel, yaitu 88 persen responden memprediksi mereka akan perlu membuat keputusan sulit melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) guna mengurangi biaya pengupahan.
Kemudian, 58 persen responden mengantisipasi potensi gagal bayar pinjaman pada bank. Sementara itu, 48 persennya memproyeksikan, jika situasi ini berlanjut, penutupan hotel akan terjadi karena defisit operasional.
Info Paling Lengkap Seputar Hotel Hanya Di https://bestkuchinghotels.com/
