Bataminfo.co.id, Batam – Ketua Jaringan Safe Migrant Batam sekaligus Ketua DPD Satgas NTT Peduli Kepri, Musa Mau meminta dengan tegas kepada Pemerintah untuk fokus bersih-bersih instansi yang berkaitan dengan Pekerja Migrant Indonesia (PMI).
Menurutnya, selain fokus untuk mengupayakan perlindungan, Pemerintah dan atau Instansi terkait juga harus fokus untuk berberbenah.
“Harusnya yang lebih mendesak saat ini adalah bereskan dulu semua masalah PMI kita yang bermasalah di negara lain, fokus untuk perlindungan, dan juga benahi. Bersihkan instansi-instansi yang berhubungan dengan PMI,” ucap Musa kepada Redaksi Bataminfo pada Jumat, (4/4/2025).
Ia menegaskan dan meminta kepada Pemerintah agar berani menindak oknum-oknum yang diduga terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Berani tindak oknum-oknum yang terlibat, jangan urusi pengiriman. Kalau mau fokus urus pengiriman, maka ganti nama saja. Jangan Menteri Perlindungan, tapi ganti jadi Penyalur PMI saja biar kita tahu dan jelas dengan siapa kita berhadapan,” tegasnya mengkritisi Pemerintah, dalam hal ini Kementerian P2MI.
Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding dalam keterangannya sebagaimana dikutip dari media nasional kompas.com pada 3 April kemarin, Ia menyebut bahwa, pihaknya akan menuntaskan penataan teknis untuk pengiriman PMI ke berbagai negara.
Diantaranya kata dia, dengan mempersiapkan sertifikasi dan akreditasi PMI sebelum diberangkatkan ke luar negeri.
Hal ini kata dia, untuk mencegah adanya korban TPPO lagi di negara asing seperti; Kamboja, Myanmar, Thailand yang akhir-akhir ini tengah viral di jagat maya.
“Saya selalu bilang, sebaiknya untuk Myanmar, Kamboja, Thailand itu jangan ada yang berangkat untuk bekerja. Karena pasti kecenderungannya kena TPPO,” ujar Kadir dilansir dari media garuda.tv.
Selain sertifikasi dan akreditasi PMI sebelum keberangkatan ke negara tujuan, kata dia pihaknya juga akan menata pengawasan untuk mencegah praktik
Penipuan dan TPPO.
