Bataminfo.co.id – Joko Sugiarto alias Djoko Tjandra, terdakwa kasus penghapusan red notice dan pengurusan fatwa MA, mendapat potongan hukuman 1 tahun penjara dari Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.
Dikutip dari Merdeka.com, semula Djoko Tjandra divonis 4,5 tahun. Karena potongan tersebut ia akan menjalani hukuman 3,5 tahun penjara.
Vonis tersebut sebagaimana hasil putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, yang dipimpin hakim ketua Muhamad Yusuf dengan anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Rusydi, dan Renny Halida Ilham Malik.
“Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” tulis putusan PT Jakarta yang dikutip dari website MA, Rabu (28/7).
Untuk diketahui bahwa Keputusan pengurangan hukum itupun tertuang dalam putusan PT Jakarta Nomor 14/PID.TPK/2021/PT DKI.
“Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 April 2021 Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst sekedar mengenai penyebutan atau kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa,” tulisnya.
Sehingga atas putusan tersebut Djoko Tjandra dalam kasus pengurus Fatwa MA dan penghapusan Red Notice dihukum selama 3,5 tahun penjara. Sedangkan untuk perkara surat jalan palsu selama 2,5 tahun penjara.
Perlu diketahui PT DKI Jakarta juga menyunat hukuman Jaksa Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun saja. Nasib berbeda terjadi kepada Irjen Napoleon yang juga mengajukan banding. Hukuman Napoleon dikuatkan oleh PT DKI Jakarta tetap 4 tahun penjara.
Sebelumnya, Djoko Tjandra resmi mengajukan upaya hukum banding dalam perkara kasus suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) da pengecekan status red notice dan penghapusan Daftar Pencarian Orang (DPO), serta pemufakatan jahat.
Hal itu menyusul keberatan dari Djoko atas vonis pidana 4,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
“Sudah menyatakan banding, sehari setelah putusan PN Pusat kemarin,” kata pengacara Djoko, Soesilo Aribowo, kepada wartawan, Senin (12/4). (*)
