Bataminfo.co.id,Natuna — Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang masih menjadi perhatian pemerintah, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Marzuki, S.H., menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Marzuki saat melaksanakan kunjungan reses di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Selasa (11/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia berdialog langsung dengan masyarakat dan perangkat desa untuk menyerap berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Marzuki mengatakan, kondisi fiskal pemerintah saat ini mengharuskan setiap program pembangunan disusun secara lebih selektif. Aspirasi yang disampaikan masyarakat, menurutnya, perlu disusun berdasarkan tingkat kebutuhan dan dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.
“Belakangan ini efisiensi dilakukan baik di pemerintah pusat maupun daerah. Karena itu, usulan yang masuk harus berdasarkan skala prioritas, terutama yang benar-benar krusial dan dibutuhkan masyarakat,” ujar Marzuki di hadapan warga.
Meski menghadapi keterbatasan ruang anggaran, Marzuki memastikan hasil reses tidak berhenti sebatas pertemuan dan pencatatan aspirasi. Pokok-pokok pikiran (pokir) yang diperoleh dari masyarakat akan menjadi bahan yang akan ia perjuangkan melalui lembaga DPRD Provinsi Kepri.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Mekar Jaya, Eko Sri Mulyanto, turut menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai mendesak bagi masyarakat desa. Setidaknya terdapat tiga persoalan utama yang diharapkan dapat diperjuangkan melalui kebijakan pemerintah provinsi.
Salah satunya adalah kebutuhan renovasi Masjid Al Ghofar. Masjid yang menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan masyarakat Desa Mekar Jaya tersebut dinilai membutuhkan dukungan anggaran agar kondisi bangunan dan fasilitasnya dapat diperbaiki sehingga lebih nyaman digunakan jamaah.
Selain persoalan rumah ibadah, masyarakat juga berharap adanya perhatian terhadap infrastruktur pendukung sektor pertanian. Sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi pertanian, keberadaan infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk menunjang aktivitas petani sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan perbaikan jalan penghubung. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta membuka akses ekonomi masyarakat Desa Mekar Jaya dengan wilayah lainnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Marzuki menyatakan akan membawa seluruh usulan yang disampaikan masyarakat ke dalam pembahasan dan agenda DPRD Provinsi Kepri sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia mengakui bahwa tidak seluruh usulan dapat langsung direalisasikan mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran. Namun, menurutnya, aspirasi yang menyangkut kebutuhan dasar dan memiliki dampak luas terhadap masyarakat tetap harus diperjuangkan.
“Kita akan lihat skala prioritasnya dan kita kawal melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Yang penting aspirasi masyarakat tidak berhenti hanya pada saat reses, tetapi ada tindak lanjut sesuai kemampuan anggaran dan mekanisme yang berlaku,” tuturnya.
Reses tersebut menjadi ruang bagi masyarakat Desa Mekar Jaya untuk menyampaikan langsung kebutuhan mereka kepada wakil rakyat di tingkat provinsi. Di sisi lain, pertemuan itu juga menjadi bagian dari proses penjaringan aspirasi untuk memastikan program pembangunan ke depan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan.
Laporan (Is)
