Bataminfo.co.id, Tanjungpinang – Buruknya Kinerja Bapenda Kepri tidak lepas dari lemahnya fungsi pengawasan dari DPRD. Hal ini disampaikan oleh Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri melalui Ketua Hariannya, Fachrizan,S.Sos.
“Komisi II DPRD Kepri sepertinya tutup mata mensikapi realisasi PAD yang hari ini masih jauh dari target. Kepekaan mereka sepertinya hilang seiring hak-hak sebagai anggota DPRD telah terpenuhi,” sindir pria yang akrab disapa Fahry pada media ini, Sabtu, 15 Agustus 2026
Hubungan Pemprov Kepri dan DPRD nya saling memliki keterkaitan seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga telah mengalami beberapa kali perubahan. Kepala Daerah menjalankan Fungsi Pemerintahan dan Pelaksana dari Kebijakan Daerah sedangkan DPRD berdasarkan Fungsinya terkait Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan.
“pengaturan mekanisme atas hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan ditingkat daerah ini sudah difikirkan secara matang dan dituangkan dalam Undang-Undang sehingga dalam pelaksanaan kedua Lembaga ini mampu menciptakan program-program yang bermanfaat dan mendorong kesejahteraan masyarakat baik kemajuan SDM maupun ekonomi masyarakat yang tumbuh sehat,”ungkap Fahry.
Kembali pada kinerja Bapenda, Fahry mengatakan harusnya DPRD Kepri terus berkoordinasi secara intensif. Lambatnya Pemprov Kepri dalam hal pelaksanaan program APBD 2026 pada Triwulan I bahkan hingga Triwulan II , semestinya sudah disadari Komisi II ada yang belum berjalan sesuai targetnya.
“pelaksanaan Program baru massive memasuk Triwulan III, namun program tersebut merupakan Program yang dimodali dana pinjaman yang tentu dananya sudah tersedia. Kita minta DPRD untuk tidak puas hanya dengan data-data, tapi mengkroscheck langsung ke BPKAD dana kas yang memang benar-benar masuk berdasarkan realisasi PAD kita,” kata Fahry.
Menutup pembicaraannya, Fahry tegaskan agar DPRD segera mensikapi kegelisahan yang disuarakan oleh JPKP hari ini. Jangan ABS (Asal Bapak Senang) disuguhi data-data on progress, DPRD sudah cukup senang, namun diujung nantinya baru terbuka semuanya dan akhirnya kembali terjadi Gagal Bayar pada itahun berjalan dan pahitnya banyak program-program untuk masyarakat yang diefisiensi.
“Kita minta DPRD panggil Bapenda, BPKAD dan OPD Penghasil lainnya. Bedah data secara transparan, sejauh mana progress realisasi PAD kita dan apa strategi yang dilakukan itu dirasa akan mewujudkan target diakhir desember ini. Disisa waktu yang ada, lakukan inovasi-inovasi anggaran yang memungkinkan dan tidak membebani masyarakat,” tutup Fahry.
Dilanjutkan Fahry, JPKP akan mengirimkan surat secara resmi kepada DPRD Kepri tentang Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2026.
“Kita minta dilaksanakan Audiensi bersama DPRD Kepri dengan turut dihadikan Bapenda, BPKAD serta OPD Penghasil lainnya. Nanti kita juga minta untuk dihadirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut. Jangan gara-gara buruknya kinerja, ekonomi masyarakat ikut berdampak, target tinggi kerja buruk, mimpi buruk untuk rakyat Kepri,” lanjut Fahry mengakhiri.
(Budi)
