Bataminfo.co.id, Tanjungpinang – Aliansi Darurat Demokrasi (ADDI) Tanjungpinang, bakal menggelar unjuk rasa di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kamis (22/7/2021) besok.
Aksi ini merupakan tindak lanjut dari penolakan Wali Kota Tanjungpinang, yang menolak audiensi secara terbuka terkait kebijakan yang tidak pro rakyat di tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.
Ketua JPKP Tanjungpinang, Adiya Prama Rivaldi menuturkan dalam aksi besok, mereka meminta Wali Kota Tanjungpinang untuk bertanggungjawab terhadap kerugian materil yang dialami masyarakat selama PPKM darurat.
“Masa yang akan turun aksi di Kantor Wali Kota Tanjungpinang besok, kemungkinan lebih besar dari jumlah yang kemarin,” ujar Adiya, Rabu (21/7/2021) sore.
Selain itu, sambung Adiya, ada beberapa tuntutan lainnya yang bakal disampaikan ADDI dalam aksi di Kantor Wali Kota Tanjungpinang.
“Kami mendukung PPKM darurat di Tanjungpinang. Tapi, kami meminta Pemko Tanjungpinang untuk bijak. Jangan semua di batasi, dampaknya apa? banyak pekerja di PHK, kegiatan dibatasi tanpa solusi,” ucap Adiya.
Untuk itu, tegas Adiya, jika tidak bisa membuat kebijakan yang pro rakyat. Lebih baik, Rahma mundur dari jabatan sebagai Wali Kota Tanjungpinang.
“Menurut kami, Rahma gagal sebagai pemimpin. Untuk lebih baik mundur dari pada tidak bisa mengemban amanah dari masyarakat,” pungkasnya. (ode)
