Catatan Ketua PWI Batam
Oleh: M.A. Khafi Anshary
Sebagai seorang wartawan, saya turut prihatin ketika ada teman sejawat yang harus berhadapan dengan persoalan hukum. Apalagi, profesi yang selama ini kita banggakan kembali menjadi perhatian publik setelah muncul perkara yang menyeret seseorang berinisial H.
Namun, sebagai Ketua organisasi profesi wartawan di tingkat kota, ada sesuatu yang perlu kita renungkan bersama. Bukan semata-mata tentang perkara yang sedang berjalan, melainkan tentang bagaimana menjaga kehormatan profesi yang setiap hari kita sandang, tetapi tidak selalu kita rawat dengan perilaku yang semestinya.
Saya ingin mengajak sahabat-sahabat wartawan, baik yang tergabung dalam PWI Batam maupun di luar organisasi, untuk sejenak bercermin. Mengevaluasi cara kita berjurnalistik, memahami batas-batas profesi, sekaligus mengingat kembali bahwa kartu pers bukanlah surat sakti yang membuat pemiliknya kebal terhadap hukum.
Dalam perkara ini, saya mengajak semua pihak untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Berikan ruang kepada penyidik untuk bekerja. Biarkan proses pemeriksaan berjalan agar duduk persoalan yang menyeret H dapat menjadi terang benderang.
Saya juga tidak ingin mengabaikan solidaritas kawan-kawan wartawan yang hendak mengawal proses hukum tersebut. Solidaritas adalah bagian dari persaudaraan profesi. Namun, solidaritas tidak boleh berubah menjadi pembenaran sebelum fakta terungkap.
Mengawal seseorang agar mendapatkan hak-hak hukumnya adalah sikap yang patut dihormati. Sebaliknya, menganggap setiap tindakan seseorang otomatis benar hanya karena ia wartawan adalah cara berpikir yang perlu kita hindari.
Mari kita tempatkan pokok perkara secara proporsional.
Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa H diamankan setelah diduga meminta uang sebesar Rp75 juta sebagai syarat menurunkan berita atau take down. Dari jumlah tersebut, menurut keterangan kepolisian, H disebut telah menerima Rp10 juta.
Informasi yang berkembang di sejumlah media menyebutkan bahwa H belakangan aktif menjalankan aktivitas jurnalistik dengan memberitakan dugaan peredaran rokok tanpa cukai. Sementara itu, pihak pengusaha yang disebut dalam perkara ini juga dikaitkan dengan dugaan aktivitas usaha ilegal.
Dua hal tersebut harus ditempatkan pada ruang yang berbeda.
Memberitakan dugaan praktik ilegal merupakan bagian dari kerja jurnalistik sepanjang dilakukan berdasarkan fakta, verifikasi, keberimbangan, dan kode etik. Namun, apabila muncul dugaan permintaan sejumlah uang sebagai syarat untuk menurunkan pemberitaan, persoalannya berada pada wilayah yang berbeda dan harus diuji melalui proses hukum.
Kita harus mampu membedakan antara wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik dengan seseorang yang diduga memanfaatkan identitas dan profesi kewartawanannya untuk kepentingan di luar kerja jurnalistik.
Bukan berarti saya ingin menjatuhkan vonis bahwa H telah memanfaatkan profesi wartawan. Tidak. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa memberitakan dugaan peredaran rokok tanpa cukai dan dugaan meminta uang agar berita diturunkan bukanlah dua peristiwa yang sama.
Jangan sampai keduanya sengaja dicampuradukkan sehingga publik kehilangan kemampuan membedakan mana persoalan pemberitaan dan mana dugaan tindak pidana.
Membaca berbagai pendapat dan narasi teman seprofesi di sejumlah grup WhatsApp, saya juga mengajak kawan-kawan untuk tidak membangun opini bahwa H diamankan semata-mata karena memberitakan peredaran rokok tanpa cukai.
Setidaknya, berdasarkan keterangan resmi kepolisian yang telah disampaikan kepada publik, dugaan yang menjadi dasar penanganan perkara adalah permintaan uang dengan syarat take down pemberitaan.
Biarkan penyidik bekerja sesuai tugas dan kewenangannya. Kita berharap proses pemeriksaan berlangsung profesional, transparan, objektif, serta memberikan ruang yang adil bagi semua pihak yang berkaitan dengan perkara ini.
Kita tidak sedang diminta untuk mempercayai seseorang secara membabi buta. Kita juga tidak sedang diminta mencurigai seseorang sebelum fakta diperoleh. Kita hanya perlu memberi kesempatan kepada hukum untuk bekerja tanpa terlalu banyak kebisingan yang justru berpotensi mengaburkan persoalan.
Apa yang kita ketahui hari ini belum tentu merupakan keseluruhan fakta yang akan ditemukan penyidik. Masih ada keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti yang harus diperiksa. Karena itu, jangan terburu-buru menempatkan H sebagai korban, tetapi jangan pula tergesa-gesa menjadikannya sebagai orang yang telah bersalah.
Ada proses hukum yang harus dihormati. Ada asas praduga tak bersalah yang harus dijaga.
Bahkan, kita juga perlu memahami bahwa proses penyidikan masih dapat berkembang. Tidak tertutup kemungkinan penyidik menemukan fakta dan keterlibatan pihak lain yang perlu didalami, termasuk apabila ada pihak lain yang juga berprofesi sebagai wartawan. Namun, siapa pun orangnya, biarlah penyidik bekerja berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum, bukan berdasarkan spekulasi atau opini yang berkembang di ruang publik.
Namun, satu hal yang tidak boleh kita tawar adalah kehormatan profesi.
Wartawan memang memiliki tugas mengawasi kekuasaan, membongkar penyimpangan, dan menyampaikan fakta yang mungkin tidak nyaman bagi sebagian orang. Tetapi, kewenangan moral itu tidak pernah menjadi izin untuk menekan, mengancam, atau memperdagangkan pemberitaan.
Profesi wartawan tidak boleh dijadikan tameng pemerasan. Identitas kewartawanan tidak boleh dipakai sebagai alat untuk menakut-nakuti, menekan, apalagi meminta sejumlah uang dengan menjanjikan pemberitaan akan dihentikan atau diturunkan. Jika dugaan semacam itu terbukti, maka yang sedang disalahgunakan bukan hanya identitas profesi, melainkan juga kepercayaan publik yang selama ini menjadi fondasi pers.
Kartu pers bukan alat untuk menakut-nakuti orang yang sedang berhadapan dengan pemberitaan. Ia adalah identitas profesi yang semestinya menjadi pengingat tentang tanggung jawab, bukan sumber keberanian untuk bertindak di luar batas etika dan hukum.
Kalau setiap persoalan pemberitaan bisa diselesaikan dengan transaksi di bawah meja, lalu di mana kita meletakkan independensi pers? Kalau sebuah berita bisa berubah nasib karena nominal tertentu, apa bedanya ruang redaksi dengan meja tawar-menawar?
Barangkali inilah saatnya kita memahami kembali bahwa menjadi wartawan bukan sekadar memiliki kartu pers, mengenakan tanda pengenal, atau rajin mengunggah kegiatan liputan di media sosial. Menjadi wartawan adalah kesediaan untuk tunduk pada etika, menguji informasi, memberi ruang konfirmasi, dan mempertanggungjawabkan setiap karya jurnalistik.
Menjaga marwah profesi juga tidak boleh hanya dilakukan ketika perkara yang menyangkut nama wartawan sedang menjadi perhatian publik. Ajakan ini berlaku di semua lini pemberitaan, apa pun isu yang sedang kita angkat.
Termasuk dalam kerja-kerja jurnalistik di dunia pendidikan yang belakangan menjadi perhatian PWI Batam. Kami percaya, sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang peserta didik dan tempat yang nyaman bagi para pendidik untuk menjalankan tugasnya. Wartawan memiliki hak untuk mengawasi, mengkritisi, dan mengungkap persoalan di lingkungan pendidikan. Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan profesionalisme, verifikasi, keberimbangan, dan penghormatan terhadap pihak-pihak yang berkaitan.
Jangan sampai profesi yang semestinya menjadi jembatan informasi justru berubah menjadi sumber ketakutan dan ketidaknyamanan. Kritik boleh tajam, pemberitaan boleh kritis, tetapi semuanya harus berpijak pada fakta dan tanggung jawab. Sebab, keberanian jurnalistik tidak diukur dari seberapa keras seseorang menekan narasumber, melainkan dari seberapa kuat ia mempertanggungjawabkan kebenaran beritanya.
Dalam konteks pemberitaan dugaan peredaran rokok tanpa cukai di Batam, saya ingin menyampaikan apresiasi secara jurnalistik kepada sahabat-sahabat di balik redaksi Swarakepri.com.
Sebagai sesama wartawan, saya angkat topi kepada kawan-kawan di sana. Mereka menelusuri isu peredaran rokok tanpa cukai melalui pemberitaan yang berkelanjutan, dari satu jilid ke jilid berikutnya. Setiap perkembangan diikuti dengan narasumber baru yang dimintai keterangan dan konfirmasi.
Mereka juga berhati-hati dalam menyebut pihak pengusaha dengan menggunakan inisial karena persoalan yang diberitakan masih berada dalam ranah dugaan. Mereka tidak mengabaikan kerja pihak-pihak terkait, termasuk menyampaikan langkah yang telah dilakukan petugas dalam menangani persoalan tersebut.
Bahkan, penelusuran mereka tidak berhenti pada pemberitaan tentang dugaan peredaran. Mereka berupaya mengikuti jejak distribusi, menelusuri lokasi pembuangan rokok, hingga mencari informasi mengenai perusahaan yang diduga memproduksinya.
Inilah salah satu gambaran bagaimana sebuah isu serius seharusnya ditelusuri. Tidak berhenti pada tudingan, tidak hanya mengandalkan satu sumber, dan tidak menjadikan dugaan sebagai vonis.
Tentu, setiap karya jurnalistik tetap terbuka untuk diuji, dikritik, dan dievaluasi. Namun, kerja jurnalistik yang mengedepankan penelusuran, keberlanjutan, konfirmasi, serta kehati-hatian patut mendapatkan apresiasi.
Salut.
Kita boleh berbeda media, berbeda organisasi, dan berbeda sudut pandang. Tetapi, ketika berhadapan dengan persoalan yang menyangkut kepentingan publik, profesionalisme seharusnya menjadi titik temu.
Saya tidak ingin perkara ini menjadi alasan untuk menggeneralisasi wartawan. Masih banyak sahabat sejawat yang bekerja dengan jujur, berjalan dari satu tempat ke tempat lain, mengetuk pintu narasumber, menghadapi risiko, dan pulang membawa berita tanpa pernah meminta imbalan di luar haknya.
Mereka tidak boleh ikut menanggung stigma akibat tindakan seseorang yang belum tentu mencerminkan wajah seluruh profesi.
Mari kita kawal proses hukum ini dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Berikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Jika terbukti bersalah, biarkan hukum menentukan konsekuensinya. Jika ditemukan fakta yang berbeda, berikan pula ruang bagi fakta tersebut untuk disampaikan.
Pada akhirnya, yang sedang kita pertaruhkan bukan hanya nasib seseorang berinisial H. Ada kepercayaan publik terhadap profesi wartawan yang jauh lebih besar daripada siapa pun yang hari ini sedang menjadi perhatian.
Oleh karena itu, profesi ini dibangun dengan kepercayaan, bukan ancaman. Dijaga dengan integritas, bukan transaksi.
Jangan sampai kita terlalu sibuk membela nama profesi, tetapi lupa memeriksa perilaku orang-orang yang menggunakannya.
Salam hormat untuk seluruh sahabat wartawan.











