Bataminfo.co.id, Batam- Pimpinan Redaksi Benews.id, Mangapul Matondang, mendesak Ketua PWI Batam, M.A. Khafi Anshary, menempuh jalur hukum menyikapi beredarnya konten media sosial terkait polemik dana komite di MIN 2 Batuaji.
Desakan tersebut disampaikan Mangapul saat berada di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Barelang, Jumat (13/11/2026).
Mangapul menilai, konten video yang diunggah melalui akun Facebook Rio Bastian telah membangun narasi yang berpotensi menimbulkan persepsi keliru, seolah-olah wartawan menjadi juru bicara pihak madrasah dalam persoalan penggunaan dana komite.
Persoalan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana komite yang menjadi kewenangan pengurus komite. Hak orang tua siswa untuk mempertanyakan dan memperoleh penjelasan mengenai penggunaan dana tentu harus dihormati. Namun, pihak yang berkewajiban memberikan pertanggungjawaban adalah pengurus komite, sebagaimana telah disampaikan Ketua Komite MIN 2 Batuaji, Siti Nurdajannah.
Salah satu penggunaan dana komite yang menjadi perhatian adalah pembayaran honor guru honorer. Padahal, berdasarkan PMA Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah, hasil penggalangan dana komite dapat digunakan untuk membiayai operasional madrasah, termasuk gaji guru dan tenaga kependidikan. Penggunaan tersebut tetap harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme yang berlaku.
Demikian pula penggalangan infak untuk perbaikan musala yang membutuhkan pembenahan. Kegiatan tersebut pada prinsipnya dapat dilakukan sebagai bentuk partisipasi sukarela orang tua dan masyarakat untuk mendukung sarana ibadah siswa, sepanjang tidak menjadi pungutan wajib dan dikelola secara transparan.
Sebagai sesama insan pers sekaligus asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Mangapul juga menyoroti maraknya individu yang mengaku sebagai wartawan, anggota LSM, maupun kreator konten yang mendatangi sekolah dengan pendekatan yang dinilainya intimidatif.
Menurutnya, praktik semacam itu telah menimbulkan keresahan di kalangan kepala sekolah dan tenaga pendidik. Ia mengingatkan agar identitas wartawan tidak dijadikan tameng untuk melakukan tekanan terhadap pihak sekolah.
“Kita tidak boleh membiarkan profesi wartawan dijadikan tameng untuk tindakan yang tidak mencerminkan kerja jurnalistik. Kebebasan pers harus dijalankan dengan etika, konfirmasi, keberimbangan, dan tanggung jawab,” tegasnya.
Mangapul mengungkapkan, dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Ketua PWI Batam mengenai kronologi pemberitaan sepihak yang diduga sengaja dipelintir di MIN 2 Batuaji. Ia mendorong agar persoalan tersebut tidak berhenti sebagai perdebatan di media sosial ataupun berkembang menjadi persoalan personal.
Menurutnya, ketika kehormatan profesi kewartawanan ikut dipersoalkan, organisasi profesi perlu mengambil sikap dan mempertimbangkan langkah hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi dan menjalankan kerja jurnalistik tidak boleh disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau membangun opini tanpa memberikan ruang klarifikasi kepada pihak terkait.
Mangapul berharap polemik MIN 2 Batuaji menjadi momentum untuk membedakan secara tegas antara kerja jurnalistik profesional dengan aktivitas individu yang menggunakan identitas wartawan atau kebebasan berekspresi di luar kaidah jurnalistik.
“Menjaga marwah pers bukan hanya tanggung jawab organisasi wartawan, tetapi juga kepentingan masyarakat agar memperoleh informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.
