Bataminfo.co.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sedang melakukan pendalaman terkait dugaan bocornya data 279 juta penduduk Indonesia yang dijual di forum peretas Raid Forums.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Kemenkominfo Dedy Permadi, Kamis (20/5/2021).
“Kementerian Kominfo sedang melakukan pendalaman atas dugaan kebocoran data tersebut,” ujar Dedy dikutip dari CNNIndonesia.com.
Dedy enggan berkomentar langkah apa yang dilakukan oleh Kominfo dalam mengungkap insiden kebocoran data itu. Selain itu, dia juga enggan berkomentar siapa pemilik data tersebut.
Sebelumnya, 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021. Belum diketahui secara pasti dari mana data itu berasal dan bagaimana data itu diperoleh.
Data yang diunggah oleh akun bernama kotz itu berisi beberapa informasi, seperti KTP, alamat, nama, hingga foto pribadi. Akun itu juga memberikan 1 juta data sampel secara gratis untuk diuji dari 279 juta data yang tersedia.
Pemilik data menjual 279 juta data ini dengan harga 0,15 bitcoin atau setara Rp87 juta.
Salah satu akun @Br__AM menyampaikan data itu milik Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan. Informasi itu diperoleh dari komunikasinya dengan akun bernama KAZALA MORO.
“Source BPJS Kesehatan and they sell it for 0.15 BTC around 6K usd,” kicau @Br__AM.
Kebocoran data bukan kali ini saja terjadi, 180 juta data penduduk Indonesia juga dijual di forum itu pada 27 November 2020. Data itu diketahui berkaitan dengan data pemilih pada Pemilu tahun 2019.
Kepala Humas BPJS Iqbal Anas Ma’ruf menegaskan pihaknya sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data yang bocor tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan.
“Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya,” kata Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/5).
Namun Iqbal menegaskan bahwa BPJS Kesehatan konsisten memastikan keamanan data peserta BPJS Kesehatan dilindungi sebaik-baiknya.
Dengan big data kompleks yang tersimpan di server BPJS, pihaknya mengklaim memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan berlapis sebagai upaya menjamin kerahasiaan data tersebut, termasuk di dalamnya data peserta JKN-KIS. (*)
