Bataminfo.co.id, Batam – Setelah unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu Kota Batam pada beberapa waktu lalu, hari ini puluhan Massa aksi kembali melanjutkan demo di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam pada Jumat, (6/12/24).
Sama dengan demo di Bawaslu pada 4 Desember lalu, para demonstran ini juga bertujuan menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batam 2024.
Massa menuntut KPU untuk menjamin transparansi dan menegakkan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).
Aksi yang berlangsung mulai pukul 15.00 WIB tersebut dikoordinasikan dari sebuah mobil komando yang dilengkapi pengeras suara.
Dalam aksinya, Massa menuntut tranaparansi dari pihak KPU dan meminta untuk menegakkan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Massa aksi juga membawa sejumlah spanduk yang berisikan kritikannya terhadap KPU mengenai tahapan penyelenggaraan Pilkada di Batam 2024.
Pada salah satu spanduk tampak bertuliskan, “Kami Menuntut Tindakan KPU Kota Batam Atas Pelanggaran Pilkada 2024 (Money Politic),” demikian bunyi tulisan tersebut.
Binsar selaku koordinator aksi mengatakan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam terhadap dugaan pelanggaran yang dinilai telah terjadi dalam proses pilkada.
“Kami di sini untuk mengutarakan aspirasi. KPU harus transparan,” ucap Binsar.
Selanjutnya, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Batam, Ernawati, yang juga turur hadir di lokasi demo itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap penyelenggaraan Pilkada Batam 2024. Ia menilai banyak pelanggaran yang mencederai demokrasi.
“Sejak awal, proses Pilkada ini menyedihkan. Ada catatan penting, seperti kemudahan PPK dikumpulkan oleh salah satu ketua tim paslon di sebuah hotel. Di hari tenang, banyak temuan money politic yang dilakukan oleh tim paslon 02, tetapi kasus ini dihentikan begitu saja,” katanya.
Tak hanya itu, dia juga menyoroti dugaan keterlibatan aparatur negara dalam Pilkada, meskipun sudah ada larangan dari Mahkamah Konstitusi. Ia juga menyesalkan adanya upaya menghalangi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya.
“Banyak laporan kepada kami bahwa lurah dan camat dikumpulkan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Ada penghadangan distribusi formulir C6 sehingga pemilih tidak bisa datang ke TPS,” ungkapnya.
Di lokasi tersebut, tampak ada sejumlah Aparat Kepolisian yang bersiaga dengan memasang kawat berduri sebagai pembatas antara massa dan gedung KPU.
Aksi penyampaian aspirasi oleh puluhan Demonstran itu juga berlangsung kondusif tanpa ada tindakan anarkis.
