Bataminfo.co.id, Batam – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SI Kerakyatan Daerah Kepulauan Riau (KEPRI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Batam, pada Rabu (27/8/25).
Sebelum memasuki Kantor DPRD Batam, para Mahasiswa ini sempat berorasi di depan gerbang masuk, menyampaikan aspirasinya.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Mahasiswa ini dikawal oleh pihak Aparat Kepolisian dan Satpol PP.
Massa sempat cek-cek dan beradu mulut dengan Satpol PP yang berjaga karena tak juga dizinkan masuk, padahal menurut Mahasiswa, mereka sudah cukup lama berada di luar pagar.
“Kamu sudah setengah jam kami di sini (di luar pagar). Kami panas-panasan disini. Kalian berteduh. Kami sudah lama menunggu. Kami mau masuk. Tolong Pak, kami rakyat. Kami hanya mau masuk,” ucap pendemo.
Usai bergesekan dengan Satpol PP, para Pendemo ini kemudian diizinkan masuk setelah adanya koordinasi.
Dalam aksinya kali ini, ada 11 poin penting yang menjadi aspirasi untuk disampaikan kepada pihak DPRD Kota Batam, termasuk masalah guru honorer.
Kesebelas poin tuntutan tersebut diantaranya;
1). Banjir;
2). Sampah;
3). Parkir;
4). RKUHAP – Menolak Pasa-pasal bermasalah yang berpotensi membungkam kebebasan rakyat.
5). Represifitas Aparat;
6). MBG (Makan Bergizi Gratis);
7). Guru Honorer;
8). Mafia Pangan;
9). Isu Infrastruktur & Jam Operasional Truk Kontainer/Dam Truk;
10). Isu Agraria (Penimbunan di Kampung Tua Melayu Tanjung Uma)
11). Batam Belum Layak Jadi Kota Anak.
Koordinator BEM SI wilayah Sumatera Bagian Utara, Mulyadi Agus Priawan menyebut, pihaknya akan melakukan aksi lebih besar lagi bila aksi kali ini tak direspon.
“Kami sudah menunggu lama disini. Saya baru dapat info katanya, Pak Amsakar akan hadir juga. Kami sebetulnya sudah bosan menunggu. Kami sudah menunggu di bawah terik, tapi mereka belum datang. Kalau seperti ini, kami akan melakukan aksi besar yang lebih besar, kami akan mendobrak,” ucap Agus.
Dari beberapa poin yang dituntut oleh mereka, Agus juga bahkan menyebut bahwa Batam telah terjual. Pernyataan ini
“Batam sudah slot out, karena kami menganggap bahwa Batam telah dijual demi keuntungan keuntungan Batam sebagai percepatan investasi, malah tidak berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Diskusi kemudian berlanjut di ruang rapat Komisi III Kantor DPRD Kota Batam yang dihadiri langsung oleh Walikota Batam, Amsakar Achmad.
