Bataminfo.co.id, Batam – Telah terjadi gesekan antara aparat keamanan bersama aliansi masyarakat Rempang dan galang yang terus menolak terhadap relokasi 16 Kampung Tua, Aksi ini terjadi di daerah Rempang dan Galang Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (7/9)
Tragedi september berdarah kembali terjadi, Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Adiya Prama Rivaldi meminta Gubernur Kepri (red-Ansar Ahmad) bersama Kepala BP Batam (Red-M.Rudi) bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang telah terjadi.
“Kami melihat telah terjadi dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Rempang-Galang, Ansar Ahmad bersama Rudi wajib bertanggung jawab atas pelanggaran berat yang berlangsung,” Ucap Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah dengan penuh kekecewaan pada media Bataminfo.co.id
Banyak korban yang telah tertembak Gas air mata serta lemparan batu dari provokator sekitar penolakan relokasi 16 Kampung tua Rempang dan Galang
“Sangat banyak masyarakat terkena tembakan Gas air mata oleh aparat pengamanan, pelemparan batu dari arah yang berlawanan, fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan pun menjadi korban bentrokan yang berlangsung,” Ujar adiya prama rivaldi kembali
Adiya selaku ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meminta pemerintah segera mengambil sikap atas kerusuhan yang telah terjadi serta bertanggung jawab atas terjadinya pertumpahan darah yang ada di sekitar Jembatan Barelang
“Kami memintah Pemerintah Kepri (Ansar Ahmad) selaku Perpanjang tangan pemerintah Pusat untuk segera menghentikan kerusuhan yang telah berlangsung,” Ucapnya kembali
Adiya mengatakan bahwa jika kerusuhan terus terjadi mereka akan melaporkan kejahatan tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI).
“Jika semakin banyak korban yang terus terusan tidak terhenti, kami akan terus menggiring serta melaporkan Pemerintah Daerah kepada Komnas HAM untuk mendapatkan perlindungan Hukum untuk masyarakat Rempang-Galang,” Tutup Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah.(Budi)
