Bataminfo.co.id– Proses penyelidikan penyebab utama ledakan dahsyat di Kapal Federal II milik PT ASL Shipyard di kawasan industri Tanjung Uncang, Batam, mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Tim Inafis Mabes Polri cabang Pekanbaru yang diterjunkan ke lokasi kejadian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara menyeluruh dan berhasil mengamankan puluhan sampel barang bukti penting dari lokasi peristiwa.
Ledakan yang terjadi di dalam tangki kapal tersebut pada Rabu (15/10/2025) dini hari menewaskan sedikitnya 11 pekerja dan menyebabkan lebih dari 20 orang lainnya mengalami luka bakar serius. Tragedi ini menjadi salah satu insiden kerja paling mematikan dalam sejarah industri galangan kapal di Batam dan kembali memunculkan sorotan publik terhadap lemahnya penerapan standar keselamatan kerja (K3) di lingkungan industri berat.
Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol M. Debby Andrestian, kepada Republikbersuara.com, Minggu (19/10/2025) siang, mengungkapkan bahwa tim laboratorium forensik Mabes Polri telah mengumpulkan puluhan sampel material dari berbagai titik lokasi di kapal, termasuk dari dalam tangki bahan bakar, dinding ruang mesin, serta serpihan logam yang mengalami deformasi akibat tekanan ledakan.
“Puluhan sampel barang bukti sudah dikumpulkan oleh tim forensik Mabes Polri. Sampel-sampel ini nantinya akan diuji di laboratorium untuk menentukan sumber ledakan, apakah berasal dari gas, bahan kimia, atau faktor kelalaian teknis,” terang Kompol Debby.
Ia menambahkan, penyelidikan saat ini difokuskan pada dua aspek utama, yakni potensi pelanggaran standar keselamatan kerja dan kemungkinan adanya kelalaian dalam pengawasan teknis perawatan kapal. Sejumlah saksi, termasuk mandor lapangan, teknisi pengelasan, dan pengawas produksi PT ASL Shipyard, telah diperiksa intensif oleh penyidik.
“Tragedi laka kerja tersebut hingga kini masih dalam tahap pemeriksaan saksi dan penanganannya di-backup oleh Ditreskrimum Polda Kepri,” imbuhnya.
Sementara itu, reaksi keras datang dari masyarakat Kota Batam, khususnya kalangan buruh dan aktivis pemerhati keselamatan kerja. Mereka menilai insiden di PT ASL Shipyard bukan yang pertama, melainkan rangkaian panjang dari lemahnya komitmen perusahaan dalam menjamin keselamatan pekerja. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus kecelakaan serupa juga pernah terjadi di galangan kapal tersebut.
Gelombang desakan publik kini semakin menguat, menuntut pencabutan izin operasional K3 milik PT ASL Shipyard oleh instansi terkait. Masyarakat menilai nyawa manusia seakan menjadi “tumbal” akibat kelalaian dan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan besar yang bergerak di sektor perkapalan ini.
Tidak hanya itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad juga didesak untuk segera mencopot Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri, Diky Wijaya, yang dianggap tidak memiliki kapasitas dan pengalaman cukup dalam menangani persoalan ketenagakerjaan, terutama dalam menekan angka kecelakaan kerja yang terus meningkat di wilayah Kepri.
Aktivis buruh menilai, selama kepemimpinan Diky Wijaya, pengawasan terhadap penerapan K3 di perusahaan industri strategis terkesan lemah, bahkan banyak kasus kecelakaan kerja berat tidak ditindaklanjuti secara tuntas. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tragedi seperti di PT ASL Shipyard bisa terus berulang apabila tidak ada langkah tegas dari pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, tim gabungan dari Polresta Barelang, Polda Kepri, dan Mabes Polri masih berada di lokasi untuk melanjutkan proses olah TKP lanjutan serta memverifikasi hasil uji laboratorium. Publik kini menantikan transparansi hasil penyelidikan dan langkah konkret dari pemerintah daerah serta aparat hukum untuk memastikan keadilan bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan.
(jim)
