Bataminfo.co.id, Batam – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Batam, Tri wahyu Rubianto menyebut, aksi bagi makanan bergizi gratis yang dilakukan oleh Bakamla Zona Barat di SD Negeri 018 Sagulung, Kota Batam ini diharapkan bisa menjadi percontohan bagi Pemerintah.
Hal itu disampaikan oleh Tri usai turut serta bagi makanan bergizi gratis bersama pihak Bakamla pada Kamis, (12/12/2024).
“Apa yang dilaksanakan oleh Bakamla hari ini merupakan salah satu tipikal yang mungkin bisa menjadi salah satu masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan program makanan bergizi di tahun 2025 nanti,” ucapnya.
Tri Wahyu mengatakan, kendati belum ada petunjuk teknis (Juknis) secara resmi untuk pelaksanaan program tersebut di tahun 2025 nanti, namun Ia menyebut, ada beberapa pola yang tengah diuji coba, yang mana melibatkan berbagai pihak.
“Sampai dengan hari ini belum ada juklak dan juknis untuk pelaksanaan di tahun 2025. Sehingga masih dicoba beberapa pola. Dan pola yang ada di sini adalah dengan memberdayakan stake holder, berkolaborasi bersama, ada usaha mikro, ada usaha kecil. Masyarakat terlibat, ini adalah salah satu pola tipikal,” ujar Tri.
Lagi kata dia, “Di tempat yang lain, ada yang hanya menyerahkan ke pihak ketiga kemudian menyediakan makanannya. Hal ini dilakulan untuk mengetahui pola mana yang paling efektif,” sambungnya.
Tri juga menuturkan, di Kota Batam sendiri tercatat ribuan siswa yang bakal menerima program tersebut. Namun, pihaknya masih menunggu pelaksanaan lanjutan program ini. Sementara di tingkat Provinsi akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kepri.
“Di Batam ada 213.700 siswa yang memang masuk dalam program untuk penyediaan makanan bergizi. Namun kita menunggu pelaksanaan lanjutan. Dari TK, SD dan SMP.
Untuk SMK, SMK di wilayah provinsi. Nanti pemerintah provinsi yang akan mengadakan,” kata dia.
Sementara itu, terkait anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), kata dia pihaknya punya dana pendamping. Namun untuk makanan bergizi gratis kemungkinan anggarannya akan disalurkan dari pusat. Ia memastikan semua anak akan tersentuh program tersebut.
“Kalau di APBD, kita masih menyediakan dana pendamping sekitar 69 miliar rupiah. Untuk pelaksanaan makan bergizi itu dananya mungkin berupa dana otonomi khusus (DOK) dan dana alokasi umum (DAU) dari pusat. Semua anak akan mendapatkan makanan bergizi,” tutup Tri Wahyu.
