Bataminfo.co.id, Tanjungpinang — Kelangkaan sembako dan sayur yang melanda Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang dalam sepekan terakhir semakin memprihatinkan. Harga-harga melonjak, rak-rak warung kosong, dan distribusi bahan pokok tersendat. Di tengah situasi yang semakin tidak pasti ini, sorotan kini mengarah pada mandeknya fungsi Free Trade Zone (FTZ) di Bintan dan Karimun
Banyak warga mempertanyakan, “FTZ Bintan dan Karimun itu masih berfungsi atau tidak?” Sebab, ketika Batam mengalami pengetatan pengawasan keluar-masuk barang, dua kawasan FTZ lainnya ternyata tidak mampu menjadi penopang pasokan kebutuhan pokok untuk Pulau Bintan.
Kondisi langkanya bahan pokok semakin membuat masyarakat bingung harus berbelanja ke mana. Sejumlah warga mengaku heran mengapa wilayah yang menyandang status kawasan perdagangan bebas justru tidak mampu menjadi jalur alternatif distribusi.
Siti (40), warga Tanjungpinang Kota, mengeluhkan:
“FTZ itu katanya bebas barang keluar masuk, kok kita tetap kesulitan dapat stok sembako? Kalau Batam diperketat, harusnya Bintan atau Karimun bisa jadi penyangga. Ini malah sama-sama “
Kelangkaan ini mendapat perhatian serius dari Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kota Tanjungpinang, Budi Prasetyo, S.I.P. Ia menilai bahwa kondisi ini merupakan indikasi bahwa FTZ Bintan dan Tanjungpinang tidak diberdayakan dengan maksimal.
“Jika FTZ Bintan dan Tanjungpinang benar-benar difungsikan, kita tidak akan bergantung total pada Batam. Sekarang begitu Batam diperketat pengawasannya, otomatis Bintan-Tanjungpinang kolaps. Ini bukan kesalahan razia, tapi ketidakmampuan pemerintah daerah mengoptimalkan FTZ,” tegas Budi.
Ia mendorong Gubernur Kepulauan Riau segera mengambil langkah konkret:
“Gubernur harus turun tangan. FTZ bukan hanya status, tapi seharusnya menjadi instrumen strategis untuk menjamin stabilitas makanan, logistik, dan harga di Kepulauan Riau. Kalau tidak dimanfaatkan, buat apa kita punya tiga FTZ di Batam, Bintan, Karimun”
Budi juga menyoroti bahwa saat ini FTZ Bintan dan Karimun terlihat “tidak berfungsi”, padahal daerah tersebut memiliki potensi pelabuhan dan jalur distribusi yang bisa dioptimalkan untuk kebutuhan pangan.
Kelangkaan yang terjadi bukan main-main. Komoditas yang biasanya mudah ditemukan kini mendadak hilang:
Cabai rawit dari Rp50.000 melonjak ke Rp80.000/kg
Cabai merah mencapai Rp120.000/kg
Bawang mulai langka dan naik tinggi
Buah-buahan banyak yang kosong
Gula pasir dan ayam frozen naik signifikan
Wortel dan kacang tanah mulai tak tersedia di banyak warung
Para pedagang mengaku pasokan tersendat karena pengiriman dari Batam tidak lancar akibat pengawasan ketat, sementara jalur lain seperti Bintan dan Karimun tidak bisa dijadikan alternatif.
Menurut Budi Prasetyo, FTZ seharusnya tidak hanya menjadi magnet investasi industri, tetapi sarana memperlancar distribusi kebutuhan masyarakat:
“FTZ itu harus fleksibel, mampu menjadi jalur cepat ketika ada hambatan distribusi dari satu titik lain. Pemerintah provinsi seharusnya sejak awal menyiapkan regulasi pendukung agar pangan bisa masuk melalui Bintan atau Karimun tanpa kendala birokrasi.”
Budi menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi FTZ untuk pasif ketika masyarakat membutuhkan kepastian pasokan:
“Kalau FTZ benar-benar difungsikan, kelangkaan tidak akan separah ini. Sekarang saatnya Gubernur menunjukkan kepemimpinan strategis.”
Warga berharap pemerintah provinsi, Bea Cukai, dan pengelola FTZ duduk satu meja untuk memastikan distribusi sembako tidak stagnan.
“Kami tidak minta macam-macam. Cuma mau barang kebutuhan pokok lancar, harga stabil, dan jangan sampai kita terus terpukul tiap ada razia atau hambatan distribusi,” ujar salah satu warga di Batu 9.
Kelangkaan sembako dan sayur di Bintan–Tanjungpinang hari ini bukan hanya masalah distribusi, tetapi masalah tata kelola kawasan perdagangan. Ketika satu pintu diperketat, seharusnya pintu lain terbuka.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kini dituntut membuktikan bahwa FTZ bukan hanya slogan, melainkan solusi nyata bagi kebutuhan rakyat.
(Redaksi)
