Bataminfo.co.id, Tanjungpinang – PT PELNI (Persero) Cabang Tanjungpinang menyiapkan tiga armada untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada arus mudik Lebaran 2026 di wilayah Kepulauan Riau, Kamis (12/02)
Kepala PELNI Cabang Tanjungpinang, Putra Kencana, mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan kapal yang telah beroperasi reguler tanpa penambahan armada baru.
“Untuk arus mudik, kami mengoptimalkan kapal-kapal yang sudah ada,” kata Putra saat ditemui di Kantor PELNI Cabang Tanjungpinang, Jalan Ahmad Yani Nomor 06,
Tiga kapal yang disiapkan yakni Sabuk Nusantara 48, KM Tidar, dan KM Bukit Raya.
Sabuk Nusantara 48 memiliki kapasitas 447 penumpang dan beroperasi dari Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang. Sementara KM Tidar dan KM Bukit Raya bersandar di Pelabuhan Kijang.
KM Tidar melayani rute Kijang–Tanjung Priok–Surabaya–Makassar–Baubau–Maumere–Larantuka–Lewoleba–Kupang (pulang-pergi). Adapun KM Bukit Raya melayani rute Tanjung Priok–Belinyu–Kijang–Letung–Tarempa–Natuna–Midai–Serasan–Pontianak hingga Surabaya.
PELNI juga menyiapkan skema rerouting seperti tahun-tahun sebelumnya. Skema ini memungkinkan penyesuaian jadwal singgah kapal guna meningkatkan frekuensi pelayanan di pelabuhan tertentu, terutama Kijang.
“Ada kemungkinan satu kali pelabuhan tidak disinggahi, lalu pada perjalanan berikutnya kembali disinggahi untuk mengakomodasi peningkatan frekuensi,” ujarnya.
Kapasitas Bisa Bertambah Lewat Dispensasi
Putra menjelaskan, kapasitas angkut bisa bertambah melalui kebijakan dispensasi dari Kementerian Perhubungan.
KM Tidar memiliki kapasitas normal 1.900 penumpang, namun dengan dispensasi dapat meningkat hingga sekitar 2.700 penumpang. Sementara KM Bukit Raya berkapasitas normal 962 penumpang dan masih menunggu keputusan dispensasi.
Ia menegaskan, dispensasi bukan potongan harga tiket, melainkan penambahan kuota penumpang di luar kapasitas normal.
“Dispensasi itu penambahan kapasitas, sehingga ada tiket non-seat atau tanpa kursi,” jelasnya.
Menurutnya, pemberian dispensasi didasarkan pada hasil uji petik kelayakan kapal, termasuk pemeriksaan mesin dan perlengkapan keselamatan. Besarannya dapat mencapai 50 persen dari kapasitas normal, tergantung hasil evaluasi.
Mudik Gratis Tunggu Kebijakan Pusat
Terkait kemungkinan program mudik gratis, PELNI Tanjungpinang masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
“Kami masih menunggu kebijakan dari pusat. Biasanya mudik gratis merupakan kerja sama pemerintah dengan BUMN atau perusahaan daerah,” kata Putra.
Ia membedakan antara program mudik gratis dan stimulus. Pada program stimulus, pemerintah hanya memberikan potongan harga tiket. Sedangkan pada mudik gratis, seluruh biaya perjalanan ditanggung penyandang dana sehingga penumpang tidak membayar.
PELNI memastikan terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna menjamin kelancaran dan keselamatan angkutan laut selama periode mudik Lebaran 2026.
(Budi)
