Bataminfo.co.id, Lingga – Akses vital menuju Pelabuhan Roro Penarik, Daik Lingga, kini berubah menjadi medan berbahaya. Ruas jalan provinsi yang menjadi urat nadi logistik dan mobilitas masyarakat terabaikan, rusak parah, dipenuhi lubang, lumpur, dan tragedi. Hingga hari keenam Lebaran, janji pemerintah untuk segera turun tangan masih sekadar wacana.
Jalan Roro atau Kubangan Bahaya
“Kalau hujan, jalan jadi kubangan lumpur. Sudah ada mobil terbalik. Kami was-was setiap hari,” ungkap Gafar, warga Penarik, Sabtu (5/4/2025).
Pernyataannya bukan keluhan kosong. Sebuah mobil bak pengangkut kelapa terguling beberapa waktu lalu, korban jalanan licin dan tak terurus.
Ironisnya, para sopir tak lagi berharap pada negara. Mereka urunan untuk menyewa alat berat, hanya demi bisa melanjutkan perjalanan. “Sudah patungan berkali-kali. Pemerintah cuma jadi penonton,” tambah Gafar dengan nada geram.
Saling Lempar Tanggung Jawab
Meski jalan ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, warga melihat Pemerintah Kabupaten Lingga tak bisa cuci tangan. “Kami butuh solusi, bukan alasan,” kata Gafar, warga Dabo Singkep.
Wakil Bupati Lingga, Novrizal, menyebut telah menginstruksikan Dinas PUTR Lingga untuk menangani kondisi darurat. Namun, Plt. Kepala Dinas PUTR, Yusdiandri, justru melemparkan alasan cuaca.
“Insya Allah akan kami tangani, tapi tunggu cuaca panas. Kami survei dulu,” ujar Yusdiandri.
Panas Datang, Aksi Tak Kunjung Nyata
Celakanya, saat cuaca membaik, jalan tetap tak tersentuh perbaikan. Warga merasa dibohongi. “Kemarin katanya tunggu tak hujan, sekarang panas pun tak ada aksi. Ini cuma alasan klasik,” ujar Gafar dengan nada kecewa.
Bukan Sekadar Jalan Rusak—Ini Krisis Ekonomi
Kerusakan jalan tidak hanya memicu kecelakaan, tapi juga menghantam ekonomi desa. Kelapa dan hasil tani lainnya terlambat dikirim. Rantai distribusi terganggu. Uang hilang, waktu habis, dan kepercayaan terhadap pemerintah terus terkikis.
Warga Ultimatum: Turun atau Kami Bertindak
Desakan kini bergema. Warga meminta pemerintah provinsi dan kabupaten berhenti saling lempar tanggung jawab. “Ini darurat. Kalau perlu, kami demo ke kantor gubernur,” tegas Gafar.
Kisah di Penarik adalah potret kecil dari buruknya tata kelola infrastruktur di daerah. Janji tinggal janji, dan rakyat dipaksa bertahan di tengah kubangan. (Budi)
