Bataminfo.co.id, – Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tidak dalam kapasitas melarang keikutsertaan siswa mengikuti berbagai kegiatan diluar jam sekolah. Selain orang tua murid, keleluasaan para siswa mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler mutlak menjadi wewenang masing-masing sekolah.
Demikian disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kepri H. Teddy Jun Askara dalam sebuah kesempatan di Tanjungpinang. Dia mengatakan kewenangan membolehkan atau tidak membolehkan siswa untuk mengikuti kegiatan diluar jam sekolah adalah tugas dan tanggungjawab wali murid dan masing-masing sekolah.
“izinnya berada pada masing-masing sekolah dan wali murid dan bukan kewenangan dinas melarang siswa ikut serta dalam kegiatan diluar jam sekolah,” kata legislator pohon beringin yang biasa disapa TJA, Senin 27 Februari 2023.
Ia berharap tidak semua hal mesti di politisasi seolah-olah disdik kepri melarang siswa untuk mengikuti turnamen futsal yang diselenggarakan BP Batam. Sebagai refresentasi masyarakat seharusnya anggota DPRD bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat.
“Jangan menimbulkan kegaduhan seolah telah terjadi disharmonisasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hubungan Ansar Ahmad dan HM Rudi tidak ada masalah, kenapa harus semua isu dihubung hubungkan dengan pilgub,” kata dia.
Menyoal isu larangan disdik kepri keikutsertaan para siswa dalam turnamen futsal BP Batam tidak benar adanya. Merujuk pada pedoman penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun 2022/2023 dan kalender pendidikan tahun pelajaran 2022/ 2023, untuk keseragaman dan tertibnya pelaksanaan kegiatan tersebut, Dinas pendidikan telah menetapkan jadwal UKK dan Ujian Sekolah Kelas XII, katanya menjelaskan.
Karena itu, untuk keseragaman dan tertibnya pelaksanaan UKK dibutuhkan kesiapan sekolah dan siswa dalam mengikuti jadwal UKK yang disesuaikan dengan kalender pendidikan tahun pelajaran 2022/2023.
“Jadi tidak ada kaitan dinas pendidikan dengan pembatalan keikutsertaan para siswa dalam turnamen futsal BP Batam. Himbauan agar tidak terlalu aktif berkegiatan diluar jam sekolah bukan kewenangan dinas, hak itu berada pada masing-masing sekolah,” jelasnya.
Sebelumnya, dilansir dari laman Gokepri.com, Ahad 26 Februari 2023, Uba berpendapat komunikasi antar Dinas Pendidikan Kepri dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai penyelenggara sangat buruk.
Dinas pendidikan Kepri pun terkesan tidak proaktif menyikapi permasalahan yang terjadi. Uba menilai, dugaan larangan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kepri untuk tidak mengikuti kegiatan itu karena ada kekhawatiran kelompok tertentu terkait dukungan politik.
“Kegiatan itukan sangat baik untuk pengembangan bakat siswa. Kenapa dilarang? Harusnya Dinas Pendidikan Kepri bisa bersinergi,” kata dia saat dihubungi Minggu 26 Februari 2023.
Ia menuturkan, sekolah sebagai lembaga pendidikan harus bertanggung jawab terhadap pengembangan potensi siswa dan Dinas Pendidikan Kepri seharusnya bisa melihat sisi positif terhadap kegiatan tersebut.
“Dinas pendidikan itu harusnya terbantu dengan adanya kegiatan ini tapi malah tidak bersedia. Saya pertanyakan ini bagaimana komunikasi Disdik dengan BP Batam, apakah soal prosedur atau soal tata krama,”kata dia.
Pihaknya berharap, kejadian seperti ini tak terulang kembali. Sebab, efeknya terhadap pengembangan potensi siswa untuk menyalurkan hobi dan bakatnya.
Ia meminta Dinas Pendidikan Kepri lebih fokus meningkatkan kualitas sekolah melalui prestasi, dibarengi dengan membangun sarana prasarana sekolah guna mendukung kegiatan kegiatan-kegiatan berorientasi terhadap pengembangan bakat siswa.
“Banyak anak-anak yang terlibat kenakalan, geng motor dan sebagainya nah kegitan ini kan bisa mengurangi itu, jadi kalau bisa Dinas Pendidikan ya mendukung. Kalau tidak mau mendukung buatlah sendiri turnamen. Jadi jangan sentimen begitu,” kata dia.
