Bataminfo.co.id, Batam – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengapresiasi upaya-upaya untuk mengintegrasikan antara persiapan lulusan sekolah vokasi dalam hal ini SMK di Kepri dengan dunia usaha dan industri. Hal ini dalam rangka melahirkan sumber daya manusia (SDM) Kepri yang berkualitas dan mampu bersaing.
Sesuai dengan misinya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri Marlin agustina ingin mewujudkan sumber daya manusia di Kepri yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan takwa.
“Untuk menciptakan generasi yang berdaya saing butuh kerjasama kita semua. Pemerintah butuh pihak swasta dan lembaga lainnya untuk berkolaborasi. Termasuk butuh peran serta dunia usaha dan industri untuk meningkatkan mutu dan kualitas tamatan SMK yang ada di Kepri,” ujar Gubernur Ansar saat meresmikan Workshop Welding Underwater SMK Negeri 1 Batam, Senin (22/11).
Kegiatan ini disejalankan dengan Penandatanganan MoU Kerjasama Link and Match antara SMK di Kepri dan Dunia Industri Serta Aksi Perubahan dan NGOPI (Ngobrol Pintar). Turut menghadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Musni Hardi K. Atmaja, Kepala SMKN 1 Batam Lea Lindrawijaya Suroso, Ketua Komite SMKN 1 Batam Ruslan Kasbulatof, dan para pengawas SMK Kepri serta perwakilan dunia usaha dan industri.
Gubernur Ansar dalam kesempatan ini didampingi oleh Staf Khusus Gubernur Angelinus, Kadis Pendidikan Muhammad Dali, Kadisnakertrans Mangara Simarmata dan Kabiro Humas Protokol dan Penghubung Hasan.
Menurut Gubernur, sasaran pendidikan SMK terbagi dua, yang pertama mempersiapkan para siswa untuk masuk ke dunia kerja, dan kedua tentunya lulusan SMK dapat menjadi enterpreneur-enterpreneur muda di Kepri.
“Untuk merealisasikan tujuan ini tentu pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bekerja sama dengan stakeholder yg ada, terutama para pelaku usaha yg ada di wilayah Kepri,” ujar Gubernur lagi.
Kemudian Gubernur memaparkan bahwa lulusan SMK menyumbang angka pengangguran terbuka yang cukup tinggi di tahun 2020, yaitu diangka 8,49 persen. Untuk itu perlu diidentifikasi penyebab tingginya angka tersebut.
“Pertanyaannya adalah apakah kualifikasi yang tidak memadai atau kompetensi yang tidak mencukupi. Atau dapat juga adanya ketimpangan antara jumlah lulusan SMK yang siap masuk kerja dengan kurangnya pasar kerja yg tersedia,” ujar Gubernur.
Pada kesempatan itu Gubernur meminta SMK tetap menjaga kualitas lulusannya baik dari segi standar kompetensi maupun kualifikasi yang dimiliki. Gubernur bersama Disdik dan Disnakertrans akan terus membahas bersama kiat-kiat memaksimalkan kontribusi dunia usaha dan industri terhadap program-program pendidikan SMK.
“Saya yakin kalau itu semua dapat kita maksimalkan, mudah-mudahan akan ada degradasi angka pengangguran tadi. Karena dapat melahirkan SDM yang semakin berkualitas dan semakin sesuai dengan apa yang dibutuhkan dunia kerja dan industri” pungkasnya. (red)
