Bataminfo.co.id, Tanjungpinang – Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi di Kepulauan Riau, Gubernur Ansar Ahmad berpandangan Pemprov perlu memperbanyak kerjasama dengan bank-bank milik negara ataupun milik daerah.
Penguatan kerjasama antara Pemprov Kepri dengan sektor perbankan akan memberikan dampak yang signifikan bagi perlindungan sosial dan perekonomian masyarakat.
Gubernur mengatakan peningkatan program CSR dari perbankan dan pinjaman modal kepada para pelaku UMKM di Kepri adalah contoh-contoh kerjasama yang harus ditingkatkan oleh kedua sektor tersebut.
“Ada banyak sekali potensi yang bisa kita jalani bersama antara Pemda dan perbankan, kolaborasi multi sektoral ini bisa meringankan beban masyarakat di masa sulit sekarang,” ucap Gubernur saat menerima kunjungan pimpinan Bank BNI dan Bank Riau Kepri cabang Tanjungpinang di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (8/9).
Pada pertemuan tersebut Gubernur yang didampingi oleh Asisten II Syamsul Bahrum dan Plt kepala BPKAD Veny secara lugas mendorong Bank BNI cabang Tanjungpinang untuk membuat program CSR yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga masyarakat bisa langsung merasakan manfaat yang lain dari keberadaan perusahaan perbankan selain manfaat pelayanan keuangan semata.
“Kita harus bisa memperhatikan masyarakat, menyusun program-program esensial yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kepri,” ucap Ansar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Cabang BNI Tanjungpinang Adi Triniarto mengatakan jika BNI cabang Tanjungpinang memang sudah mempunyai program CSR untuk masyarakat Tanjungpinang. Program CSR dari BNI Tanjungpinang adalah satu unit mobil transfusi darah yang akan diberikan kepada PMI Tanjungpinang.
“Jadi kita sudah melakukan CSR tersebut sesuai harapan dari bapak gubernur, kami berharap bapak gubernur nantinya yang bisa menyerahkan secara simbolis mobil tersebut,” kata Adi.
Lebih lanjut Adi menjelaskan Bank BNI telah memulai penyaluran berbagai Bantuan Sosial atau Bansos yang akan diterima masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran bansos ini merupakan upaya mendukung program pemerintah terkait upaya percepatan penyaluran Bansos, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sedang berlaku di Kepulauan Riau dan Indonesia secara keseluruhan.
BNI melakukan upaya percepatan penyaluran bansos tersebut dengan berbagai cara, diantaranya memberikan informasi kepada KPM untuk segera mencairkan seluruh Bansos yang telah diterima, yaitu untuk Program sembako atau BPNT dalam 3 (tiga) tahap sekaligus mulai dari Tahap VII, VIII dan hingga IX. Selain itu disalurkan juga Bansos PKH 1 (satu) Tahap.
Sementara itu, Gubernur Ansar yang melakukan pertemuan dengan Kepala cabang Bank Riau Kepri Tanjungpinang Wan Abdul Rahman juga mengatakan kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Bank Riau Kepri terkait bantuan pinjaman modal kepada para pelaku UMKM akan dituntaskan dalam Minggu ini. Menurutnya masih ada beberapa finalisasi dari Bank Riau Kepri sebelum menyalurkan bantuan pinjaman modal tersebut.
“Semoga kita bisa mulai dalam minggu-minggu ini, karena memang bantuan UMKM ini sudah ditunggu oleh masyarakat,” kata Gubernur.
Seperti yang sudah ramai dalam pemberitaan, Jum’at (20/8) lalu Gubernur Ansar dan Direktur Utama Bank Riau Kepri Andi Buchari menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro dengan subsidi bunga/marjin di Menara Hang Merdu Bank Riau Kepri, Pekanbaru, Riau.
Nota Kesepahaman yang baru ditandatangani oleh Gubernur ini merupakan salah satu upaya Pemprov Kepri dalam upaya mendongkrak ekonomi Kepri dimasa pandemi Covid-19 melalui sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan cara memberikan pinjaman lunak dengan bunga 0% selama masa pinjaman 2 tahun.
Menurut Gubernur memang harus ada langkah strategis untuk mendongkrak perekonomian di Kepri. Dan program pinjaman lunak tanpa bunga ini sendiri adalah salah satu langkah untuk menjaga eksistensi UMKM. Karena UMKM sendiri merupakan basis ekonomi kerakyatan yang harus dipupuk, dijaga dan dipelihara agar mampu menjadi roda ekomoni kerakyatan yang handal. (*)
